Bareksa.com – Pemerintah mengaolkasikan anggaran proyek infrastruktur untuk tahun 2018 sebesar Rp410,4 triliun. Anggaran tersebut lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan proyeksi tahun ini senilai Rp390,2 triliun.

Namun jika ditelisik penerimaan pajak hingga akhir November 2017 masih jauh dari target yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Meski terlihat ada peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, kinerja penerimaan pajak ini dapat memberi dampak terhadap penyerapan belanja negara. (Baca : Sri Mulyani Paparkan Indikator Makro, Ekonomi 2017 Diprediksi Tumbuh 5,05 Persen)

Berdasarkan ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk proyek infrastruktur yang dikutip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu Rp104,7 triliun.

Sisanya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan Rp44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp33,9 triliun, serta investasi pemerintah baik itu lewat penyertaan modal negara (PMN) maupun LMAN Rp41,5 triliun.

Anggaran itu akan digunakan sebagai pembangunan dan preservasi jalan, meliputi jalan baru 832 kilometer, jalan tol 33 kilometer dan jembatan 15.373 kilometer. (Lihat : Realisasi Pajak Per November Hanya 76,6 Persen, Ini Dampaknya ke Belanja Negara)

Anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian 639 kilometer, serta pembangunan bandara baru di delapan lokasi.

Di bidang telekomunikasi dan informasi, anggaran itu akan digunakan untuk membangun 100 lokasi desa broadband terpadu dan BTS di daerah blankspot, terutama daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di 380 lokasi. (Baca : Proyek Tol Trans Sumatera Bukti Serius Pemerintah Himpun Dana di Pasar Modal)

Terakhir, anggaran juga akan difungsikan untuk mendukung program penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meliputi pembangunan 13.405 unit rumah susun dan 174.300 ribu unit bantuan stimulan baik itu untuk peningkatan atau pembangunan baru. (Baca : Bank Dunia : Ekonomi Indonesia 2018 Diproyeksi Kuat Karena Dua Hal Ini)

Anggaran Infratsruktur (Rp Triliun) dan Porsi Terhadap APBN

Sumber: Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak sepanjang 11 bulan di 2017 telah mencapai Rp983,54 triliun. Angka tersebut merepresentasi sekitar 76,6 persen dari target APBNP Rp1.283,6 triliun. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan kinerja periode yang sama di 2016 yang sebesar 70,89 persen dari target atau sebesar Rp960 triliun. (Baca : Strategi Dirjen Pajak Baru Robert Pakpahan Optimalkan Penerimaan Negara)

Sejak 2011, atau dalam enam tahun terakhir, memang penerimaan pendapatan negara melalui pajak belum pernah mencapai target yang telah ditentukan dalam APBN. Di tahun ini pun potensi kekurangan (shortfall) tersebut kembali terjadi karena untuk mencapai target akhir tahun dibutuhkan sekitar Rp300 triliun di sisa bulan Desember ini.

Dalam enam tahun terakhir, shortfall paling besar terjadi pada 2016, yakni mencapai 18,45 persen dari target yang ditentukan. Saat itu penerimaan pajak hanya Rp1.105 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di Rp1.240 triliun. (Baca : Dapen Kanada dan AS Bakal Masuk Proyek Tol dan Pembangkit Listrik Tahun Depan)

Kondisi tersebut bisa mengakibatkan terjadinya pelebaran defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB), padahal pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari penerbitan surat utang. (Lihat : Sri Mulyani Sebut GPN Bisa Dukung Basis Pajak)

Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak (Rp Triliun)?

*Hingga November 2017
Sumber : BPS, Dirjen Pajak, diolah Bareksa

Dampak dari tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun ini ialah realisasi belanja negara juga diperkirakan tak mencapai 100 persen dari yang sebelumnya telah disetujui pada APBNP 2017 yang sebesar Rp2.133 triliun. Hal tersebut mungkin terjadi guna menjaga defisit anggaran masih berada di bawah target awal yakni 2,9 persen. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan prediksi defisit hingga akhir tahun berada di kisaran 2,7 persen.

Hal ini bisa menjadi salah satu rerisiko proyek infrastruktur melambat karena penerimaan pajak yang tidak sesuai target. (AM) (Baca : Jokowi Resmikan Tol Surabaya-Mojokerto, Bagaimana Kinerja Saham JSMR dan WIKA?)