Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 27 Juni 2019.

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah fokus meningkatkan ekspor dan investasi demi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi di rentang tahun 2019-2020 diproyeksikan berkisar antara 5,3 persen-5,6 persen dengan pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto - PMTB) di kisaran 7 - 7,4 persen.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi sekitar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823 triliun. Kontribusi swasta mencapai Rp4.221 triliun hingga Rp4.206 triliun atau 72 persen dari total kebutuhan.

Kebijakan sisi supply juga terus didorong melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim usaha melalui sistem online single submission (OSS) dan simplifikasi perizinan lainnya, pendidikan dan pelatihan vokasi, fasilitas insentif perpajakan, serta industri berbasis ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,17 persen (yoy) pada 2018 dan berlanjut pada kuartal I 2019 tumbuh 5,07 persen (yoy). Hal ini diimbangi dengan laju inflasi yang rendah dan stabil di level 3,23 persen (yoy) pada Mei 2019.

Green Bond

Pemerintah dan perusahaan swasta berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan melalui APBN maupun pola green finance. Meskipun minat para investor internasional cukup tinggi, green bond yang diterbitkan Indonesia sejak tahun 2018 dan 2019 belum benar-benar green.

Dari portofolio pembelinya, 29 persen green bond dibeli oleh green investor dan 71 persen dibeli oleh investor reguler. Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai panelis dalam Seminar Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan oleh Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 di London.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan agar bisa menarik minat para investor green bond, format compliance dan format pelaporannya harus disimplifikasi.

Selain itu, Menkeu menekankan pentingnya regulasi dan melihat ke tempat lain bagaimana membuat instrumen. Dia mengajak pihak swasta untuk bisa mendorong pasar. Karena itu, partisipasi swasta dikaitkan dengan preferensi pembeli dan direfleksikan dengan harga yang memiliki sinyal kuat.

OJK

Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada Juni menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang positif dan profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali.

Data-data perekonomian yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi sentimen negatif di pasar keuangan. Selain itu, peningkatan tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, Uni-Eropa, Meksiko dan India juga turut mendorong naiknya tekanan di pasar keuangan global sepanjang Mei 2019.

OJK akan terus mencermati perkembangan risiko kredit serta kondisi likuiditas sektor jasa keuangan agar senantiasa terjaga pada level yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan para stakeholder untuk memitigasi ketidakpastian eksternal yang cukup tinggi dan juga mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan.

Pertumbuhan Kredit

Bank Indonesia (BI) menegaskan kebijakan makroprudensial akomodatif dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Selain itu, proses kebijakan moneter masih terbuka lebar.

Pasalnya, pelambatan penyaluran kredit diperkirakan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. BI mengklaim bank sentral sudah melonggarkan kebijakan moneter sejak dua tahun lalu. Pertama, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) pada 2017. Kedua, relaksasi loan to value (LTV) tahun 2018.

Ketiga, pelonggaran penyangga likuiditas makroprudensial (PLM). Keempat, pelonggaran rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan Kelima kembali menurunkan GWM pada tahun ini.

Pelonggaran moneter ini bertujuan mendorong penyaluran kredit perbankan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi per Maret 2019, penyaluran kredit bank umum malah minus 0,14 persen secara year to date dengan outstanding Rp5.350,34 triliun.

Pertumbuhan secara tahunan hanya 11,73 persen, melambat dibandingkan tahun 2018 naik 12,05 persen.

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life)

Perseroan akan melakukan penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO) di harga Rp12.100 per saham. Perusahaan ini menawarkan 420 juta saham, setara 40 persen modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dana hasil IPO Sinarmas Life akan mencapai Rp5,04 triliun. Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Hamid Hamzah mengatakan, tidak terdapat penggunaan dana IPO, karena tidak ada penerbitan saham baru.

"Ini hanya divestasi kepemilikan pemegang saham lama, yakni PT Sinar Mas Multiartha Tbk," jelas dia lewat rilis.

Perusahaan ini telah melakukan penawaran awal pada 20-21 Juni 2019. Penawaran umum digelar pada 1-3 Juli 2019. Sinarmas Life menargetkan efektif di 28 Juni dan listing 9 Juli. Sinarmas Life menunjuk Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Akseleran

Jumlah penyaluran pembiayaan perusahaan teknologi finansial (tekfin) lending terus mendaki. Salah satunya, Akseleran yang mencatatkan penyaluran pembiayaan Rp530 miliar kepada 1.000 peminjan sampai dengan Juni 2019.

“Pertumbuhan penyaluran pinjaman kami tiap bulan naik secara konsisten dengan rata-rata Rp70 miliar per bulan,” kata Chief Executive Officer (CEO) dan Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan.

Sepanjang tahun 2019 ini, Akseleran menargetkan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1 triliun. Tekfin ini telah mempersiapkan berbagai strategi untuk mengerek pembiayaan, seperti mengoptimalkan produk, jaringan serta melakukan banyak kerja sama terutama melalui skema skema supply-chain financing.

“Akseleran juga akan memperbanyak kolaborasi channeling dengan lembaga pembiayaan," ujar Ivan.

(AM)