Bareksa.com - Aksi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi direspon positif oleh analis dan ekonom. Impor migas akan berkurang sehingga defisit transaksi berjalan akan menurun. Defisit anggaran juga dimanfaatkan untuk sektor yang lebih produktif untuk meningkatkan pendapatan negara.

Analis PT Maybank Kim Eng Securities, Wilianto, dalam laporan risetnya menilai kenaikan harga BBM dapat menurunkan nilai subsidi BBM dari sekitar Rp280 triliun tahun ini menjadi hanya sekitar Rp50 triliun sampai Rp75 triliun pada tahun depan.

Budget subsidi BBM dari total pengeluaran juga akan turun drastis menjadi 2,5 persen di 2015 dari dari 13 persen di tahun 2014.

Aldian Taloputera, ekonom PT Mandiri Sekuritas dalam laporan yang disampaikan kepada nasabah mengatakan untuk meredam dampak kenaikan inflasi, Bank Indonesia diperkirakan akan menaikan BI Rate sebesar 25 basis poin pada tahun ini.

Rupiah diprediksi akan stabil di level Rp12.100 per dolar hingga akhir tahun dan menguat menjadi Rp11.800 per dolar tahun depan.

Wilianto memprediksi inflasi akan naik menjadi 8 persen. Yield obligasi tenor 10 tahun akan naik 50 sampai 100 basis poin (bps) dari yield saat ini sebesar 8 persen jika BI Rate naik hanya 25 sampai 50 bps dari level saat ini 7,5 persen.

Di sektor konsumsi yang lebih terkena dampak adalah sub sektor ritel dan otomotif. Penurunan volume penjualan juga terjadi di sektor properti.

Sementara bagi perbankan, kebijakan ini diprediksi akan mengakibatkan kenaikan rasio non performing loan (NPL) sehingga mendorong kenaikan beban provisi dan menurunnya pertumbuhan laba.

Sektor yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah sektor infratruktur dan kesehatan yang merupakan tujuan langsung dari dari peralihan subsidi. Direktur Equity Sales Citi Indonesia, Hasan Ukim dalam catatan yang disampaikan kepada nasabah berpendapat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berpengaruh positif pada obligasi. Pasalnya ada kemungkinan lembaga pemeringkat Standard & Poor's akan menaikkan peringkat utang Indonesia dilatarbelakangi penurunan defisit transaksi berjalan.

Selain itu juga penghematan BBM dapat menambah ruang gerak fiskal yang berimplikasi pada berkurangnya penerbitan obligasi pemerintah sehingga berdampak pada kenaikan harga obligasi dalam jangka menengah.

Senada dengan Wilianto, Ukim melihat impak negatifnya akan lebih dirasakan bagi saham-saham sektor ritel seperti ERAA, RALS & LPPF serta saham media seperti SCMA dan MNCN akibat pelemahan penjualan perusahaan otomotif seperti ASII dan IMAS. (al)