Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 11 Desember 2020 :

Orang Terkaya

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi ini membuat ekonomi Indonesia tergelincir dalam jurang resesi pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia tahun 1997. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah turun lebih dari 10 persen sejak 12 bulan terakhir. Menurut majalah Forbes, Kamis (10/12/2020) yang dilansir Kontan.co.id, pandemi membuat setengah dari 50 orang terkaya di Indonesia mengalami penurunan kekayaan dibanding tahun lalu.

Terlepas dari itu, kekayaan kolektif pengusaha super kaya RI hanya turun 1,2 persen menjadi US$133 miliar. Nilainya setara dengan Rp1.875 triliun (kurs Rp14.100 per dollar AS). Lantas, siapa saja mereka?

Dalam Daftar 50 Orang Terkaya Indonesia 2020 yang dilansir Forbes, orang paling tajir nomor satu RI tahun ini masih diduduki oleh konglomerat Djarum Group, yakni R. Budi Hartono dan Michael Hartono atau dikenal juga dengan duo Hartono. Pada tahun ini, kekayaan mereka berada di angka US$38,8 miliar atau sekitar Rp547, 08 triliun.

Posisi ketiga ditempati oleh Prajogo Pangestu, seorang konglomerat petrokimia. Projogo menempati posisi ketiga lantaran melemahnya pasar petrokomia akibat pandemi Covid-19. Hal itu berdampak pada kekayaannya yang turun 21 persen menjadi US$6 miliar.

Berikut daftar orang-orang terkaya RI :

1. R. Budi & Michael Hartono Rp547,08 triliun
2. Keluarga Widjaja Rp167.79 triliun
3. Prajogo Pangestu Rp84,6 triliun
4. Anthoni Salim Rp Rp83,19 triliun
5. Sri Prakash Lohia Rp78,96 triliun
6. Susilo Wonowidjojo Rp74,73 triliun
7. Jogi Hendra Atmadja Rp60,63 triliun
8. Boenjamin Setiawan Rp57,81 triliun
9. Chairul Tanjung Rp54,99 triliun
10. Tahir Rp46,53 triliun
11. Bachtiar Karim Rp43,71 triliun
12. Martua Sitorus Rp28,2 triliun
13. Putera Sampoerna Rp20,3 triliun
14. Kuncoro Wibowo Rp24,68 triliun
15. Garibaldi Thohir Rp23,27 triliun

Investor Milenial

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) diberikan tugas untuk lebih mendorong peran milenial dalam dunia investasi. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, potensi pasar digital tumbuh sangat menjanjikan. Ia menilai, penetrasi pasar internet setiap tahun meningkat sangat signifikan.

"Terkait hal tersebut, generasi milenial adalah generasi yang dekat dengan penetrasi, media, dan teknologi digital merupakan agen potensial untuk mendorong investasi dalam negeri di Indonesia," ujar dia dalam video sambutannya secara virtual pada acara Millenials Talk: The Rise of Indonesia’s Maritime and Investment, Kamis (10/12/2020) dilansir Kompas.com.

Menurut Luhut, untuk mendorong investasi dalam negeri, infrastruktur digital telah dibangun di seluruh pelosok negeri. Dengan adanya ekonomi digital tersebut, Luhut yakin akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. "Mari kita bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, dan segera melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan," kata dia.

Luhut mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar investasi RI bisa bangkit paling cepat kuartal IV tahun ini atau target maksimal tahun 2021. "Namun, hasil pertumbuhan investasi Indonesia pada kuartal III 2020, menunjukkan koreksi sekitar 3,49 persen. Beranjak dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mengejar pertumbuhan investasi pada kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021," ujarnya.

Sekretaris Kemenko Marves Agung Kuswandono melalui kegiatan Millenials Talk ini diharapkan mampu mendorong untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, kegiatan ini dianggap penting sebagai wadah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan networking, serta semakin mampu untuk berpikir out of the box. "Generasi milenial harus memiliki wawasan dan networking yang luas, harus membuka pikiran bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat besar dengan segala kekayaan sumber daya alamnya," kata Agung.

Industri Keuangan

Pandemi Covid-19 diyakini telah mempercepat era digitalisasi di Indonesia, hal ini tentu membuka peluang bagi industri keuangan Tanah Air. Maka dari itu, inovasi-inovasi keuangan digital perlu ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, OJK telah menerapkan kerangka aturan yang seimbang atau balance regulatory framework untuk mendorong digitalisasi di sektor jasa keuangan yang kini semakin marak.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, di tengah perkembangan digitalisasi yang cukup pesat, OJK terus mengingatkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memitigasi 2 hal penting yakni mitigasi risiko serta pengembangan inovasi. Dalam poin pertama, LJK harus memitigasi risiko yang akan dihadapi, ditengah perkembangan digital yang pesat. OJK juga perlu menjaga keamanan atau perlindungan terhadap nasabah/konsumen.

"Kita juga telah membuat balance regulatory framework dengan 2 poin yang harus diperhatikan yakni mitigasi risiko dan inovasi," ujar Nurhaida dalam diskusi yang digelar The Finance dengan tema 'How Can Digitalization Help Financial Sector Coping With Crisis & Covid-19 Impact' di Jakarta, Kamis (10/12/2020) dilansir liputan6.com.

Menurutnya, sejalan dengan era digitalisasi, industri keuangan harus memitigasi maraknya cyber risk, kejahatan cyber serta keamanan data nasabah. OJK, tambah Nurhaida sangat menjunjung tinggi upaya perlindungan konsumen dengan peraturan yang ada. Selain itu, industri keuangan juga harus terus mengembangkan inovasi agar tercipta sinergi dalam mendorong ekonomi. Kolaborasi dan sinergi merupakan kunci di tengah perkembangan teknologi.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengingatkan pentingnya digitalisasi serta virtualisasi dalam menggenjot bisnis perbankan terutama dalam penyaluran kredit di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah membuat sektor penyaluran kredit lesu, namun dengan adanya digitalisasi penyaluran kredit bisa akan terdorong.

"Ke depan yang kita hadapi persiapan digitalisasi dimana virtualisaai platfrom harus kira kembangkan. Tanpa itu kita akan kehilangan real offline market karena transisi transisi dari pasar, mal, restoran relatif belum ramai meski kini sudah agak ramai namun masih 50 persen hingga 60 persen dari normal," kata Jahja.

Di era new normal saat ini, lanjut Jahja, ada dua market yang harus dioptimalkan yakni generasi milenial dan senior milenial. Generasi milenial adalah mereka yang menyukai perkembangan transaksi digital dan senior milenial adalah mereka yang kurang senang dengan adanya perubahan. Maka itu, dirinya memandang, bahwa edukasi menjadi penting dilakukan kepada masyarakat di tengah upaya pengembangan digitalisasi sekarang ini.

OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (10/12/2020). Salah satu agenda rakornas tersebut ialah penyerahan penghargaan kepada TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, dalam rangka TPAKD Award 2020, telah dilakukan penilaian kepada 68 TPAKD eksisting dan 23 TPAKD pendatang baru.

"Penilaian ini dilaksanakan secara independen dengan melibatkan tim penilai utama yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Dunia, akademi dan dari OJK," ujar Wimboh dalam Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kamis (10/12/2020) seperti dilansir Liputan6. Selain penyerahan penghargaan, agenda rakornas kali ini juga turut mencakup peluncuran roadmap TPAKD 2021-2025 sebagai pedoman strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD.

Fokus utama roadmap ini ada dua, yaitu pelaksanaan program tematik TPAKD "Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan/atau Pembiayaan yang Mudah, Cepat, dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan" dan pelaksanaan Business Matching dengan tema Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi Covid-19.Adapun, TPAKD Award ini diberikan kepada 4 TPAKD tingkat Provinsi, 4 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota dan 2 TPAKD pendatang baru.

Berikut daftarnya :

TPAKD Tingkat Provinsi:
•TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan - Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik
•TPAKD Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik
•TPAKD Provinsi Jambi - Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik
•TPAKD Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik

TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota:
•TPAKD Kota Malang - Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
•TPAKD Kabupaten Kebumen - Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM
•TPAKD Kabupaten Kerinci - Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik
•TPAKD Kabupaten Langkat - Kabupaten/Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.TPAKD Pendatang Baru:
•TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar - Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik
•TPAKD Kabupaten Purbalingga - Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik

BRI - PNM - Pegadaian

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada 2 aksi korporasi BUMN pada 2021. Aksi korporasi ini bisa menjadi merupakan yang terbesar sepanjang sejarah BUMN di Indonesia. "Tahun 2021 saya pastikan ada 2 corporate action besar," kata Erick dilansir CNBC Indonesia (10/12). "Satu, adalah penggabungan bank syariah," kata Erick.

Salah satu aksi korporasi tersebut, tuturnya, adalah penggabungan sektor usaha mikro yang berada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Pegadaian.

"Agar ada database riil UMKM. Kita harap dengan penggabungan satu data ada pengusaha naik kelas dari yang kecil, karena dari krisis 1998 kita ingat yang besar padahal usaha kecil yang tingkat NPL 0,1 persen sangat terdampak Covid-19," terangnya.

Adapun satu aksi korporasi lainnya, adalah merger Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, dan juga Bank BRISyariah. "Nanti akan ada alternatif pembiayaan terbesar di Indonesia dengan aset Rp250 triliun," terang Erick.

Sebelumnya, Erick pernah mengatakan sinergi antar perusahaan pelat merah, khususnya BRI, PNM, dan PT Pegadaian agar bisa berfokus pada pembiayaan untuk sektor ultra mikro.

Menurut Erick bisnis pembiayaan yang dilakukan PNM dan Pegadaian saat ini masih bergantung pada pembiayaan jangka panjang yang memiliki biaya tinggi. Sedangkan pembiayaan justru diberikan kepada nasabah kecil.

"PNM bisnis modelnya sangat bagus, tapi pendanaan sangat mahal jadi ga fair kalau membantu korporasi besar murah tapi ultra mikro mahal.Tapi ini bukan salah PNM tapi makanya sinergikan dengan BRI. Kalau ke luar pinjam bunganya 9 persen, tapi ke BRI bisa 3 persen jadi kan hemat 3 persen. Ini kenapa kita sinergikan pegadaian dan PMN," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11/2020).

(Martina Priyanti/AM)