Bareksa.com - Polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta perpanjangan operasi sampai dengan 2041 karena dalam enam tahun mendatang perjanjian Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia akan berakhir.

Haruskah Kontrak Karya Freeport Diperpanjang?

Sejak dilarang untuk mengekspor mineral mentah, Freeport dipaksa untuk mengembangan pabrik pemurnian (smelter) di dalam negeri. Jika tidak, perusahaan tambang ini terancam tidak bisa mengekspor lagi. Tapi, untuk merealisasi rencana tersebut Freeport Indonesia perlu menyiapkan investasi sampai $2,5 miliar atau setara Rp35 triliun (asumsi kurs Rp14.000 per dolar) untuk mengembangkan smelter di Gresik, Jawa Timur. Sementara di sisi lain, perusahaan juga perlu investasi $15 miliar atau setara Rp210 triliun untuk mengembangkan underground mining (tambang bawah tanah) di Grasberg, Papua. Hal ini dilakukan lantaran cadangan emas permukaan (open-pit) diperkirakan akan segera habis pada 2016.

Total investasi yang perlu dikeluarkan Freeport untuk tetap beroperasi di Indonesia mencapai Rp245 triliun. Dana tersebut terbilang sangat besar jika dibandingkan dengan sisa waktu Kontrak Karya yang akan habis pada 2021. Bayangkan saja, Freeport Indonesia harus "balik modal" hanya dalam waktu enam tahun. Padahal laba operasional Freeport Indonesia dalam tiga tahun terakhir hanya berkisar $700 - 1.400 juta dolar AS atau setara Rp9 - 20 triliun sehingga jika dikalikan enam tahun, laba operasional perusahaan tidak mampu menutupi nilai investasi senilai lebih dari Rp200 triliun.

Grafik: Laba Operasional Freeport Indonesia

sumber: Freeport McMoran

Dalam perjalanannya, renegosiasi Freeport dengan pemerintah Indonesia sudah berhasil mencapai beberapa hal di antaranya: Pertama, pemerintah berhasil mendapatkan kembali sebagian wilayah tambang yang sebelumnya dikelola Freeport Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, wilayah tambang yang dimiliki Freeport sudah menciut menjadi 90,3 hektare dari sebelumnya 212,9 hektare. Artinya 58 persen dari total wilayah yang sebelumnya dikelola Freeport dikembalikan kepada negara.

Kedua, pemerintah juga berhasil memaksa Freeport Indonesia untuk lebih banyak menggunakan tenaga kerja serta barang dan jasa dalam negeri. Sampai saat ini 97,5 persen pekerja Freeport Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Sekitar 34,68 persen merupakan penduduk lokal Papua, sementara 63,94 persen non-Papua.

Grafik: Komposisi Tenaga Kerja Freeport Indonesia

sumber: PTFI.co.id

Ketiga, pemerintah juga sedang mensinergikan dua BUMN, yakni PT Aneka Tambang Tbk dan PT Inalum untuk menyerap 10,64 persen saham yang didivestasi oleh Freeport McMoran (AS). Dalam hal ini, Inalum sudah menerbitkan surat utang untuk mendapatkan pembiayaan akuisisi saham Freeport Indonesia. (Baca juga:Divestasi Freeport Mengorbankan Dua Tahun Setoran ke Pemerintah?)

Sampai saat ini Pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia, sehingga dengan tambahan 10,64 persen, maka kepemilikan pihak Indonesia akan naik menjadi 20 persen. Rencananya pada 2016 kepemilikan pihak Indonesia akan kembali ditingkatkan menjadi 30 persen. Pemerintah juga sudah mendorong Freeport Indonesia mengembangkan pabrik pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Namun hal ini masih terkendala persoalan perpanjangan Kontrak Karya.

“Kalau perpanjangan tidak diberikan, untuk apa membuat smelter? Konsentratnya tidak ada,” kata Riza Pratama, Vice President Corporation Communication Freeport Indonesia di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2015.