Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 14 September 2018 :

Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun depan berpotensi meleset ke level 5,15 persen bila kondisi depresiasi nilai tukar rupiah terus berlanjut. Dalam rapat kerja antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi XI DPR, disepakati asumsi makro dalam RAPBN 2019 sesuai dengan Nota Keuangan 2019.

Pembahasan berjalan cukup alot terutama pada pembahasan asumsi nilai tukar rupiah Rp14.400 dan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dengan down side risk pada level 5,15 persen.

Pimpinan rapat dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengetuk palu untuk mengesahkan seluruh asumsi makro RAPBN 2019, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp14.400, dan suku bunga SPN 3 Bulan sebesar 5,3 persen.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Perseroan menambah daftar merek produk dalam kategori makanan dan minuman. Perusahaan barang konsumsi itu memperkenalkan produk saus sambal merek Jawara. Biarpun hadir belakangan di pasar saus sambal, Unilever Indonesia yakin mampu mencuil pasar.

"(Dari riset Euromonitor), pertumbuhan konsumsi saus sambal di tahun lalu mencapai 12-13 persen," kata Direktur Foods PT Unilever Indonesia Tbk Hernie Raharja seperti dikutip Kontan.

Produksi Jawara melibatkan sejumlah mitra bisnis. Untuk pasokan cabai misalnya, Unilever Indonesia menjalin kerjasama dengan dua pelaku usaha start up yakni Prestani dan Eragano.

Kedua pelaku usaha rintisan itulah yang menghubungkan mereka dengan petani cabai lokal. Sementara proses produksi saus sambal mengandalkan peran PT Sekar Laut Tbk, perusahaan manufaktur makanan yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Secara eksplisit, kemasan Jawara memuat informasi tersebut.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak

Ditjen Pajak menjalankan pertukaran data perpajakan otomatis melalui program automatic exchange of information (AEOI) mulai bulan ini. Namun untuk tahun 2018, pertukaran pajak hanya berlangsung dengan 88 negara. Sedangkan pada tahun depan, jumlahnya akan bertambah menjadi 102 negara.

Seperti dikutip Kontan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Saksama Yoga menjelaskan, ada 149 yurisdiksi yang ingin melaksanakan AEOI dan sebanyak 102 negara termasuk Indonesia, berkomitmen untuk memulai pada 2017 atau 2018. Namun penilaian dari Global Forum, ternyata baru 88 negara yang memenuhi persyaratan AEOI.

"Sisanya belum memenuhi persyaratan seperti perjanjian internasional," jelas Yoga.

Perjanjian itu antara lain, Multilateral Convention on Mutual Administrative Assisstance in Tax Matters (MAC) dan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA).

"Untuk yang belum (memenuhi syarat), kemungkinan tahun 2019 sudah bisa ikut (AEOI)," ungkap Yoga.

PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)

Perseroan tengah menyiapkan strategi pendanaan. Ini berkaitan dengan surat utang US$235 juta yang bakal jatuh tempo pada 2020.

"Refinancing surat utang US$235 juta sudah dalam perencanaan," ujar , Sekretaris Perusahaan ASRI Tony Rudianto seperti dikutip Kontan.

Mengingatkan saja, surat utang itu diterbitkan pada 27 Maret 2013. Surat utang yang setara dengan Rp3,38 triliun itu bertenor 7 tahun, dengan bunga tetap 6,95 persen per tahun.

Dalam perjanjian, ASRI wajib melunasi surat utang tersebut sama dengan jumlah pokok pada tanggal jatuh tempo. Tapi, ASRI diperbolehkan membayar kembali (refinancing) surat utangnya itu, baik sebagian maupun seluruhnya.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA)

PT Sinarmas Aset Management dan PT Asuransi Simas Jiwa akhirnya berhasil menagih utangnya kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara selama 43 hari. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh dua perusahaan finansial Grup Sinar Mas terhadap perusahaan berkode saham AISA itu.

Mengutip Bisnis Indonesia, AISA diperkarakan ke PN Jakpus oleh PT Sinarmas Aset Management dan PT Asuransi Simas Jiwa karena tidak bisa melunasi utang yang jatuh tempo sejak 5 Juli 2018.

“Mengadili, menerima, dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jakpus Bambang Edhy Supriyanto saat membacakan amar Putusan No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Perseroan mengeluarkan dana prelimenary Rp1,24 miliar pada Agustus 2018. Kegiatan eksplorasi perusahaan ini berfokus pada komoditas emas, nikel dan bauksit. Eksplorasi ANTM berfokus di dua tempat, yakni Pongkor dan Cibaliung.

Berdasarkan keterangan resmi emiten ini, di wilayah Pongkor, kegiatan yang dilakukan perseroan ini adalah model geologi dan pemboran. Sedangkan di Cibaliung, ANTM melakukan pemetaan geologi dan pengukuran lintasan geofisika.

Total biaya eksplorasi prelimenary emas ANTM pada bulan lalu mencapai Rp700,63 juta. Direktur Utama ANTM, Arie Prabowo, mengungkapkan perusahaan ini memang sedang gencar melakukan eksplorasi emas di wilayah Pongkor. Sebab, Pongkor adalah wilayah yang dalam dua tahun akan tutup jika ANTM tidak menemukan tambahan cadangan.

“Infrastruktur, kan, sudah ada, jadi kami fokus untuk bisa mendapat cadangan,” kata Arie.

(AM)