Update 1: Paragrf 6-8, tambahan data Bareksa; Update 2 & 3 : Paragrf 9-14, tambahan komentar ekonom

Bareksa.com - Presiden terpilih Joko Widodo yakin akan mendapat dukungan kuat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan ini akan membantu pemerintahannya untuk menjadi gesit dalam mengambil tindakan dalam menghadapi keadaan global yang belum baik dan cepat berubah-ubah.

"Perubahan dunia cepat sekali. Indonesia harus rajin buat aturan-aturan baru yang mengakomodasi. Ini pekerjaan rumah kita," ujar Jokowi dalam acara peluncuran usulan road map perekonomian Indonesia oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta semalam.

"Kalau revisi Undang-Undang di Dewan kita perlu kuat. Nah, ini kita belum kuat. Tapi sebentar lagi kuat. Tidak usah saya bocorkan disini. Banyak media," tambah Jokowi.

Kubu Jokowi diketahui sedang berbicara dengan beberapa partai politik pendukung kubu calon presiden Prabowo Subianto yang diatas kertas sekarang ini masih menguasai lebih dari 50 persen kursi di Parlemen.

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat dilaporkan beberapa media termasuk partai-partai yang sedang berbicara soal kemungkinan bergabung ke kubu Jokowi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan.

Dengan adanya dukungan parlemen, maka rencana Jokowi untuk menurunkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengalihkan kepada sektor yang lebih produktif dapat lebih mudah di implementasikan. (baca juga: Penasehat Jokowi-JK Tegaskan Kenaikan Premium Rp3.000 per Liter)

Berdasarkan data Bareksa, berdasarkan APBN-P 2014, porsi subsidi BBM mencapai Rp247 triliun atau 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), ini melebihi anggaran untuk infrastruktur yang hanya sekitar Rp207 triliun atau sebesar 2 persen dari PDB.

Mengutip dari Bloomberg, Jokowi akan meningkatkan anggaran infrastruktur hingga mencapai 5 persen dari PDB untuk mendorong perekonomian.

Pengalihan subsidi ke sektor infrastruktur akan cukup besar mendorong perekonomian, namun impaknya tidak akan langsung terasa menurut Dian Ayu Yustina, Ekonom PT Bank Danamon Tbk kepada Bareksa.com

"Butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk dapat merasakan efek dari pengalihan tersebut. Ketika infrastruktur sudah selesai dibangun, mungkin bisa meningkatkan perekonomian mencapai 6,5-7 persen per tahun," tambah Dian.

Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2015. Kemudian perlahan-lahan akan meningkat menjadi 7 persen pada tahun 2016 dan 7,5 persen pada tahun 2017 sampai 2019.

Perbandingan Antara Subsidi BBM & Anggaran Infrastruktur

*APBN-P

Sumber: Departemen Keuangan, diolah Bareksa.com

Selain itu terkait dengan aturan, Direktur dan Ekonom LPEM UI I Kadek Dian Sutrisna Artha menilai Indonesia memerlukan transparansi regulasi dan kepastian hukum agar iklim investasi lebih berkembang.

"Masih ada ketidakjelasan informasi (Assimetric Information) antara pemerintah dan investor. Memunculkan agen-agen (calo) yang menyebabkan cost dari perijinan suatu proyek menjadi lebih mahal,” tambah Kadek Dian kepada Bareksa.com.

Kadek juga mengkritisi masalah ketidakpastian hukum yang menghambat pembebasan lahan yang menghambat proyek pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah dapat mengembangkan website dan memberikan informasi yang lengkap mengenai proses dan peraturan mengenai perijinan suatu proyek. Saat ini, di website pemerintah belum ada informasi yang dapat membantu investor,” saran Kadek. (Laporan: Suhendra & Nurul Fauziyah)