Bareksa.com - Megaproyek Meikarta sedang gencar-gencarnya dipasarkan. Seperti dilansir Harian Investor Daily, Jumat 18 Agustus 2017, apartemen kota baru Meikarta sudah terjual 99.300 unit, atau hampir 6 kali lipat dibandingkan pemesanan pada saat awal proyek ini diluncurkan pada Mei 2017 lalu yang sebanyak 16.800 unit.

Nilai penjualan 99.300 unit berhasil dibukukan megaproyek milik Grup Lippo saat acara grand launching di MaxxBoxx Orange Country, Lippo Cikarang, Kamis, 17 Agustus 2017. Dalam acara tersebut, ribuan calon pembeli apartemen Meikarta menghadirinya bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-72.

“Minat konsumen untuk memiliki apartemen Meikarta, sangat tinggi. Sampai sekarang sudah terjual 99.300 unit,” ujar Chief Marketing Officer Lippo Homes, Jopy Rusli, seperti dikutip Investor Daily.

Adapun jika asumsi unit pemesanan mencapai 16.800 unit, maka proyek Meikarta telah mengantongi booking fee Rp 33,6 miliar. Biaya pemesanan ini akan dikembalikan dengan jaminan 100 persen setelah pembeli melakukan pemilihan unit dan melakukan transaksi.

Megaproyek Meikarta memang kontroversi. Proyek pembangunan kota baru senilai Rp 278 triliun itu menuai pro kontra di masyarakat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebelumnya meminta agar konsumen untuk menunda pemesanan unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Agustus 2017.

Menurut Tulus, pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen.

YLKI Minta Meikarta Hentikan Promosi

YLKI juga mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang. “Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB,” ungkapnya.

Gencarnya pemasaran megaproyek milik PT Lippo Cikarang Tbk (Tbk), unit usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), sempat akan dilakukan hingga ke jajaran pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Iwan Prasetya, menegaskan acara tersebut dibatalkan.

Perihal gencarnya promosi ini, Manajemen Meikarta mengaku tidak bermaksud berlebihan dalam melakukan pemasaran. Namun iklan terkait proyek tersebut dinilai perlu karena industri properti sedang melambat. Berbagai iklan terkait Meikarta belakangan terlihat di berbagai media massa, baik media cetak, online, dan televisi, bahkan di stasiun kereta api ada banner iklan Meikarta di stasiun kereta.

"Dikatakan jor-joran sebenarnya kurang tepat. Namun untuk meningkatkan permintaan perlu dilakukan iklan, jadi ini pemicu agar properti bergairah kembali," kata CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis, 17 Agustus 2017.

Master Plan Meikarta

Sumber : riset Bahana

Hasil Riset Bahana Sekuritas

Dalam riset PT Bahana Sekuritas yang disampaikan kepada nasabah, hingga Mei 2017 diperkirakan yang telah dipemesanan sebanyak 16.800 unit dengan harga pemesanan sebesar Rp 2 juta per unitnya. Dengan demikian dari proyek ini, perusahaan berhasil mengantongi Rp 33,6 miliar. Meski begitu, biaya pemesanan ini akan dikembalikan dengan jaminan 100 persen setelah pembeli melakukan pemilihan unit dan melakukan transaksi.

Nantinya Grup Lippo akan membangun ratusan gedung-gedung tinggi yang akan digunakan sebagai tempat hunian dan fasilitas lainnya. Dalam melakukan pembangunan tahap pertama ini, diperkirakan jumlah hunian berbentuk apartemen ini akan berjumlah 225 ribu unit.

Secara lebih rinci CEO Lippo Group James Riyadi juga mengatakan akan ada tujuh mal dengan total luas lantai 1,5 juta meter persegi yang dibangun di Meikarta. Selain itu, sekitar 100 Sekolah Dasar (SD) dan 50 Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Sekolah Menengah Atas (SMA) juga akan dibangun. Fasilitas lain yang disiapkan adalah tiga universitas, pusat riset, serta beberapa rumah sakit.

Gandeng Mitra Lokal dan Asing

Adapun pembiayaan mega proyek ini akan mencapai Rp 278 triliun dengan 35 persen diantaranya dari total dana akan bersumber dari kas internal sementara 65 persen sisanya akan didanai oleh kemitraan lokal dan asing asal Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa. Saat ini, beberapa proyek di Central Business District (CBD) Meikarta juga dikerjakan secara patungan (joint venture) dengan investor Jepang, seperti Mitsubishi dan Toyota.

Sekretaris Perusahaan Lippo Karawaci, Sri Mulyati Handoyo, menyatakan Lippo Cikarang mulai membangun kawasan yang saat ini dikenal sebagai Lippo Cikarang di Bekasi sejak pertengahan 1980. Dia menjamin perusahaan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dari total izin seluas 3.443 hektare, sudah dibebaskan dan sebagian sudah menjadi kawasan industri, komersial, residensial, dan lainnya. Pengembangan selanjutnya direncanakan untuk Orange County dan Meikarta.

“Perizinan nyang diperlukan untuk pengembangan tersebut kami proses sesuai aturan berlaku,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, 7 Agustus 2017 lalu.

Sri Mulyati menambahkan dalam pengembangan proyek tersebut dari awal hingga saat ini perseroan telah menunjuk konsultan dan kontraktor baik lokal maupun internasional. Grup Lippo juga bekerjasama dengan investor nasional maupun asing seperti Hyundai, Mitsubishi, Tokyuland, hingga Sumitomo.

Kawasan Meikarta didukung fasilitas transportasi yang memadai. Infrastruktur tersebut di antaranya jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Light Rail Transit (LRT) koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang.

Masalah Perizinan

Megaproyek Meikarta menuai kontroversi sejak 1 Agustus 2017 lalu ketika Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meminta Grup Lippo menghentikan sementara proyek pembangunan. Sebab berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan, pengembangan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi bagian metropolitan harus mendapat rekomendasi pemerintah provinsi (Pemprov).

Di Jawa Bawat, kata Dedy, terdapat 3 kawasan metropolitan yang akan dikembangkan Pemprov. Pertama di Bandung Raya. Kedua, Cirebon Raya. Ketiga Bodebekkarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) yang merupakan twin metropolitan atau kembarannya Jakarta.

“Nah yang metropolitan butuh izin dari Pemprov baru bisa dibangun. Apalagi yang lintas kabupaten/kota, yang satu kabupaten/kota saja kalau berskala metropolitan itu harus ada rekomendasi Pemprov," kata Deddy seperti dikutip Tempo.co.