Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 22 November 2019 :

Bunga Acuan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 November 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5 persen, suku bunga Deposit Facility 4,25 persen, dan suku bunga Lending Facility 5,75 persen.

Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat.

Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah/unit usaha syariah 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5 persen dan 4 persen, dengan GWM Rerata masing-masing tetap 3 persen, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020.

Kebijakan ini ditempuh guna menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi operasi moneter juga terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan, meskipun sedikit melambat sejalan melemahnya perekonomian global. Pertumbuhan PDB pada triwulan III 2019 tetap stabil dan tercatat 5,02 persen (YoY), meskipun sedikit melambat dari capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,05 persen (YoY).

Konsumsi rumah tangga menopang daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dengan penyaluran bantuan sosial Pemerintah, semakin besarnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah, serta dampak positif konsistensi kebijakan moneter menjaga stabilitas harga.

Investasi bangunan juga tetap tumbuh cukup baik sejalan dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Sementara itu, perbaikan ekspor belum kuat akibat permintaan dan harga komoditas global yang menurun, yang kemudian berpengaruh pada menurunnya impor dan melemahnya investasi nonbangunan.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat di berbagai wilayah, dan pertumbuhan investasi yang tetap baik terkait proyek strategis nasional di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Kinerja ekspor di beberapa daerah membaik, termasuk ekspor manufaktur seperti otomotif dari Jawa dan besi baja dari Sulawesi.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik pada triwulan IV 2019 sesuai pola musimannya sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal sehingga secara keseluruhan tahun 2019 dapat mencapai sekitar 5,1 persen.

Panja Keuangan

Upaya penyelamatan Bank Muamalat dan lembaga keuangan non bank yang tengah bermasalah, seperti Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera, terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut menyorot langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB) agar segera mencari langkah konkret penyelesaian berbagai masalah itu.

Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR, mengatakan, agar solusi berbagai masalah tersebut bisa segera ditemukan, DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Bank Muamalat, Panja Jiwasraya dan Panja AJB Bumiputera pada pekan depan.

Dengan begitu, setiap Panja akan lebih fokus melakukan pendalaman masalah dan mencari solusi yang tepat dan lebih cepat. "Kalau di Rapat Dengar Pendapat (RDP) sulit untuk mendalami setiap kasus," ujarnya dikutip Kontan.

Terkait masalah Mualamat, pekan depan DPR akan kembali memanggil OJK untuk mengkaji dan meminta daftardaftar investor yang telah berminat menyuntikkan dana ke Muamalat.

"OJK masih gamang menentukan langkah penyehatan yang tepat dan investor mana yang cocok. Opsi bank BUMN untuk masuk ke Muamalat juga masih terbuka, tapi harus dihitung secara business to business (B2B)," ujar Fathan.

Jiwasraya

Salah satu upaya penyehatan PT Asuransi Jiwasraya adalah mendirikan anak usaha Jiwasraya Putra. Dari pembentukan anak usaha ini diharapkan terkumpul dana Rp5 triliun untuk memperbaiki likuiditas dan rasio solvabilitas Jiwasraya.

Terkait investor tersebut, Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah mau sedikit membocorkan, terdapat dua hingga tiga investor strategis yang ingin masuk ke Jiwasraya Putra. Kemungkinan ada investor asing masuk karena Jiwasraya membutuhkan dana besar.

“Kalau yang saya tahu, yang ikut bidding ada dua atau tiga. Tapi saya tidak tahu pemenangnya siapa. Kami dengar asing akan masuk,” kata Nasrullah dikutip Kontan.

Kehadiran investor tersebut untuk mengembangkan bisnis Jiwasraya Putra yang baru saja dibentuk. Tujuannya adalah agar perusahaan mempunyai kapasitas dari sisi modal, manajemen, infrastruktur dan teknologi informasi (TI). Dengan begitu, Jiwasraya Putra akan diambil alih oleh pemegang saham lain sebagai bagian upaya penyehatan Jiwasraya secara menyeluruh.

Obligasi

Pilarmas Investindo Sekuritas menyarankan agar investor wait and see pada perdagangan hari ini akibat adanya dua sentimen. Berikut sentimennya. Dikutip Bisnis Indonesia, Direktur Riset Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan secara umum pergerakan obligasi saat ini mengalami pelemahan terseret sentimen global. Meskipun, dalam jangka menengah hingga panjang, obligasi masih mengalami penurunan harga yang artinya yield cenderung menguat.

Sementara itu, obligasi jangka pendek justru lesu dari sisi harga sehingga berimbas pada penaikan yield. Pada kondisi ini, dia menyebut investor mengambil untung di tengah gejolak yang terjadi. Dia pun menyarankan agar investor melakukan wait and see sampai pergerakan cukup solid dengan bobot lebih dari 45 basis poin.

"Kami merekomendasikan wait and see hari ini, pergerakan pasar obligasi yang bergerak melebihi 45 bps, akan menjadi arah selanjutnya bagi pasar obligasi," ujarnya.

Beberapa sentimen yang memengaruhi pada perdagangan hari ini yaitu pertama, risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang menyebutkan bahwa The Fed tak akan memangkas lagi suku bunga acuan saat ini setelah pemangkasan yang ketiga.

Kedua, senator AS meneken Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM) utamanya terkait unjuk rasa di Hong Kong. Langkah ini bisa memperkeruh hubungan China-AS yang tengah memperbaiki negosiasi perang dagang.

(AM)