Bareksa.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah resmi membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR013 kepada investor individu Warga Negara Indonesia (WNI). Masa penawarannya berlangsung mulai 28 Agustus hingga 23 September 2020.

SR013 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbal hasil tetap 6,05 persen per tahun. Mengutip keterangan resmi DJPPR, disebutkan tujuan utama penerbitan Sukuk Ritel adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Sukuk Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penerbitan Sukuk Ritel menggunakan struktur akad ijarah - asset to be Leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Sukuk Ritel diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk penyertaan terhadap aset negara. Masyarakat bisa membeli SR013 dengan modal mulai dari Rp1 juta, kelipatan Rp1 juta hingga Rp3 miliar per orang selama masa penawaran.

Adapun bentuk dan karakteristik Sukuk Negara ialah tanpa warkat dan dapat diperdagangkan (tradable). Tanggal penetapan penjualan SR013 yaitu 28 September 2020 dan tanggal setelmen 30 September 2020. SR013 memiliki tenor 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 10 September 2023.

Tanggal pembayaran kupon pertama kali pada 10 November 2020 dan tanggal pembayaran imbalan/kupon berikutnya pada tanggal 10 setiap bulannya.
Minimum holding period yaitu selama 2 (dua) kali pembayaran kupon (dapat diperdagangkan mulai tanggal 11 Desember 2020).

Tujuan Penerbitan Sukuk Negara Ritel

Kemenkeu menyatakan tujuan penerbitan Sukuk Negara ritel sedikitnya ada lima, yakni :

1. Membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia
2. Menyediakan alternatif investasi atau diversifikasi investasi bagi investor ritel.
3. Mendukung stabilitas pasar keuangan domestik
4. Memperluas basis investor dalam negeri
5. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah

Menurut Kemenkeu, sejak 2013 telah diterbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu Project Financing Sukuk. "Total Project Financing Sukuk periode 2013-2020 mencapai Rp118,26 triliun, dengan 2.939 proyek di 34 provinsi," ungkap Kemenkeu.

Sumber : Kemenkeu

Sebaran alokasi pembangunan proyek SBSN sampai dengan 2020 :

Sumber : Kemenkeu

Artinya investor yang menginvestasikan dananya di Sukuk Negara Ritel turut bepartisipasi membantu memberikan pemerintah dalam membangun proyek-proyek infrastruktur tersebut. Beberapa contoh kontribusi nyata Anda sebagai investor Sukuk Negara bagi pembangunan Indonesia di Indonesia di antaranya :

1. Pembangunan Tol Solo – Ngawi seksi I – Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2017-2018

Peresmian jalan tol Solo-Ngawi oleh Presiden Joko Widodo. (Sumber :pu.go.id)

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2018 pembiayaan sebagian infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air didanai melalui SBSN Rp12,78 triliun. Alokasi tersebut terbagi untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp7,5 triliun yang akan digunakan bagi 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp5,28 triliun untuk 144 proyek.

2. Pembangunan Ramp on/off Flyover Amplas Medan, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2016

(Dok. Ist)

3. Pembangunan Jalan Gerung Mataram NTB, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015

(Dok. ist)

4. Pembangunan gedung perkuliahan UIN Manado Sulawesi Utara, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2018.

Gedung IAIN Manado (Dok. ist)

5. Pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015-2016

(Sumber : iainsalatiga.ac.id)

6. Pembangunan Jalur Kereta Double Track Selatan Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun-Jombang, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2013-2019

7. Asrama haji Makassar

(Sumber : kemenag.go.id)

8. Jembatan Youtefa (Holtekamp) - Papua

(Dok. ist)

9. UIN Sunan Gunung Jati

(Sumber : Kemenkeu)

10. Jembatan Musi 4 Palembang

(Dok. ist)

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman pada 8 Oktober 2019 lalu telah melaksanakan penandatanganan prasasti penanda aset dan closing pembiayaan SBSN Proyek Jembatan Musi IV di kota Palembang. Proyek ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jembatan Musi IV dan sudah dirasakan manfaatnya sejak beberapa bulan lalu oleh warga Palembang.

Perencanaan pembangunan Jembatan Musi IV telah dilakukan sejak tahun 2010, namun karena keterbatasan anggaran, konstruksinya baru dilaksanakan pada tahun 2015-2018 menggunakan dana APBN dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total dana Rp553,57 miliar.

Penantian panjang ini dirasakan warga di sekitar Pasar Kuto dan Seberang Ulu. Di mana selama ini warga dari Kuto ke Ulu harus melintas di Jembatan Ampera. “Jembatan Musi IV Palembang dibiayai melalui investasi masyarakat di instrumen pembiayaan Sukuk Negara dan ini adalah infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat, uang kita bersama sehingga harus dimanfaatkan dan dirawat bersama dengan sebaik-baiknya”, terang Luky.

Jembatan Musi IV adalah jembatan dengan tipe extradozed (perpaduan kabel dengan gelagar kotak/box girder), memiliki panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter bertujuan mengurangi beban lalu lintas Jembatan Ampera dan meningkatkan konektivitas di Kota Palembang.

Jembatan yang menghubungkan Ulu dan Ilir Kota Palembang ini pun memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa. Panjang jembatan lebih dari 1.300 meter dan telah menelan dana sekitar Rp553 miliar selama pembangunan 4 tahun terakhir.

Pembangunan Jembatan Musi IV ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Palembang dalam beraktifitas serta sebagai bentuk pengelolaan APBN yang baik dan tepat untuk membangun infrastruktur Indonesia.

11. Double-Double Track KA Manggarai -Cikarang

(Dok. ist)

12. Terowongan KA Notog - Banyumas

(Sumber : ist)

DJPPR Kemenkeu menyatakan melalui SR013, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan SR013 adalah sebagai berikut :

1. Masa Penawaran
Pembukaan: 28 Agustus 2020 pkl 09.00 WIB
Penutupan: 23 September 2020 pkl 10.00 WIB

2. Bentuk dan Karakteristik Sukuk Negara
Tanpa warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) (sejak 11 Desember 2020) dan hanya dapat diperdagangkan antar investor domestik

3. Tanggal Penetapan Hasil Penjualan
28 September 2020

4. Tanggal Setelmen
30 September 2020

5. Tanggal Jatuh Tempo
10 September 2023

6. Minimum Pemesanan
Rp1.000.000

7. Maksimum Pemesanan
Rp3.000.000.000

8. Underlying Asset
Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2020

9. Akad
Ijarah Asset to be Leased

10. Tingkat Imbalan/Kupon
Tetap, 6,05 persen per tahun

11. Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon
Setiap tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal tanggal pembayaran imbalan/kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran imbalan/kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari kerja adalah hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

12. Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama Kali
10 November 2020 (long coupon)

Proses pemesanan pembelian SR013 dilakukan secara online melalui 4 tahap yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan setelmen. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

***

Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?

Pemesanan SR013 secara online di Bareksa hanya bisa dilakukan pada masa penawaran 28 Agustus - 23 September 2020. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi SBN? Segera daftar melalui aplikasi Bareksa sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP (opsional).

Bagi yang sudah punya akun Bareksa untuk reksadana, lengkapi data berupa rekening bank untuk mulai membeli SBN di Bareksa. Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, Anda bisa menggunakan akun di Bareksa untuk memesan SR013.

PT Bareksa Portal Investasi atau bareksa.com adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.