Bareksa.com - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia berencana untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia guna membantu mendanai pembangunan infrastruktur dengan nilai mencapai sebesar US$2 miliar. Hal ini bisa menjadi pendanaan alternatif untuk membangun infrastruktur, di samping anggaran negara.

Tidak ditampik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan kajian secara mendalam dan mencari alternatif atau mekansime yang paling tepat untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dananya diperkirakan membutuhkan lebih dari Rp1.000 triliun. Sedangkan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menerima uluran tangan dari asing berupa pinjaman dengan harapan bisa mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih optimistis ketersediaan infrastruktur mampu menjadi jawaban dari sejumlah persoalan ekonomi di Tanah Air, termasuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Deputy Country Director ADB untuk Indonesia Sona Shrestha menjelaskan, inisiatif ADB dengan memberikan pinjaman tersebut hampir tidak berbeda atau sama dengan pinjaman yang diberikan pada tahun lalu. Komitmen ADB adalah memberikan portofolio sebesar US$2 miliar per tahun selama lima tahun hingga 2019.

"US$2 miliar per tahun dan nilainya sama sampai 2019," kata Sona, Selasa 21 Maret 2017.

Sona melihat Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan tentu pinjaman ini diharap bisa digunakan semaksimal mungkin. Adapun pinjaman dimaksud akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti di bidang energi, pembangunan perkotaan, irigasi, dan managemen pengairan.

Sedangkan pencairan pinjaman dimaksud setidaknya akan dilakukan setelah ada persetujuan proyek yang mungkin dilakukan di April-Mei 2017. "Untuk proyek energi yang mendapat dukungan itu seperti proyek pembangkit listrik 35.000 MW, energi terbarukan, dan lain sebagainya," kata Sona.

Sementara itu, pemerintah masih belum menuntaskan pembentukan bank infrastruktur sebagai salah satu instrumen untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air. Adapun rencana itu belum kembali berjalan secara maksimal usai adanya pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo tidak menampik bahwa pembentukan bank infrastruktur dapat menjadi opsi dalam pemenuhan pembiayaan infrastruktur dalam negeri. Namun demikian, hal itu bukan menjadi opsi utama.

Menurutnya bank infrastruktur merupakan opsi yang bisa dikaji untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Akan tetapi, ada mekanisme lain yang bisa didorong seperti pembiayaan dalam bentuk lain seperti penerbitan obligasi yang sifatnya jangka panjang, termasuk pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).

Lukita tidak memungkiri membiayai proyek infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana jangka pendek dari industri perbankan karena karakteristik pembiayaan infrastruktur biasanya dalam jangka waktu panjang. Untuk itu, peran Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dibutuhkan dalam aspek ini.

"Asuransi dan dana pensiun bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa digunakan termasuk dana haji dalam bentuk sukuk. Jadi tidak harus selalu bank infrastruktur," kata Lukita. (Baca juga: Kelola Rp232 Triliun, Dapen Didorong Untuk Investasi Di Infrastruktur Via RDPT) (K03)