Bareksa.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, menyatakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan segera menerbitkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) berbasis pendapatan. Perusahaan produsen setrum itu bakal KIK EBA senilai Rp5 – 10 triliun. “Kita akan melihat demandnya terlebih dahulu,” ungkap Rini, di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Menurut Rini, PLN sedang menawarkan produk sekuritisasi berbasis pendapatan pembangkit listriknya. Dia memperkirakan PLN dapat merilis KIK EBA tersebut pada pertengahan September 2017.

PT Mandiri Manajer Investasi dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) baru saja mencatatkan kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun aset (EBA) Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) senilai Rp 2 triliun. Jasa Marga mensekuritisasi hak sebagian pendapatan dari ruas tol Jagorawi melalui produk tersebut.

Mandiri Manajemen Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak selaku manajer investasi dan bank kustodian. Sementara PT Mandiri Sekuritas bertindak selaku arranger.

Produk tersebut merupakan KIK EBA berbasis pendapatan jalan tol pertama di Indonesia. Saat penawaran, KIK EBA Jasa Marga mengalami kelebihan permintaan (over subscribed) sebanyak 2,7 kali. Penawaran terhadap produk perseroan mencapai Rp 5,1 triliun.

Harus Disusul BUMN Lain dan Swasta

Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi langkah Jasa Marga yang merealisasikan penerbitan produk sekuritisasi tersebut. Pencatatan KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jagorawi di Bursa Efek Indonesia, hari ini disaksikan oleh Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan rencana sekuritisasi sudah diusulkan sejak setahun lalu karena akan memacu arus modal masuk ke Indonesia. “Dan akhirnya bisa terealisasi pada hari ini, telurnya sudah pecah. Dan setelah telur satu ini pecah, telur-telur yang lain juga pecah terus menerus baik dari BUMN maupun swasta,” terang Jokowi.

Selain memacu arus modal, Jokowi juga menilai, sekuritisasi bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, Jokowi menambahan, BUMN itu layaknya jadi pengembang, bukan pemilik. Hal ini mengacu pada pembangunan ruas tol yang ada dan akan ada nanti.

“Jadi, saat bangun lalu jual. Begitu terus, agar jalan tol terus bertambah panjang sehingga cepat selesai pembangunan infrastruktur,” imbuh dia.