Bareksa.com – Semakin banyak masyarakat yang dapat menjangkau lembaga dan layanan keuangan, semakin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi sorotan pemerintah dalam mengembangkan inklusi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa pemerintah terus mengidentifikasi permasalahan serta kendala yang ada dalam pemerataan pemahaman masyarakat terkait industri jasa keuangan tanah air. Dengan langkah itu, tentu saja pemerintah bisa mewujudkan pengembangan inklusi keuangan.

Salah satu permasalahan yang telah teridentifikasi pemerintah adalah adanya rasa enggan dari masyarakat dalam memanfaatkan lembaga keuangan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan besar pemerintah yang ingin membawa Indonesia masuk dalam revolusi industri keuangan jilid empat.

“Bicara inklusi keuangan, masih banyak masyarakat yang ragu memanfaatkan jasa keuangan dalam hal pinjam meminjam,” tutur Darmin dalam seminar bertajuk Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Sistem Digital di Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Atas dasar itu, Darmin mengatakan tengah melakukan kajian peran agregator yang akan bertugas membawa masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan lembaga jasa keuangan.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan, World Bank pada salah satu publikasinya di tahun 2018 menegaskan bahwa semakin tingginya tingkat inklusi keuangan masyarakat akan memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat mengenai pengelolaan keuangannya, penggunaan produk dan layanan keuangan, menopang perkembangan sektor keuangan dan lebih luas lagi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sebuah studi oleh World Bank lainnya juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan sebesar 1 persen dapat mendorong pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) per kapita naik 0,03 persen. Dalam studi ini juga disampaikan, dengan peningkatan 20 persen dalam tingkat inklusi Keuangan suatu negara, akan ada penciptaan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru,” kata Wimboh.

Gambar: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Sumber: Materi OJK akhir tahun 2017

Wimboh menambahkan, hal itu semua menegaskan bagaimana peningkatan inklusi keuangan terbukti akan dapat mendorong upaya penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan inklusi keuangan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, tetapi harus menjadi perhatian kita semua.

Adapun Wimboh bilang, pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan telah menerbitkan Revisit Strategi Nasional Inklusi Keuangan dengan lima pilar utama, yaitu: Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat (sertifikasi tanah rakyat), Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan (Financial Technology akan banyak berperan), Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah dan Perlindungan Konsumen.

“Pemerintah berkomitmen pada akhir tahun 2019 tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat naik menjadi 75 persen dari yang sebelumnya hanya 36 persen di akhir tahun 2014 dan Literasi Keuangan meningkat menjadi 35 persen dari yang sebelumnya hanya 29,7 persen,” tambah Wimboh. (hm)