Bareksa.com - Dunia usaha, khususnya perusahaan properti sangat menyambut baik kebijakan paket ekonomi tahap lima yang dikeluarkan oleh pemerintah kemarin (Kamis, 22 Oktober 2015). Program revaluasi dan juga Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE) dinilai sangat menarik.

Direktur keuangan PT Ciputra Development Tbk, Tulus Santoso kepada Bareksa.com, Jumat 23 Oktober 2015, mengatakan dari sisi pengembang, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menarik. "Double tax hilang dan investor bisa ikut cari dana di sana," katanya.

Tulus mengatakan sejauh ini baru Grup Lippo saja yang mengunakan opsi pendanaan ini, meskipun itu dilakukan oleh anak usahanya di Singapura. Tulus mengatakan DIRE bentuknya akan seperti reksa dana, tapi dananya akan dibelikan aset riil, bukannya saham atau instrumen keuangan lainnya.

Dengan adanya DIRE maka perusahaan properti, infrastruktur, perhotelan dan rumah sakit akan mempunyai satu lagi alternatif pembiayaan. Padahal sebelumnya mereka hanya bisa menggunakan bond, penjualan saham atau obligasi.

Skema DIRE, menurut dia, sudah lazim digunakan di Singapura. Namun, di Indonesia skema pendanaan ini belum marak. Padahal, potensinya di Tanah Air sangat besar. Perkantoran di sepanjang Sentra Bisnis Sudirman bisa menjadi potensi right yang sangat besar.

Ciputra sendiri, menurut dia, pada kuartal ketiga tahun ini telah membukukan recurring income sebesar Rp800 miliar. Pada 2014 CTRA berhasil membukukan recurring income Rp1,12 triliun atau 17,6 persen terhadap total pendapatan.

Perusahaan properti yang recurring income-nya cukup besar adalah PT Pakuwon Jati Tbk. Recurring income perusahaan asal Surabaya ini setiap tahunnya berada di angka 50 persen dari total pendapatan.

Sekretaris Perusahaan PWON Minarto mengungkapkan kebijakan pemerintah ini memang sangat dinanti, khususnya oleh perusahaan properti. Khusus bagi PWON hal ini akan berdampak signifikan bagi permodalan karena recurring income PWON merupakan yang terbesar dibanding emiten properti lainnya.

"Kami termasuk yang paling seimbang pendapatan berulangnya dan pendapatan dari penjualan," katanya.

Direktur Jenderal Pajak sebenarnya sudah mengadakan sosialisasi mengenai hal ini. Minarto mengatakan yang akan dibebaskan dari pajak berganda adalah PPh Final dan juga PPN. Adapun BPHTB masih dikenakan sebesar lima persen.

"Sebenarnya jika ingin menarik seperti di Singapura, BPHTB ikut dihilangkan sehingga pajaknya menjadi hilang sama sekali," katanya.

Sebelumnya perusahaan DIRE akan dikenakan pajak PPh Final, PPN dan juga BPHTB. Total pajak yang dikenakan seluruhnya mencapai 20 persen. Namun, menurut Minarto, BPHTB saat ini berada pada kewenangan masing-masing pemerintah daerah dan kota dan tidak berada di pemerintah pusat.

"Tapi kebijakan ini sudah bagus karena pemerintah ingin memperdalam pasar. Cuma masalahnya siapa saja yang mau memanfaatkan kesempatan ini terlebih dahulu," katanya.

PWON, menurut dia, sangat tertarik dengan kebijakan yang ditawarkan pemerintah ini. Ditambah lagi dengan keuntungan perseroan yang memiliki rasio recurring income sangat tinggi dibanding perusahaan properti lainnya.

Namun, ia masih menunggu aturan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga Kementerian Keuangan mengenai detail kebijakan tersebut. Jika serupa dengan yang dilakukan di Singapura maka perusahaan akan mempunyai alternatif pembiayaan yang lebih lebar.

"Kami siap masuk, tapi akan pelajari dulu peraturannya sambil menunggu detail peraturannya," katanya.

Pendapatan PWON Berdasarkan Segmen di 2014

Sumber: Perseroan

Pada 2014, pendapatan PWON yang merupakan recurring income mencapai 46 persen. Kontribusi pendapatan berulang didorong oleh pendapatan sewa mal dan juga ritel. Kota Kasablanka menjadi salah satu mal yang mendatangkan pendapatan terbesar bagi PWON sepanjang 2015.