Bareksa.com - Pemerintah mengumumkan asumsi ekonomi 2016 dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen dan inflasi sebesar 4,7 persen. Ekonom menilai bahwa masih ada risiko terhadap inflasi terutama dari sisi peningkatan harga bahan pangan.

"Asumsi inflasi 4,7 persen. Hal ini dipengaruhi harga komoditas dan nilai tukar rupiah. Pemerintah berkoordinasi dan juga menjaga harga pangan sesuai dengan alokasi, dalam rangka menjaga ketahanan pangan," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar RAPBN 2016 di depan anggota parlemen 14 Agustus 2015.

Pemerintah memperkirakan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS dengan mempertimbangkan devaluasi yuan dan pemulihan ekonomi Eropa dan Jepang. Harga minyak diasumsikan pada US$60 per barel.

Chief Executive Director Mandiri Institute Destry Damayanti menilai bahwa asumsi ekonomi 2016 masih lebih realistis dibanding asumsi pada APBN-P 2015. Namun, dia mengamati sejumlah risiko, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Selama ini kita tahu inflasi paling banyak dari makanan, dan iklim yang di luar kendali pemerintah. Pada saat yang sama harga makanan terpengaruh pergerakan harga minyak, dengan asumsi minyak US$60 per barel dari sekarang US$40 per barel, ada potensi kenaikan. Di satu sisi baik bagi ekspor tetapi ancaman bagi inflasi," ujarnya dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta hari ini.

Angka inflasi 4,7 persen tersebut, jauh lebih rendah dibanding proyeksi tahun ini sekitar 7,26 persen. Bahkan, lebih rendah dibanding inflasi selama 2013 dan 2014 yang masing-masing 8,38 persen dan 8,36 persen.

Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Year-on-Year

Sumber: Bareksa.com

Kebijakan Fiskal

Presiden Jokowi juga mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Penerimaan diperkirakan mencapai Rp1.848 triliun, sementara anggaran belanja mencapai Rp2.121,3 triliun sehingga defisit sebesar 2,1 persen. "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur, diperlukan kebijakan yang ekspansif sehingga berdampak pada defisit anggaran. Defisit akan ditutup sumber pembiayaan dalam dan luar negeri," kata Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga akan memberi anggaran sebesar Rp782,2 triliun untuk transfer daerah dan dana desa. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk kementerian dan lembanga sebesar Rp558 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menggarisbawahi porsi transfer dana ke daerah dan dana desa dalan RAPBN 2016 yang jumlahnya melebihi porsi untuk kementerian dan lembaga sebagai kebijakan desentralisasi. Meskipun belanja keseluruhan hanya naik sekitar 6 persen, dana transfer ke desa naik 17 persen. "Ini merupakan pengakuan Indonesia untuk desentralisasi fiskal," ujarnya.

Destry juga menyampaikan desentralisasi bagus untuk pembangunan daerah, karena akan mendorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. "APBN sangat mendorong daerah, yang merupakan satu poin plus dan poin penting," katanya.