Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 20 November 2019 :

BPJS Kesehatan

Pemerintah akan mengucurkan dana Rp9,13 triliun kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada Jumat (22/11/2019). Dana tersebut merupakan selisih kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah.

Dikutip Bisnis Indonesia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan penggelontoran dana tersebut merupakan dampak dari berlakunya penyesuaian iuran, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut dia, pembayaran selisih kenaikan iuran tersebut akan dilakukan secara bertahap yakni pada pekan ini dan pekan depan. Total dana yang akan dibayarkan pemerintah tersebut menurutnya berkisar Rp13–14 triliun.

Dia menjelaskan pihaknya akan menggunakan dana tersebut untuk membayar klaim jatuh tempo. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, klaim jatuh tempo per 31 Oktober 2019 tercatat senilai Rp21,16 triliun.

LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Senin, 18 November 2019, telah menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan rupiah dan valuta asing pada bank umum serta rupiah di BPR masing-masing 25 bps.

Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS menjadi bank umum rupiah 6,25 persen, valas 1,75 persen, dan bank perkreditan rakyat 8,75 persen. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 24 Januari 2020.

Kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain : suku bunga simpanan perbankan masih melanjutkan tren penurunan pasca penurunan suku bunga kebijakan moneter 100 bps sepanjang Juli-Oktober 2019, risiko dan prospek likuiditas perbankan yang stabil dengan kecenderungan turun di tengah seimbangnya pertumbuhan simpanan dan kredit, dan stabilitas sistem keuangan (SSK) yang terkendali seiring meredanya volatilitas di pasar keuangan meski risiko ketidakpastian global masih tinggi.

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS)

Perseroan mengembangkan teknologi untuk proses bisnis internal guna mempercepat layanan kepada nasabah bernama Kemaslahatan Untuk Raykat Madani (i-Kurma). I-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro diluncurkan di milad BRIsyariah ke 11 yang berlangsung pada 17 November 2019. Dengan i-Kurma, proses pencairan pembiayaan mikro akan dipercepat.

Selama ini, proses bisnis pembiayaan mikro membutuhkan waktu sekitar sembilan hari. Dengan adanya i-Kurma, permohonan pembiayaan mikro bisa selesai dalam satu hari ketika dokumen yang diperlukan sudah lengkap.

“Untuk meningkatkan kecepatan dan ekspansi, telah dilakukan perbaikan dengan proses digitalisasi yang kami sebut i-Kurma. Proses ini merupakan langkah awal BRIsyariah menuju transformasi,” ujar Direktur Bisnis Ritel BRIsyariah Fidri Arnaldy dikutip Investor.id.

Menurut dia, peluncuran i-Kurma dilatarbelakangi tantangan yang muncul dari perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech).

Inklusi Keuangan

Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus mendorong peran agen bank untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pasalnya, agen bank adalah salah satu instrumen penting dalam pemerataan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Sejak Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, atau biasa disebut Laku Pandai diluncurkan tahun 2015, jumlah agen bank naik pesat dalam setahun pertama, dari 60.000an agen bank menjadi hampir 1 juta agen bank.

Data pun mencatat, sebanyak 55,3 persen orang dewasa di Indonesia telah memiliki akun di lembaga keuangan formal dan 70,3 persen dari seluruh penduduk dewasa telah terlayani oleh lembaga keuangan formal.

“Meski begitu, pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal harus terus berlanjut agar kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam peluncuran studi ‘Cash-In-Cash-Out (CICO) Economics in Indonesia’ oleh Boston Consulting Group (BCG) dan Microsave Indonesia.

Mayoritas agen bank di Indonesia, terutama agen Laku Pandai melayani CICO alias isi saldo dan tarik tunai. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat langsung menyimpan penghasilan dengan aman, serta menarik sebagian dari tabungan kapanpun dibutuhkan.

Dana Desa

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang bermasalah sembari menunggu identifikasi dari Kementerian Dalam Negeri.

"Setelah itu akan kami cairkan sampai ada klarifikasi yang jelas. Jangan sampai nanti ada yang kelepasan, sudah terlanjur disalurkan," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Forum Merdeka Barat dikutip Investor.id.

Menurut dia, dana desa disalurkan melalui rekening kas negara kepada rekening pemerintah daerah tingkat II kemudian dari pemerintah daerah tingkat II menyalurkan kepada rekening pemerintah desa. Pemerintah Pusat, kata dia, akan membekukan penyaluran dana desa hanya di desa yang bermasalah. \

"Ini yang nanti akan kita bekukan sejumlah apa yang direkomendasikan Kemendagri," katanya.

(AM)