Bareksa.com - Utang luar negeri Indonesia meningkat per akhir kuartal pertama 2017, meski masih dalam taraf yang dianggap wajar. Utang pemerintah sejauh ini masih didominasi oleh sektor keuangan dan jasa.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal I 2017 mencapai US$326,3 miliar. Angka ini naik 2,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, kondisi utang RI belum pada taraf yang membahayakan. Rasio utang ini masih di kisaran 27,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

Saat ini, tutur Darmin, rasio utang RI terhadap PDB belum lebih dari 30 persen. Sementara itu, sejumlah negara berkembang lainnya justru memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 100-200 persen.

Grafik: Perbandingan Utang Luar Negeri Terhadap PDB Negara Berkembang

Sumber: Tradingeconomics, Bareksa.com

Mengacu pada grafik di atas, hingga Desember 2016, hanya Indonesia yang masih mempunyai rasio di bawah 30 persen. Hal ini tentu pertanda baik, mengingat semakin rendah rasio ini menandakan ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni jumlah utang pemerintah yang menurun atau total PDB Indonesia yang meningkat di setiap tahun berjalan.

Bareksa mencoba untuk menelusuri terkait rincian utang hingga kuartal I berakhir.

Tabel : Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jangka Waktu (US$ Juta)

Sumber : Bank Indonesia, diolah Bareksa

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa utang pemerintah dan swasta cenderung berimbang, terkhusus dalam utang jangka panjang yang lebih dari setahun.

Apabila dirinci lebih lanjut, utang jangka panjang pemerintah dialokasikan berdasarkan 10 sektor ekonomi. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mendapat dana penyerapan utang sebesar US$123,7 miliar atau 76 persen dari seluruh porsi ULN Pemerintah, paling banyak dibandingkan sektor lainnya.

Tabel : Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi (US$ Juta)

Sumber : Bank Indonesia, diolah Bareksa

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kondisi utang pemerintah terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diakibatkan kondisi anggaran negara yang terus mengalami pelebaran defisit. Ia menuturkan, pelebaran defisit terjadi sejak 2011 lalu.

Bahkan pada 2016, defisit anggaran mencapai 2,46 persen dari PDB atau mencapai Rp307 triliun. Defisit anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan dana yang harus dibelanjakan.

Kecilnya penerimaan negara dipengaruhi banyak faktor mulai dari lesunya ekspor impor hingga loyonya penerimaan pajak. Di dalam kondisi itu, pemerintah mau tidak mau menambal defisit dengan utang. Tanpa itu, anggaran tidak akan mencukupi pembiayaan pembangunan yang sudah disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (hm)