Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 30 Desember 2020 :

Pasar Obligasi Korporasi

Pasar obligasi korporasi dinilai bakal semarak di awal tahun 2021 seiring dengan suplai dan permintaan yang meningkat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang paruh pertama tahun 2020 total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat sebanyak 31 emisi dari 26 perusahaan tercatat senilai Rp27,41 triliun. Realisasi tersebut turun 46,05 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Per pekan terakhir Juni 2019, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di Bursa mencapai 42 emisi dari 31 perusahaan tercatat senilai Rp50,81 triliun. CIO Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula mengatakan sepanjang awal tahun ini penerbitan obligasi korporasi memang terbilang rendah akibat kondisi pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, yang berujung pada pelemahan ekonomi.

"Perusahaan juga jadi menahan diri, nggak ekspansi, nggak menambah funding yang bersifat utang," kata Ezra dilansir Bisnis, Selasa (29/12/2020).

Akan tetapi, dia menyebut kondisi tersebut mulai pulih pada paruh kedua tahun ini yang mana perusahaan mulai kembali aktif menerbitkan surat utang. Ezra menilai tren penerbitan obligasi korporasi yang meningkat akan terus berlanjut hingga awal 2021 mendatang.

Apalagi, ekspektasi pelaku pasar akan ekonomi semakin membaik dan kebutuhan untuk pendanaan juga kembali tumbuh. "Perekonomian Indonesia mulai normal, mulai ada kebutuhan-kebutuhan dana, ekspansi bisnis, modal kerja. Walau memang kalau dibandingkan dengan 2019 nilainya masih di bawah," imbuhnya.

Tercatat, total emisi obligasi dan sukuk hingga 23 Desember 200 bertambah menjadi 103 emisi dari 59 emiten senilai Rp86,96 triliun. Sebagai perbandingan, total emisi yang tercatat per 27 Desember 2019 sebanyak 103 emisi dari 54 perusahaan tercatat senilai Rp121,95 triliun. Tak hanya dari sisi suplai atau kebutuhan pendanaan pada perusahaan tercatat, Ezra menyebut permintaan akan surat utang korporasi juga bakal meningkat di tahun depan.

Pasalnya, tren suku bunga rendah akan membuat investor mencari alternatif investasi."Investor melihat yield obligasi pemerintah yang sudah cukup turun banyak, tentunya akan mencari alternatif investasi yang yield-nya lebih tinggi yaitu obligasi korporasi. Jadi tahun depan adalah tahun di mana obligasi korporasi meningkat pesat permintaannya," ujar dia.

Kendati demikian, Ezra menyebut investor masih akan selektif yakni lebih fokus pada obligasi yang diterbitkan oleh emiten-emiten dengan fundamental kuat, serta memiliki rating tinggi, dan punya rekam jejak yang baik.

Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset keuangan syariah hingga per Oktober 2020 telah mencapai Rp1.741.87 triliun. Angka tersebut naik sekitar 21,18 persen dari periode sama tahun lalu."Ini tidak termasuk saham Syariah di mana tahun 2019 itu hanya 13,84 persen," kata dia dalam acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar virtual, Selasa (29/12/2020).

Dia merincikan untuk industri perbankan syariah mencapai Rp585,34 triliun, industri keuangan non bank (IKNB) syariah Rp112,16 triliun, dan pasar modal syariah mencapai sebesar Rp1.044,38 triliun. Meski begitu, pangsa keuangan syariah masih tecatat kecil yakni hanya 9,79 persen. Padahal cita-cita atau target dari dulu mestinya bisa mencapai 20 persen.

"Ini adalah hal yang menjadi catatan kita bagaimana kita bisa menggenjot ini menjadi lebih besar lagi ke depan," sebutnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, total aset keuangan syariah di Tanah Air telah mencapai Rp1.710,16 triliun hingga September 2020. Di mana total aset tersebut tidak termasuk saham syariah, dengan market share mencapai sebesar 9,69 persen.

Adapun aset keuangan syariah tersebut meliputi aset perbankan syariah yaitu Rp575,85 triliun, industri keuangan bukan bank syariah Rp111,44 triliun dan pasar modal syariah Rp1.022,87 triliun.

"Selama tiga dasawarsa terakhir sejak berdirinya bank syariah pertama di Republik Indonesia yaitu pada tahun 1992, keuangan syariah berkembang cukup mengesankan," katanya dalam acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar virtual, Selasa (29/12).

Stimulus Covid-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang pemberian stimulus Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Kali ini, stimulus diperpanjang hingga 17 April 2022.Stimulus Covid-19 ini dituangkan melalui POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.POJK perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19 di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik.

"Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19," mengutip keterangan OJK, Selasa (29/12/2020).

OJK pada April 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.Dengan terbitnya POJK 58/POJK.05/2020 maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang hingga 17 April 2022.

Peraturan baru ini juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, yang hingga 15 Desember 2020, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp 188,32 triliun dari 4,94 juta kontrak.

IHSG

PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas) memproyeksikan pasar modal Indonesia akan kembali melaju dengan estimasi Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencapai 6.850 di penghujung tahun 2021. Proyeksi yang mencakup makroekonomi, pasar obligasi, dan pasar saham. Optimisme tersebut didorong oleh harapan ketersediaan vaksin Covid-19, peningkatan konsumsi masyarakat, serta reformasi birokrasi melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Adrian Joezer mengatakan dengan pemulihan ekonomi dan reformasi kebijakan di Indonesia pada tahun depan, target IHSG akan mencapai 6.850 di akhir tahun 2021. Optimisme ketersediaan vaksin serta ekspektasi produksi, distribusi, pelaksanaan vaksinasi, dan penerimaan masyarakat di tahun 2021 diharapkan dapat mempercepat terjadinya herd immunity di masyarakat.

"Vaksinasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti normal, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli," jelas Adrian dalam siaran pers, Selasa (29/12/2020).

Adapun enam katalis yang akan mendorong kenaikan pasar saham di Indonesia, antara lain, pemulihan ekonomi yang didorong vaksinasi, normalisasi dengan konsolidasi industri pasca pandemi, likuiditas global dan domestik yang melimpah, suku bunga global yang rendah, kenaikan harga komoditas, serta dimulainya reformasi struktural pemerintah. Perbaikan ekonomi global dan domestik akan menguntungkan saham-saham cyclical dan juga komoditas.

Faktor kedua adalah konsolidasi industri yang akan terjadi, khususnya di perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur modal besar dan memungkinkan untuk ekspansi. Sementara likuiditas domestik yang berlimpah diharapkan akan meningkatkan sisi permintaan konsumsi jika vaksinasi sukses dilaksanakan di Indonesia.

Sehingga saham-saham yang merupakan proxy dari konsumsi domestik yang bersifat discretionary akan diuntungkan. Dari faktor global, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari suku bunga global yang rendah dan likuiditas yang masih berlimpah. Sementara itu, tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia masih sangat menarik, sehingga mendorong arus dana asing masuk ke Indonesia.

"Faktor terakhir adalah reformasi struktural pemerintah melalui Omnibus Law yang akan mengubah cara pandang investor asing terhadap Indonesia, dan juga berlangsungnya downstreaming di industri mineral yang akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia di kemudian hari," tutup Adrian.

(Martina Priyanti/AM)