Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Maret 2020 :

Surat Utang Negara (SUN)

Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana mengatakan, kenaikan yield Surat Utang Negara (SUN) Tanah Air terjadi karena meningkatnya risiko global. Hal ini menyebabkan pasar keuangan global diterpa capital outflow (flight to quality) investor global di semua asset class Indonesia.

"Tidak hanya SUN, tapi juga pasar saham. Akibatnya, rupiah terdepresiasi secara cepat," kata Fikri dikutip Kontan.

Fikri menekankan sumber tekanan di pasar keuangan tersebut berasal dari risiko utama persebaran virus corona atau Covid-19 yang merebak signifikan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Untuk itu, ke depan prospek pergerakan yield SUN diperkirakan bakal meningkat dalam jangka pendek.

Meski begitu, untuk jangka panjang posisi SUN Indonesia dinilai Fikri sudah sangat underpriced. "Melihat kenaikan yang terjadi dan risiko saat ini, SUN dengan tenor jangka pendek dan seri dengan tenor benchmark akan menjadi opsi yang sangat lebih baik," tandasnya.

Fikri memperkirakan, hingga akhir pekan depan yield SUN untuk tenor 5 tahun berada di kisaran 6,2 persen - 6,7 persen, sedangkan untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 7,1 persen hingga 7,8 persen.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, mengatakan pemerintah Indonesia telah membuka komunikasi dengan beberapa lembaga multilateral terkait dengan tambahan pinjaman untuk Indonesia. Pemanfaatan dana pinjaman dimaksud, untuk mengantasi penyebaran wabah pandemik virus corona (Covid-19).

Untuk menghadapi dampak corona, pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus baik fiskal maupun nonfiskal, untuk mendorong kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan. Terkait itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperkirakan melebar dari asumsi awalnya 1,76 persen menjadi 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Seperti dikutip Kontan, sejumlah lembaga internasional beramai-ramai mengucurkan dana pinjaman untuk membantu negara-negara menghadapi wabah pandemik virus corona. Pinjaman ini tersedia terutama bagi negara-negara miskin dan berkembang yang membutuhkan tambahan dana dalam menangani penyebaran corona di wilayahnya masing-masing.

Bank Dunia (World Bank) mengucurkan pinjaman cepat US$12 miliar, yang ditujukan untuk membantu lebih dari 60 negara untuk mengatasi dampak Corona. Paket pinjaman cepat dari Bank Dunia disalurkan melalui beberapa lembaga seperti International Development Association (IDA), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyediakan pinjaman darurat senilai US$50 miliar bagi negara berpendapatan rendah atau negara berkembang yang memerlukan bantuan penanganan Corona. Sebesar US$10 miliar di antaranya merupakan fasilitas pinjaman cepat tanpa bunga yang ditujukan untuk negara anggota termiskin.

Ada pula Asian Development Bank (ADB) yang menyediakan bantuan dana bagi negara-negara anggotanya yang terdampak wabah virus Corona. Dalam laporannya pekan lalu, ADB menyatakan telah mengucurkan beberapa jenis pinjaman kepada beberapa negara, di antaranya hibah asistensi teknikal (technical assistance grant) US$2 juta kepada pemerintah China dan subwilayah Mekong

ADB juga memberikan pinjaman serupa US$2 juta untuk semua negara anggotanya. Serta pinjaman untuk sektor privat yaitu perusahaan distributor farmasi di Wuhan, China US$18,6 juta. Di luar itu, ADB masih memiliki beberapa proyek kesehatan di kawasan Asia yang nilainya mencapai US$469 juta yang dapat direlokasi jika diperlukan.

"Seperti dengan ADB, (sudah komunikasi) mengenai beberapa skema alternatif," tutur Luky kepada Kontan. Namun, Luky enggan menjabarkan seperti apa skema pinjaman yang direncanakan tersebut dan kapan pinjaman akan difinalisasi. Ia hanya menegaskan pemerintah terbuka pada skema-skema alternatif pembiayaan anggaran, termasuk melalui pinjaman luar negeri. "Itu merupakan alternatif yang terus kami eksplorasi," sambung Luky singkat.

Adapun sebelumnya, per akhir Januari 2020, pemerintah telah menarik enam pinjaman luar negeri, baik pinjaman multilateral dan bilateral. bernilai total US$ 834,32 juta. Pinjaman multilateral berasal dari Bank Dunia dan Islamic Development Bank, sedangkan pinjaman bilateral berasal dari pemerintah Prancis dan Jepang.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih mencatat kenaikan jumlah investor pasar modal. Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi mengatakan tercatat sejumlah 2,6 juta single investor identification (SID) hingga akhir Februari 2020. "Sudah naik 5 persen dari angka akhir tahun 2019," ujarnya.

Sementara untuk jumlah investor saham ada sebanyak 1,14 juta investor atau tumbuh tipis 4 persen dari total investor pada akhir tahun 2019. Secara total, pada tahun 2020 BEI menargetkan pertumbuhan investor hingga 25 persen pada tahun ini.

Hasan berharap dapat mencapai target pertumbuhan investor hingga 25 persen di tengah kondisi yang cukup menantang pada tahun ini. Pihaknya terus melakukan strategi guna meningkatkan jumlah investor.

Misalnya Bursa Efek Indonesia terus meningkatkan literasi investasi saham melalui sekolah pasar modal baik di pusat dan di kantor cabang. Di tengah adanya penyebaran virus corona, BEI juga mengoptimalkan kegiatan literasi yang dilakukan secara online. Selain itu, BEI juga membatasi kegiatan di Main Hall Bursa Efek Indonesia.

Dari segi rata-rata nilai transaksi harian (RNTH), Hasan mengatakan menurunnya RNTH di tengah kekhawatiran pasar atas penyebaran Covid-19 ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pendapatan BEI. Sebagai informasi, pada tahun ini BEI menargetkan RNTH hingga Rp9,5 triliun.

"Secara umum RNTH mengalami tekanan, tentu dengan sendirinya akan berdampak terhadap pendapatan korporasi, namun kita pantau terus," tambahnya.

BEI juga terus melakukan efisiensi di tengah kondisi saat ini. Misalnya saja memangkas biaya yang terbilang tidak terlalu penting. "Seperti membatasi perjalanan karyawan, dan terus memanfaatkan sedapat mungkin fasilitas video conference untuk rapat-rapat jarak jauh, ini bisa memangkas biaya tapi di sisi lain tidak mengurangi produktivitas," papar Hasan.

Ia menambahkan, BEI tetap menjalankan kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan untuk tahun ini, misalnya saja pengembangan produk layanan.

Sepanjang tahun lalu BEI mencatat jumlah pendapatan Rp1,91 triliun. Pendapatan ini meningkat sekitar 16,46 persen dari pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp1,64 triliun.

Pendapatan dari jasa transaksi efek menjadi kontributor mayoritas Rp789,85 miliar. Pendapatan jasa kliring memperoleh Rp398,29 miliar, jasa pencatatan memperoleh pendapatan sebanyak Rp205,04 miliar dan jasa informasi dan fasilitas lainnya menyumbang Rp93,84 miliar.

BEI mengantongi laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan pada entitas induk Rp449,31 miliar di tahun lalu. Laba bersih ini melesat 68,09 persen dari laba bersih tahun 2018 yang mencapai Rp267,3 miliar

SPT

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan relaksasi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2019 dari sebelumnya 30 Maret 2020 menjadi 30 April 2020, tanpa dikenaikan sanksi keterlambatan.

Untuk pelaporan SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, seluruh wajib pajak juga diberikan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Namun, batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Relaksasi batas waktu pelaporan SPT ini menyusul pengumuman DJP yang mulai besok, Senin (16/3), menutup pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Penutupan hanya berlaku sementara yaitu hingga 5 April mendatang.

Wajib pajak diimbau untuk menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Masa secara online melalui sistem e-filing atau e-form di situs laman resmi DJP. Konsultasi dengan Account Representative tetap dibuka tetapi hanya melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya.

Bagi wajib pajak yang baru akan membuat Electronic Filing Identification Number (EFIN), permohonan dan aktivasi EFIN baru dapat dilakukan melalui email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja.

"Sedangkan layanan lupa EFIN dapat dilakukan melalui telepon ke Kring Pajak 1500200 atau melalui telepon atau email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja," tulis Ditjen Pajak dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya.

Namun demikian, seluruh kantor di lingkungan Ditjen Pajak tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaannya dari rumah masing masing.

(AM)