Bareksa.com - Infrastruktur. Kata ini nyaris sudah jadi klise di setiap seminar yang membahas apa masalah utama yang membelit perekonomian Indonesia selama ini, dan laju pembangunannya seperti terus macet, tak bergerak. Namun kini, di tengah perlambatan ekonomi di mana-mana, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya mendorong dan mendobrak pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Termasuk sejumlah di antaranya yang sudah mangkrak bertahun-tahun, karena berbagai macam persoalan.

“Ada yang sudah mangkrak bertahun-tahun, sekarang harus jalan,” kata Presiden saat bertemu sejumlah wartawan senior ekonomi di Istana Negara, Senin kemarin, “Hambatannya kan cuma dua: perizinan dan pembebasan lahan.”

Contohnya, baru-baru ini pemerintah secara resmi menggelar acara penggenangan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, waduk terbesar kedua di Indonesia. Pembangunan waduk yang sudah digagas sejak 1960-an ini akhirnya mulai beroperasi pada 31 Agustus 2015, setelah melewati proses panjang dan berliku.

Groundbreaking proyek dengan total investasi sebesar Rp4 triliun ini sudah dihelat sejak masa SBY pada 2008 silam. Namun, begitu luasnya wilayah penggenangan waduk yang mencapai 5.000 hektare, memicu permasalahan di kalangan warga setempat, khususnya menyangkut masalah ganti rugi.

Selain Waduk Jatigede, pada pertengahan tahun ini pemerintahan Jokowi juga mengoperasikan tol terpanjang di Indonesia, yakni Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Jalan tol sepanjang 116 km ini -- yang pembangunannya menelan dana investasi Rp12,5 triliun -- akhirnya selesai setelah hampir empat tahun mangkrak. Jalan yang menjadi bagian dari proyek Tol Trans Jawa ini sebenarnya sudah menggelar groundbreaking pada 2011 lampau, Tapi, lagi-lagi terganjal persoalan pembebasan lahan.

Pada 28 Agustus baru lalu, Presiden Jokowi meresmikan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. Proyek vital ini tertunda-tunda selama empat tahun, juga karena masalah pembebasan lahan.

Selain mendobrak pelaksanaan tiga proyek yang sempat mangkrak, pada tahun ini pemerintahan Jokowi-JK juga melanjutkan pembangunan sejumlah proyek yang terhenti di tengah jalan.

Pada Oktober 2014, Presiden Jokowi yang baru dilantik langsung memutuskan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu), yang mandek setelah krisis moneter 1998. Jalan tol yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta ini menelan dana investasi sebesar Rp7,2 triliun, dan sampai Agustus proses konstruksinya sudah mencapai 4,2 persen.

Pemerintah juga memutuskan mengambil alih kepemilikan dua ruas jalan tol Trans Jawa yang mangkrak, yang sebelumnya dimiliki investor asing. Pemerintah menyerahkan kepemilikan ruas tol Solo - Ngawi - Kertosono dari tangan PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) ke dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Waskita karya Tbk (WSKT).

Di tangan TCI, selama 2011-14 pembanguan ruas tol itu nyaris tanpa perkembangan. Setelah diambil alih, pembangunannya mulai bergerak. Berdasarkan data yang dikompilasi analis Bareksa sampai Agustus 2015, sekitar 98 persen lahan di ruas tol Solo - Ngawi sudah berhasil dibebaskan dan pembangunan fisik tol sudah mencapai 15,2 persen. Sementara untuk ruas Ngawi - Kertosono pembebasan lahan terus meluas hingga mencapai 67 persen.

Tabel: Daftar Proyek Berjalan 2015

Sumber: Riset Bareksa

Untuk menggulirkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini, pemerintahan Jokowi-JK mematok anggaran infrastruktur dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pagu anggaran 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp281 triliun, naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya yang Rp177,9 triliun.

Grafik: Pertumbuhan Anggaran infrastruktur

Sumber: Bareksa

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan sejumlah inisiatif untuk menggunting regulasi berbelit dan mempermudah dunia usaha berinvestasi. Ini mulai dari perubahaan UU Pengadaan Lahan sampai dengan meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Baca juga: Jokowi Akan Pangkas 113 Regulasi yang Menghambat Laju Ekonomi)

"Langkah-langkah itu sudah ada di jalan yang tepat," demikian dinyatakan Christine Lagarde, Managing Director IMF, mengapresiasi langkah pemerintah menggenjot proyek-proyek infrastruktur itu. (kd)