Bareksa.com - Mengantisipasi besarnya likuiditas setelah pelaksanaan UU Tax Amnesty, perbankan sudah terpantau melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) atau biasa disebut sebagai obligasi pemerintah. Dalam dua minggu terakhir tercatat arus dana dari perbankan ke obligasi pemerintah yang diperdagangkan melonjak hingga Rp68,76 triliun menjadi Rp430,3 triliun per 15 Juli 2016.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, angka ini melesat 19,02 persen dibanding posisi akhir Juni 2016 yang masih berada di angka Rp361,54 triliun. Menilik penempatan dana bank di obligasi pemerintah, kenaikan arus dana ini merupakan yang terbesar terjadi sejak awal tahun.

Jika ditelaah lebih dalam, dorongan terbesar berasal dari bank konvensional yang melonjak 20,15 persen per 15 Juli 2016 dibanding akhir Juni 2016. Penempatan obligasi pemerintah di bank syariah justru mengalami penurunan 3,8 persen.

Grafik: Pergerakan kepemilikan perbankan pada obligasi pemerintah periode Desember-Juli 2016

Sumber: DJPPR Kemenkeu, diolah Bareksa.com

Roy A. Arfandy, Direktur Utama Bank Permata mengakui adanya penambahan penempatan dana di obligasi pemerintah. Meski tak mengetahui secara rinci jumlah dana Bank Permata di obligasi pemerintah, Roy menilai, langkah itu dilakukan karena kondisi likuiditas yang longgar. "Saat ini kami cukup likuid. Loan to deposit ratio (LDR) kami sedikit dibawah 85 persen," ungkap Roy kepada Bareksa.com, Selasa 19 Juli 2016.

Roy menambahkan longgarnya likuiditas terjadi seiring dengan mulai normalnya aktivitas dunia usaha sehingga dana-dana yang keluar sebelum lebaran sudah mulai masuk kembali ke perbankan.

Ditengah mulai longgarnya likuiditas, diperkirakan akan terjadi peningkatan arus dana asing yang masuk ke perbankan terkait dengan masuknya dana repatriasi ke bank-bank persepsi. Bank Permata pun menjadi salah satu bank persepsi yang ditunjuk. Mengantisipasi hal tersebut maka saat ini perbankan mulai banyak menempatkan dana di obligasi pemerintah.

"Dana repatriasi belum masuk di awal Juli. Saya perkirakan mulai akhir Juli, dana repatriasi mulai masuk," tambahnya.

Bank Permata, lanjut Roy, juga sudah menyiapkan produk-produk untuk menampung dana repatriasi yang mencakup produk simpanan maupun investasi seperti reksadana, dan produk-produk perbankan lainnya sesuai dengan permintaan nasabah. "Karena akan 'dikunci' selama 3 tahun, saya perkirakan dana nasabah akan dimasukkan ke produk bank yang menawarkan return yang menarik," kata dia.

Head of Treasury Bank Central Asia (BCA) Branko Windoe juga melihat peningkatan penempatan dana perbankan di obligasi pemeritah terjadi sebagai antisipasi tambahan likuiditas dari dana repatriasi Tax Amnesty. Selain itu, ucap Branko, menurunnya suku bunga rupiah pun ikut menjadi faktor peningkatan penempatan dana tersebut.

Branko menilai, investasi di obligasi pemerintah akan semakin menarik ke depannya. Pada kuartal III ini, pemerintah mengumumkan target indikatif penerbitan SBN melalui lelang mencapai Rp 88 triliun.

Adapun selama kuartal II 2016, pemerintah telah berhasil menerbitkan SBN melalui lelang Rp 118,256 triliun dengan 13 kali frekuensi lelang. Dari jumlah total tersebut, lelang SUN menyerap Rp 78,44 triliun sedangkan lelang SBSN Rp 29,816 triliun. Dengan demikian total penerbitan SBN melalui lelang yang berhasil dilakukan Pemerintah selama semester I 2016 sebesar Rp 246,866 triliun. (np)