Bareksa.com - Melemahnya daya beli masyarakat sepanjang tahun lalu, cukup memberi dampak yang berarti bagi perekonomian nasional. Sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, kelihatannya sedikit di bawah target. Perbaikan dari harga komoditas juga belum memberi dampak signifikan terhadap perekonomian.

Dalam APBN-P 2017, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2 persen. Bank Indonesia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun lalu akan berada pada kisaran 5,1 persen karena perbaikan konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pilar bagi perekonomian Indonesia, belum cukup kuat meski investasi meningkat.

Pada tahun ini, PT Bahana Sekuritas memperkirakan ekonomi akan tumbuh sekitar 5,2 persen karena multiplier effect dari stabilitas kenaikan harga komoditas dunia akan mendorong ekspansi perekonomian.

Selain itu langkah Presiden Joko Widodo mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air masih akan berlanjut, ditambah kenaikan alokasi bantuan sosial dalam APBN 2018, akan menopang pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah - bawah.

‘'Sepanjang tahun ini, pemerintah akan mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakatpenerima subsidi bantuan pangan non tunai dari yang sebelumnya penerima subsidi beras,'' papar Analis Bahana Sekuritas Michael Setjoadi.

''Hal ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mendorong penjualan barang konsumer yang bergerak cepat,'' papar Michael.

Alokasi Bantuan Sosial

Dalam APBN 2018, pemerintah meningkatkan alokasi bantuan sosial sekitar 33 persen menjadi Rp78,2 triliun dari alokasi tahun lalu sekitar Rp59 triliun, seiring dengan konversi program subsidi beras (Rasta) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Kenaikan ini akan mendongkrak pendapatan setiap rumah tangga setiap bulannya sekitar Rp100.000 atau setara dengan 9,5 persen rata-rata konsumsi rumah tangga.

Saat ini telah berdiri sekitar 7.733 e-warong tersebar di Sumatera dan Jawa. Fungsinya sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan subsidi bahan pokok, dengan jumlah 1,42 juta rumah tangga, yang saat ini telah beralih ke program BPNT dari yang sebelumnya penerima Rastra.

Pemerintah menargetkan tahun ini sekitar 10 juta rumah tangga dengan pendapatan di bawah upah minimum regional (UMR) atau masuk dalam kategori masyarakat miskin, akan mendapatkan BPNT.

Melalui program BPNT, masyarakat akan mendapatkan subsidi Rp110.000 per bulan, dari yang sebelumnya Rp95.000. Program ini menggunakan kartu e-money keluaran PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), yang ditransfer setiap dua bulan dengan total Rp220.000 untuk membeli 15 kilogram beras, 2 kilogram gula dan 1 liter minyak goreng. Ke depan, pemerintah akan melakukan transfer subsidi setiap bulan.

''Berdasarkan survei pada satu e-warong yang kami datangi di Jakarta, penerima subsidi mendapatkan kualitas beras yang lebih baik dibanding melalui program Rastra,'' ungkap Michael.

''Bila pemerintah sukses melakukan konversi 10 juta rumah tangga menggunakan BPNT pada tahun ini, dampaknya akan menopang konsumsi masyarakat menengah ke bawah,'' jelasnya.

Melihat program pemerintah yang ingin meningkatkan bantuan sosial sepanjang tahun ini demi menopang daya beli masyarakat bawah, Bahana merekomendasikan beli untuk saham-saham konsumer terkait bahan pokok.

Saham-saham itu di antaranya PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dengan target harga Rp10.600, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) target harga Rp2.700, serta PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) target harga Rp1.430 per saham.