Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 19 Agustus 2019 :

Outflow Obligasi

Pekan depan Bank Indonesia (BI) akan kembali menggelar Rapat Dewan Gubernur untuk bulan Agustus. Keputusan RDG BI nanti dapat menentukan arah pasar obligasi Indonesia dalam waktu dekat.

Seperti dikutip Kontan, Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan dengan rentetan sentimen negatif yang muncul belakangan ini seperti perang dagang dan potensi resesi ekonomi global, pemangkasan suku bunga acuan oleh BI yang terlalu cepat malah akan memicu keluarnya dana asing dari pasar obligasi Indonesia secara berkelanjutan.

Asal tahu saja, nilai kepemilikan asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) telah berkurang Rp7,28 triliun sepanjang Agustus berjalan menjadi Rp1.005,76 triliun. Menurut Desmon, untuk saat ini BI kemungkinan akan mengikuti arah The Federal Reserves dahulu. Lagi pula, BI masih bisa melakukan kebijakan akomodatif lainnya di luar pemangkasan bunga acuan. Misalnya menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM).

RAPBN 2020

Pemerintah tak berani memasang target pertumbuhan yang ambisius di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya sebesar 5,3 persen, meskipun lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi tahun ini yang hanya kisaran 5,1 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 2020 akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," ujar Presiden Joko Widodo seperti dikutip Kontan.

Pemerintah sadar betul, tekanan ekonomi global tahun depan masih sangat tinggi. Ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China belum berakhir. Bahkan, ekonomi global diproyeksi terus melambat dan volume perdagangan susut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, lembaga-lembaga keuangan internasional membuat proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

"Ekonomi dunia melemah menjadi risiko penyebab lesunya pertumbuhan. Dari sisi perdagangan internasional juga diproyeksi lebih lemah dibandingkan dengan 2018 dan 2019. Kami harus mewaspadai risiko itu dalam APBN," katanya.

Menkeu berharap, saat eksternal berkecamuk, ada perbaikan dari sisi internal. Ia menyebut arus modal masuk ke Indonesia cukup baik. Per Juli 2019, ada Rp189,1 triliun. Kondisi ini turut mendorong kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang menguat sampai Juli 2019.

Agar mendorong pertumbuhan investasi, Menkeu menyebut, pemerintah rela memberikan insentif perpajakan. Ia menyebut sepanjang 2018 lalu pemerintah telah memberikan manfaat dari insentif perpajakan senilai kurang lebih Rp221 triliun.

QRIS

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan standarisasi kode quick response (QR) sebagai alat pembayaran. Dengan demikian seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang mengimplementasikan teknologi tersebut akan terintegrasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan PJSP akan segera menyesuaikan untuk mengimplementasikan standarisasi bernama QR Indonesia Standard (QRIS) tersebut. Bank sentral memperkirakan implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020.

“QRIS menjadi satu-satunya QR yang berlaku di Indonesia,” katanya di Gedung BI, Jakarta usai peluncuran.

Perry melanjutkan standarisasi QR akan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Setiap lapisan masyarakat akan dapat menggunakan produk tersebut karena hanya bermodalkan ponsel pintar.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

Perseroan tengah mengajukan perizinan ke Bank Indonesia (BI) untuk bekerjasama dengan dua penyedia dompet digital asal China yakni WeChat dan Alipay. Bank ini menargetkan kerejasama dengan keduanya sudah bisa mulai berjalan awal tahun depan sejalan dengan implementasi penuh QRIS.

President Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatkan saat ini pihaknya tengah mengajukan perizinan dan mempersiapkan sistemnya yang ditargetkam rampung pada Kuartal IV 2019.

"Alipay dan WeChat ini khusus untuk turis asing yang datang berlibur ke Indonesia kalau mereka gak bawa uang. Nanti mereka bisa scan ke merchant yang sudah kerjasama dengan mereka. Tetapi merchant itu harus terhubung dulu dengan sistem kami, itu yang sedang dibangun saat ini. Kalau itu sudah maka akan baru dapat izin dari BI. Kami targetkan awal tahun depan sudah bisa transaksi, " kata Jahja dikutip Kontan.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh perusahaan penyedia transaksi QR code asing yang beroperasi di Indonesia wajib menggandeng bank BUKU IV dan wajib mengikuti standarisasi QRIS.

Grup Salim

Dua perusahaan asuransi milik Grup Salim memborong 13,9 persen saham PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) dari PT Bali Peraga Bola. Pembelian saham pengelola klub sepak bola Bali United tersebut dilakukan oleh PT Asuransi Central Asia sebanyak 8,33 persen dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya sebesar 5,61 persen.

Hal itu terungkap dalam laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) seperti dikutip Investor.id, terkait kepemilikan saham emiten di atas 5 persen. Data teranyar ini sekaligus menjawab pemberitaan Investor Daily pekan lalu terkait penjualan 13,9 persen saham Bali United yang dilakukan secara bertahap oleh PT Bali Peraga Bola sejak Juni-Juli 2019.

Tercatat, transaksi penjualan oleh Bali Peraga terjadi sebanyak tiga kali. Pertama, perseroan melepas 170 juta saham di harga Rp 300 per saham pada 24 Juni, yang membuat kepemilikannya pada Bali United terdilusi menjadi 13,83 persen dari 16,67 persen.

Kemudian, pada 22 Juli, Bali Peraga melepas 333 juta saham Bali United pada harga Rp 300 per saham. Alhasil, kepemilikan perseroan berkurang menjadi 8,28 persen. Pihak yang menjadi pembeli dalam dua transaksi ini adalah Asuransi Central Asia.

(AM)