Bareksa.com – Trio Self-Regulatory Organization (SRO) yakni Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan akan menyelenggarakan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2019 pada 23-24 Agustus 2019.

CMSE ini merupakan sebuah gelaran dalam rangka perayaan 42 tahun diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholders pasar modal.

Kegiatan CMSE 2019 diselenggarakan oleh BEI, KPEI, KSEI, dan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui perluasan jumlah investor ritel di berbagai daerah serta untuk menjaring calon-calon emiten potensial.

Jakarta dipilih karena berdasarkan data supply maupun demand, jumlah perusahaan go public dan jumlah investor di Jakarta menempati posisi terbesar pertama di Indonesia, yaitu dengan jumlah 487 perusahaan go public dan sekitar 233.000 Single Investor Identification (SID) tercatat berasal dari Jakarta.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi menerangkan, rencananya CSME 2019 nanti akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami memang undang beliau. Semoga bisa hadir,” tutur Hasan di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

Tak hanya itu, lanjut Hasan, CMSE juga akan menghadirkan beberapa tokoh lain seperti Wakil Presiden terpilih K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga tokoh pasar modal seperti Lo Kheng Hong, Ryan Filbert, hingga Adrian Maulana.

Hasan menambahkan, pihaknya memperkirakan akan ada sekitar 1.200 peserta di setiap sesi seminar dan 200 calon emiten. “Dari perkiraan jumlah yang hadir, kami harap bisa membukukan 1.000 rekening baru. Jumlah ini hampir sama dengan catatan Capital Market Expo di Surabaya beberapa waktu lalu,” ungkap Hasan.

Kegiatan CSME 2019 yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center ini pun akan menghadirkan lebih dari 70 booth yang terdiri dari OJK, SRO, emiten, calon emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi dan Agen Penjual Reksa Dana (APERD), hingga perbankan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

(AM)