Bareksa.com - Para calon ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) menyoroti pentingnya melakukan transformasi di dalam tubuh lembaga otoritas tersebut. Pasalnya, OJK yang lama berada dalam kondisi seadanya tetapi harus mengawasi lembaga yang memiliki aset lebih dari Rp16.000 triliun.

Calon Ketua Dewan Komisioner OJK pertama, yakni Wimboh Santoso, akan melakukan transformasi OJK dengan mengusung beberapa program. Program pertama adalah terkait optimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di OJK. Wimboh menilai, SDM yang ada saat ini belum memiliki kemampuan lintas sektoral. Akibatnya, persetujuan perizinan di industri jasa keuangan dilakukan sendiri-sendiri.

"Optimalisasi SDM lintas sektoral bisa dilakukan melalui pertemuan dan koordinasi," jelasnya dalam Fit and Proper Test DK OJK di Gedung DPR, Senin (5 Juni 2017).

Selain itu, Wimboh menjelaskan, pihaknya juga akan menggunakan tenaga ahli untuk meningkatkan kapasitas SDM. Dengan adanya tenaga ahli ini juga bisa menelaah setiap kebijakan yang akan dikeluarkan OJK.

Masih dalam tataran transformasi OJK, Wimboh akan menggunakan teknologi untuk meningkatkan tata kelola OJK. "Sistem e-procurement yang diberlakukan bisa meningkatkan tata kelola dan efisiensi di tubuh OJK," paparnya.

Selanjutnya, Wimboh juga akan meningkatkan peran pengawasan OJK yang berada di daerah. "Kalau ada otonomi OJK di daerah, pengambilan keputusan di daerah tidak perlu menunggu fatwa dari Jakarta," katanya.

Sementara itu, Calon Ketua Dewan Komisioner OJK yang kedua, yakni Sigit Pramono, memandang lima tahun pertama adalah masa transisi di tubuh OJK. Sehingga, lima tahun kedua harus diisi dengan adanya transformasi.

Dalam melakukan transformasi ini, Sigit membaginya dalam tiga tahap, yaitu stabilisasi, pemulihan dan peningkatan industri jasa keuangan. Pada masa stabilisasi, Sigit akan melakukan program 100 hari dengan mempertajam visi dan misi OJK, memulihkan kepercayaan stakeholder kepada OJK dan mengembalikan isu yang berkaitan dengan integritas.

"Pada fase stabilisasi ini, kami akan meneguhkan kode etik internal dan meningkatkan kualitas informasi dan sinergi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan media," ujarnya.

Selanjutnya, dalam masa pemulihan, Sigit akan mengevaluasi kualitas dan kuantitas para pengawas. Dia akan melakukan perencanaan sebelum pengawasan yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya risiko inefisiensi. "Evaluasi juga akan dilakukan untuk operasional kantor yang ada di daerah," jelasnya.

Sigit pula akan melakukan peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan secara bersama dengan pihak lain seperti BI, pelaku industri, asosiasi dan media. "Sosialisasi terkait edukasi dan perlindungan konsumen harus dilakukan bersama-sama karena saat ini kesannya sendiri-sendiri,"

Terakhir, soal peningkatan kinerja, Sigit akan membangun integrasi antar kepala eksekutif. Pasalnya, selama ini masih terdapat gesekan-gesekan kecil sehingga membuat proses perizinan lebih lambat.

Dia pun akan membuat komite ad hoc untuk mendorong pengembangan sektor unggulan. "Komite ad hoc ini bertujuan untuk menyelaraskan komitmen antar berbagai pihak," katanya. (K09)