Bareksa.com - Tanda-tanda positif akhirnya mulai mumbul. Naiknya angka penjualan semen serta nilai kontrak perusahaan konstruksi menyalakan lampu indikator bahwa serapan belanja pemerintah mulai meningkat. Sinyal ini dipandang positif oleh para ekonom, walaupun dari segi pembiayaan, masih harus ditambal oleh utang mengingat penerimaan pajak yang masih rendah.

Hingga akhir Juli 2015, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 41,7 persen dari target APBNP 2015. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya sudah mencapai 49,2 persen dari target.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo terus menggenjot daya serap belanja negara. Berbagai proyek infrastruktur yang sempat lama terbengkalai, kini mulai bergulir. (Baca juga: Proyek-Proyek Infrastruktur Mangkrak yang Digulirkan Jokowi)

Sementara menunggu proses administrasi belanja pemerintah pusat yang panjang dan berbelit, Presiden Jokowi juga berfokus pada serapan dana transfer daerah untuk menggenjot pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Dilihat dari realisasi belanja per Juli 2015, angka pertumbuhan paling tinggi terlihat di pos transfer daerah yang melonjak 29,4 persen. Jika menghitung dari target, maka penyaluran dana transfer daerah sudah mencapai 58,6 persen.

Grafik: Realisasi Belanja APBN-P Juli 2015

Sumber: Bareksa

Meningkatnya pengeluaran pemerintah yang tidak disertai kenaikan pendapatan pajak itu, tentu mendorong melebarnya kembali defisit fiskal. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh analis Bareksa, defisit fiskal sampai bulan Juli 2015 tercatat sebesar Rp142 triliun, melonjak 115 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Gap terjadi lantaran penerimaan negara turun 6 persen di tengah naiknya pengeluaran, sebesar 3 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rangga Cipta, ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia, menilai pelebaran defisit fiskal di masa perlambatan ekonomi seperti sekarang, wajar terjadi. Ia meyakini, hal ini justru dapat memperbaiki prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pendapatan bisa ditutup dengan utang. Defisit fiskal harus diperlebar. itu sudah lebih dari cukup untuk memperbaiki prospek pertumbuhan," kata Rangga saat dihubungi Bareksa. (Baca juga: Ekonom: Realisasi Anggaran Lebih Penting Daripada Paket Deregulasi)

Grafik: Pertumbuhan Defisit Fiskal

Sumber: Bareksa

Defisit fiskal yang berpotensi semakin lebar ini bisa ditutup dengan pinjaman berbunga rendah yang dikucurkan beberapa lembaga keuangan dunia. Seperti telah ditulis Bareksa sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (ADB) memiliki komitmen untuk memberikan pinjaman sampai dengan $5 miliar atau setara Rp70 triliun (kurs Rp14.000 per dolar AS). Selain dari ADB, pemerintah juga mendapat tawaran pinjaman dari Bank Dunia sebesar $11 miliar (Rp154 triliun) dengan bunga rendah. Sebagaimana telah diberitakan, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan bunga pinjaman dari World Bank dan ADB berkisar 1-2 persen dengan tenor 30 tahun. (np)