Bareksa.com – Sebanyak sembilan emiten milik pemerintah alias BUMN, telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) di sepanjang minggu lalu. Sembilan emiten tersebut pun telah memastikan untuk membagikan sebagian labanya sebagai dividen.

Tentu saja, keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi para pemegang saham, tak terkecuali pemerintah yang notabene merupakan pemegang saham pengendali. Artinya, pemerintah mendapat kue paling besar dari dividen emiten-emiten pelat merah itu.

Atas laporan keuangan tahun 2016, pemerintah sendiri punya target bisa menghimpun pendapatan negara dari dividen sebesar Rp40 triliun.

Lalu, mari kita menghitung. Bareksa mengompilasi hasil keputusan RUPST dari sembilan emiten BUMN seminggu lalu. Total dividen dari sembilan emiten tersebut mencapai sekitar Rp23 triliun. Dari jumlah itu, sesuai dengan presentase kepemilikan di setiap emiten, maka porsi dividen untuk pemerintah mencapai Rp13,508 triliun.

Tabel: Porsi Dividen Pemerintah Dari Sembilan Emiten (dalam triliunan Rupiah)

Sumber: Keputusan RUPST perseroan, diolah Bareksa

Mengacu data tersebut, maka pemerintah segera mengantongi sekitar 33,77 persen dari target setoran dividen BUMN untuk tahun buku 2016. Bahkan catatan itu baru berasal dari sembilan BUMN saham saja.

Secara rinci, kita bisa lihat, setoran dividen dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi yang paling besar. Memutuskan pay out ratio sebesar 40 persen dari laba bersih atau Rp10,48 triliun, porsi dividen pemerintah dengan kepemilikan 56,75 persen mencapai Rp5,95 triliun.

Dividen yang didapatkan pemerintah dari BRI naik 37,73 persen dari dividen tahun buku 2015 yang sebesar Rp4,32 triliun.

Setoran dividen kedua terbesar sampai saat ini berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Meski laba turun hingga 32 persen, Bank Mandiri memutuskan untuk menggunakan 45 persen labanya atau sekitar Rp6,21 triliun sebagai dividen. Adapun porsi pemerintah dengan kepemilikan 60 persen mencapai Rp3,73 triliun atau naik tipis 1,91 persen dari dividen tahun buku 2015 Rp3,66 triliun.

Perbankan memang jadi momok penting penerimaan negara dari dividen. Selain BRI dan Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memberi pemerintah dividen Rp2,38 triliun atau naik 80,3 persen dari Rp1,32 triliun yang merupakan bagian pemerintah dari dividen BNI tahun buku 2015.

Di sisi lain, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memutuskan membagi 20 persen bagian laba menjadi dividen atau sekitar Rp523,78 miliar. Dengan kepemilikan 60 persen, pemerintah mendapat jatah Rp314,27 miliar.

Selain empat bank, emiten BUMN yang telah memutuskan membagi dividen antara lain PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dengan rasio 30 persen dan memberi dividen bagi pemerintah Rp156,57 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan kepemilikan 70 persen pemerintah dapat jatah dividen Rp396,75 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang dimiliki pemerintah 65,05 persen memberi dividen Rp197,46 miliar, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan kepemilikan pemerintah 66,04 persen memberi jatah Rp338,78 miliar, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memberi dividen pemerintah dengan kepemilikan 51 persen Rp47,96 miliar.

Lalu, bagaimana dengan emiten-emiten BUMN lainnya? Kita tunggu saja. Apalagi, sejauh ini pemerintah tidak menyamaratakan rasio dividen bagi setiap emiten. (hm)