Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 7 Januari 2020 :

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan ditargetkan berada di kisaran 5,6 persen hingga 6,2 persen. Demikian salah satu keputusan sidang kabinet paripurna (SKP) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (6/1/2020).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan target pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan tersebut sangat optimistis.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Suharso mengaku akan dicapai secara bertahap. Pada 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen dan setiap tahunnya meningkat hingga rata-rata lima tahun di atas 6 persen.

Di sisi lain, Suharso menyampaikan dalam lima tahun ke depan, tingkat kemiskinan akan berada di level 7 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3 persen, gini rasio ke level 0,374.

Jiwasraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (6/1) telah memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau Jiwasraya.

Kejaksaan memanggil Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi, yang menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Adi Toegarisman, Riswinandi diperiksa sebagai saksi ahli terkait pengelolaan investasi di Jiwasraya.

Selain itu, Kejagung juga memanggil enam orang yakni Komisaris PT Hanson Internasional, Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan agen bancassurance Jiwasraya, Getta Leonardo Arisanto, dan Bambang Harsono. Kemudian, Kepala Divisi Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya, Budi Nugraha, mantan Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis Jiwasraya, Dwi Laksito, dan Kepala Divisi Penjualan Jiwasraya, Erfan Ramsis.

Di sisi lain Jampidsus Kejagung, Adi Toegarisman menyatakan pihaknya memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Asuransi Jiwasraya bisa melebihi Rp13,7 triliun.

"Kalau potensi (Rp13,7 triliun) bisa juga. Kami mau lihat nanti bagaimana, karena melihat dari faktanya bisa kurang itu akan kembali ke data. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada," kata Adi dilansir Kontan.co.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan perusahaan pembiayaan terdaftar sebagai anggota sistem pusat data aset atau asset registry multifinance. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK, Bambang W. Budiawan seperti dikutip Kontan, mengatakan hal itu dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kesehatan industri pembiayaan.

Bambang menyebut kewajiban ini nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Peraturan OJK (OJK) POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Penambahan aturan baru akan dilakukan pada tahun ini.

"Sekarang ini kan asset registry masih berupa imbauan. Meski begitu, sudah ada 80 hingga 90 perusahaan yang ikut terlibat tapi multifinance yang menggarap bisnis pembiayaan kendaraan bermotor ada 120 dari 172 perusahaan terdaftar," ujar Bambang.

Diharapkan, dengan kewajiban ini maka semakin banyak anggota asset resistry yang terdaftar. Ia juga ingin anggota dari non multifinance seperti bank juga ikut berpartisipasi sebagai anggotanya di mana saat ini baru terdapat dua bank yang terdaftar sebagai anggota yakni Bank Sahabat Sampoerna dan Bank BTPN.

"Bila bank makin banyak jadi anggota, maka kredit dari bank ke multifinance makin lancar. Arahannya ke sana. Ini tujuannya agar industrinya tidak terkontaminasi dengan industri double pledging (penjaminan ganda)," lanjut Bambang.

Harga Minyak

Harga minyak mentah terus naik pada akhir perdagangan Senin (7/1/2020). Namun penguatannya dibatasi oleh tiadanya gangguan pasokan dari eskalasi ketegangan di Timur Tengah.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak mentah acuan global Brent untuk kontrak Maret 2020 naik 31 sen dan ditutup di level US$68,91 per barel di ICE Futures Europe Exchange, setelah berakhir melonjak 3,55 persen di posisi US$68,6 pada perdagangan Jumat (3/1/2020).

Adapun harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Februari 2020 berakhir menguat 22 sen di level US$63,27 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah ditutup melonjak 3,06 persen di level US$63,05 pada Jumat.

Minyak Brent sempat mencapai level US$70 per barel di London pada Senin (6/1) ketika Departemen Luar Negeri AS memperingatkan "risiko tinggi" serangan rudal di dekat fasilitas energi di Arab Saudi. Tetap saja, pascaserangan udara AS di Irak pada Jumat (3/1) yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani, pasokan minyak masih mengalir dari Teluk Persia.

“Pedagang mengendurkan rally [minyak] karena saat ini tetap tersedia barel di pasar,” ujar Rebecca Babin, pedagang ekuitas senior di CIBC Private Wealth Management dilansir Bisnis.com.

Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali ancaman serangan apabila Iran melakukan pembalasan atas kematian jenderalnya. Trump juga berjanji akan memberikan sanksi berat terhadap Irak jika pasukan Amerika dipaksa meninggalkan negara itu.

Harga Gas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan harga gas industri dapat menyentuh level US$6 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Ini merupakan target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengungkapkan kekesalannya lantaran harga gas industri tidak turun-turun sejak 2016.

"Presiden memberi kami target 3 bulan harus selesai, Maret harus selesai. Jadi saya challenge (tantang) awal Maret kami sudah bisa selesai, jadi kami mau harga gas di US$6," katanya, Senin (6/1) dikutip CNN Indonesia.

Luhut optimistis harga tersebut dapat tercapai meskipun harga gas industri di hulu sudah relatif tinggi. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya harga gas industri adalah biaya tumpang tindih alias redundant cost.

"Kami sedang exercise (uji coba), sebetulnya dulu sudah kami exercise waktu saya jadi Menteri ESDM, tapi waktu itu berhenti karena harga kontrak hulu sudah macam-macam, tidak jelas," ucapnya.

(AM)