Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin 23 September 2019.

Aliran Modal Asing

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke dalam negeri hingga Kamis (19 September 2019) sebesar Rp 189,9 triliun yang masuk ke aset instrumen portofolio seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan saham. Aliran modal asing yang masuk dari SBN sebesar Rp130,9 triliun kemudian saham sebesar Rp56,8 triliun, dan obligasi korporasi sebesar Rp2,3 triliun.

Di samping itu aliran modal asing masuk mampu menyokong penguatan rupiah sehingga bergerak stabil di Rp 14.050 hingga Rp 14.060, dikarenakan mekanisme pasar yang terjaga antara supply dan demand. Selain itu, pergerakan nilai tukar Rupiah menguat sejalan dengan kinerja Neraca Pembayaran yang baik.

Rasio Utang BUMN

Dalam risetnya, Moody’s menetapkan enam perusahaan pelat merah Indonesia dalam kondisi utang yang berisiko. Dua di antaranya adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Direktur Utama KRAS Silmy Karim mengatakan hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang diambil manajemen. “Masih belum ada yang signifikan,” jelasnya seperti dikutip Kontan, Jumat (20 September 2019).

Pada akhir Agustus 2019 lalu, KRAS dijadwalkan meneken perjanjian restrukturisasi kredit sebagai kelanjutan master restructuring agreement (MRA) Juni 2019.

Emisi Obligasi dan Sukuk

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi obligasi dan sukuk sebesar Rp86,6 triliun dari Januari hingga 20 September 2019. Nilai emisi obligasi dan sukuk yang tercatat itu berasal dari 74 emisi yang diterbitkan oleh 41 emiten.

Dengan pencatatan tersebut, total emisi yang beredar sebesar Rp440,44 triliun dan US$47,5 juta yang berasal dari 415 emisi oleh 118 emiten penerbit. Kendati demikian, nilai tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan surat berharga negara (SBN) yang berjumlah 103 seri dan nominalnya sebesar Rp2.642,18 triliun dan US$400 juta.

Smart SIM

Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan sejumlah bank BUMN menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) pintar yang tidak hanya memadukan data kepolisian, pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bisa dipakai untuk alat pembayaran elektronik.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama Bank pelat merah lain memperkuat kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini, Bank Mandiri mendukung Kepolisian RI menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) pintar multi fungsi (Smart SIM), yang memadukan fungsi forensik kepolisian, pelanggaran lalu lintas dan uang elektronik.

Peluncuran inovasi berbasis teknologi digital ini dilakukan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI Irjen Pol. Refdi Andri yang didampingi SVP Government & Institutional Bank Mandiri Teddy Y Danas dan senior management Bank Himbara lainnya saat peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64 di Jakarta, Minggu (22 September 2019).

Smart SIM ini dilengkapi dengan chip yang akan menyimpan seluruh data identitas pemegang SIM secara detil, termasuk rekam jejak pelanggaran (traffic attitude record) serta transaksi pembayaran uang elektronik.
Dalam implementasinya, Smart SIM ini baru akan dapat memiliki fitur uang elektronik setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk pembayaran toll, parkir, MRT, KRL Commuter line, dan lainnya.