Bareksa.com - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan siap mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia (BI). Perhimpunan yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) itu mengklaim GPN tidak akan membuat keuntungan mereka menurun, meski biaya transaksi antarbank ditekan.

Ketua Himpunan Bank Milik Negara, Maryono, mengatakan menindaklanjuti peluncuran GPN, bank-bank BUMN telah siap melakukan pendistribusian kartu debit berlogo Garuda Merah. Rencananya awal Januari 2018 kartu debit tersebut sudah bisa dibagikan kepada para nasabah.

“Saya kira Himbara sudah siap mengimplementasikan GPN. Kita terus sesuaikan untuk perubahan kartu, karena perubahan logo akan disesuaikan seperti keinginan BI. Karena itu kartunya akan satu dan bisa dilakukan di semua bank termasuk Himbara,” katanya disela menghadiri FGD BI dengan tema Transaksi Zaman Now, Bye Bye Tunai di Jakarta, Rabu (6 Desember 2017). (Baca : Biaya Transfer Bank BUMN Turun Jadi Rp4.000 dengan Syarat Ini)

Menurut Maryono, meski dengan diberlakukannya GPN tarif transaksi hanya dikenakan 1 persen dari sebelumnya 2-3 persen, hal ini tidak akan menurunkan keuntungan bank. "Adanya penurunan tarif ini akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit meningkat signifikan," ujarnya.

Didominasi Pembayaran Tunai

Direktur BBTN, Adi Setianto mengungkapkan implementasi GPN sangat membantu mendorong peningkatan transaksi nontunai. Sebab saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan data saat ini, 85 persen transaksi di tanah air masih dilakukan secara tunai. Padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank. Namun, transaksi non tunai masih di kisaran 10 persen.

“Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat nontunai,” urainya. (Lihat : Per Desember, Pengguna Mandiri, BRI, dan BNI Bisa Transaksi dengan Satu EDC)

Menurut Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem.

Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai.

“Model transaksi nontunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkapnya.

Keandalan Sistem Keamanan

Lebih lanjut, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari hacker yang memiliki tujuan jahat. Hal ini mengingat sistem cashless payment berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian oleh hacker. (Baca : Bunga Deposito Berpeluang Turun Jadi 5 Persen, Bagaimana Peluang Bunga Kredit?)

“Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem keamanan yang dapat dihandalkan. Namun, bagaimana dengan layanan pembayaran nontunai dari nonbank? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payment berjalan dengan baik di Indonesia,” tutur Adi.

Selain itu, kesuksesan sistem cashless payment juga turut dipengaruhi oleh peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Kondisi saat ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program smart city dimulai dari pembayaran pajak via online hingga pemanfaatan prepaid card untuk pembayaran jasa transportasi umum.

“Untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sosialisasi dan penggunaan sistem cashless payment sudah sewajarnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa sehingga turut membantu perkembangan ekonominya,” tegasnya. (AM) (Lihat : BI Tetapkan Biaya Top Up e-Money Rp 1.500, YLKI Minta Konsumen Diberi Insentif)