Bareksa.com – Perusahaan konstruksi milik pemerintah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) gagal merealisasikan target kontrak barunya di tahun 2014 karena adanya pemangkasan anggaran pemerintah di bidang infrastruktur.

Sepanjang tahun 2014, ADHI hanya mampu mendapatkan kontrak baru sebesar Rp9,2 triliun atau hanya 39,47 persen dari target kontrak tahun 2014 yang dipatok Rp15,2 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan perolehan kontrak baru tahun 2013 yang mencapai Rp10,8 triliun.

Corporate Secretary ADHI Ki Syahgolang Permata dalam keterbukaan informasi BEI berkilah, tidak tercapainya target kontrak baru ADHI disebabkan adanya pemotongan anggaran belanja negara, khususnya pada bidang infrastruktur.

Dari seluruh kontrak baru yang diperoleh, kontribusi kontrak pemerintah hanya sebesar 24 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 30 persen dari keseluruhan kontrak.

Sementara, kontrak pihak swasta malah meningkat menjadi 52 persen dari sebelumnya 49 persen. Begitu juga dengan yang berasal dari APBN yang meningkat menjadi 24 persen dari sebelumnya 22 persen.

Dari sisi bisnis, perolehan kontrak terbesar disumbang oleh lini jasa konstruksi dan EPC sebesar Rp8,2 triliun, lalu disusul lini properti realiti Rp913,2 miliar, dan bisnis precast concrete Rp74,3 miliar.

Manajemen masih memasang target kontrak sebesar Rp15,2 triliun untuk tahun ini. Dari kontrak tersebut, ADHI menargetkan kontrak sebesar Rp12,5 triliun berasal dari jasa konstruksi,Rp1,7 triliun dari bisnis properti realiti, Rp479,6 miliar dari bisnis precast, dan Rp460,1 miliar dari lini bisnis properti.

Sedangkan untuk pendapatan, manajemen menargetkan pendapatan usaha Rp13,2 triliun dan laba bersih Rp440,1 miliar. ADHI berharap dua anak usahanya, anak usaha PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Persada Realiti, dapat memberi kontribusi 66,6persen bagi pendapatannya.

Untuk merealisikan target tersebut, manajemen menganggarkan dana belanja modal (capital expenditure) sebesar Rp824,7 miliar. Perusahaan menganggarkan dana sebesar Rp556,1 miliar untuk investasi pengembangan bisnis properti, untuk penyertaan proyek investasi sebesar Rp202,8 miliar, dan pembelian aset tetap sebesar Rp68,37 miliar.

“Sumber dana belanja tersebut berasal dari sisa dana penerbitan obligasi tahun lalu dan sisanya dari kredit perbankan serta kas internal,” tulis Ki Syahgolang dalam keterbukaanya. (hm)