Bareksa.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai perlu mengkaji lebih lanjut soal kebijakan pajak, khususnya terkait dengan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Batas tersebut diketahui salah satu yang paling tinggi di Asia Tenggara.

"Kalau kita bandingkan negara ASEAN, PTKP kita paling tinggi, walaupun income per kapita kita relatif lebih rendah dari Thailand, Vietnam, Malaysia bahkan dengan Singapura sekalipun, Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi," ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam pekan lalu.

Menurut Sri Mulyani kebijakan tersebut berkaitan dengan rasio pajak. Saat pemerintah menaikkan PTKP sebanyak dua kali dalam waktu yang berdekatan, basis pajak di Indonesia terus menurun. Akhirnya mengganggu realisasi penerimaan.

Sri Mulyani telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menelusuri kebijakan tersebut. Di samping itu juga mengkaji efektivitas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel : Analisis Perhitungan Kenaikan Pajak

Sumber : Bareksa.com

Dengan penghitungan PPh 21 menggunakan metode pajak progresif 5 dan 15 persen, maka masyarakat harus siap membayar kenaikan pajak dengan perubahan nominal yang berbeda. Semakin rendah PTKP menandakan semakin tinggi besaran kenaikan pajak yang harus dibayar.

Penurunan disposable income berpotensi mencapai 5 persen

Dampak dari kenaikan pajak yang harus dibayar ialah penurunan yang terjadi pada pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income). Hal ini bisa saja terjadi di mana pendapatan per tahun tetap disaat pajak naik sehingga berdampak pada pengurangan pendapatan yang siap dibelanjakan. Bareksa kembali menghitung, dengan mengklasifikasikan 3 kategori gaji per bulannya, berapa potensi penurunan disposable income?

Grafik : Perbandingan Potensi Penurunan Disposable Income Berdasarkan Gaji per Bulan (%)

Sumber : Bareksa.com

Berdasarkan grafik tersebut, persentase potensi penurunan daya beli tertinggi justru terjadi pada golongan kelas dengan gaji Rp 10 juta per bulan yakni sebesar 4,95 persen daya beli terancam turun dari golongan ini apabila kebijakan UMR rata-rata terpilih untuk dijadikan acuan pemerintah dalam menerapkan PTKP secara nasional.

Menariknya, hal sebaliknya akan terjadi apabila pemerintah mengambil kebijakan UMR tertinggi untuk dijadikan acuan dalam penerapan PTKP yang baru di mana hanya akan terjadi penurunan disposable income 0,7 persen atau terendah dibandingkan skema lainnya.

Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung.