Bareksa.com – Divestasi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia mulai menghangat. Sebagian kalangan berharap penjualan saham produsen emas dan tembaga tersebut dilakukan melalui mekanisme initial public offering (IPO) di pasar modal atau ditawarkan kepada publik. Sebagian lainnya mendukung penjualan kepada pemerintah Indonesia.

Sejauh ini pemerintah sudah meminta PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membeli saham yang akan dilepas Freeport McMoran (Amerika Serikat) tersebut. "Kalau mereka divestasi di pasar modal tentunya itu pemerataan kepemilikan saham oleh masyarakat Indonesia bisa lebih tinggi, ketimbang divestasi sebagai private placement hanya pihak-pihak tertentu saja," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2015.

Kewajiban divestasi bagi Freeport sebagai pemegang kontrak karya (KK) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Merujuk PP tersebut, Freeport harus melakukan divestasi sebesar 30 persen. Pelepasan saham Freeport akan dilakukan secara bertahap.

Rencananya Freeport McMoran akan melepas saham pada tahun ini sebesar 10,64 persen. Penjualan saham Freeport Indonesia lewat IPO secara regulasi belum diatur. PP 77/2014 hanya mengatur divestasi saham pemegang KK kepada pihak Indonesia (dalam hal ini Pemerintah Indonesia).

Dibanding divestasi kepada satu-dua perusahaan, divestasi saham Freeport Indonesia kepada investor publik melalui IPO akan banyak manfaatnya, khususnya bagi pasar modal Indonesia. "Paling tidak dengan menjadi perusahaan publik maka perusahaan akan diawasi oleh banyak pihak sehingga governance-nya menjadi lebih baik," ujar Nurhaida.

Valuasi Saham Freeport Indonesia
Jika Freeport Indonesia jadi menjual saham lewat pasar modal nasional, maka IPO perusahaan berbasis di Grassberg Papua ini bisa mencetak rekor dan menjadi yang terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia.

Pada 2014, bekas Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto dalam sebuah kesempatan pernah mengungkapkan bahwa valuasi 10 persen saham Freeport Indonesia sekitar US$ 2 miliar. Pada 2015, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyebut-nyebut valuasi 10 persen saham Freeport Indonesia sekitar US$ 2 miliar saat dengar pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum lama ini.

Adapun Simon Sembiring, pengamat pertambangan yang juga bekas Dirjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM memperkirakan valuasi 10,64 persen saham Freeport Indonesia sekitar US$ 1,13 miliar. Itu mengacu pada investasi yang sudah dikeluarkan oleh Freeport.

Valuasi saham Freeport Indonesia tampaknya naik dibanding Tujuh tahun lalu. Pada 2008, Antam pernah menunjuk Macquarie Capital sebagai penasihat keuangan saat BUMN tambang itu menjajaki pembelian 9,36 persen saham Freeport Indonesia milik Pemerintah Indonesia. Nilai saham pemerintah itu ditaksir sekitar US$ 1 miliar.

Bila benar valuasi 10 persen saham tersebut sekitar US$ 1,1 - 2 miliar (sekitar Rp 14 - 27 triliun dengan kurs Rp13.500 per dolar AS), maka IPO Freeport Indonesia kemungkinan akan mengalahkan nilai IPO PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) pada 2008. Sejauh ini nilai IPO ADRO masih yang tertinggi di BEI, sekitar Rp 12,2 triliun (lihat tabel).

Tabel 10 IPO terbesar di Indonesia (Rp miliar)

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Lalu apakah investor di pasar modal Indonesia bisa menyerap saham Freeport tersebut?
Jika pembelinya hanya investor ritel lokal jelas tidak akan mampu menyerap IPO Freeport Indonesia senilai US$ 1,13 - 2 miliar. Namun, bila pembelinya investor institusi lokal, saham Freeport Indonesia itu bisa ludes terjual. “Dana-dana pensiun, asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) mampu menyerap saham Freeport itu,” kata Tjiong Toni, Direktur PT Erdikha Sekuritas kepada Bareksa, Selasa (20/10).

Berdasarkan data OJK, nilai aset bersih dana pensiun di Indonesia mencapai Rp194,3 triliun sampai dengan Agustus 2015. Adapun nilai aset BPJS Ketenagakerjaan sampai semester I 2015 mencapai Rp 197 triliun.