Bareksa.com – Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki.

Benarkah Indonesia Darurat Utang? Hal tersebut menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis total jumlah utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.706 triliun. Banyak kalangan menilai, bahwa utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terbilang sangat tinggi pertumbuhannya.

Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat salah satu visi pemerintahan Jokowi – JK ialah membangun infrastruktur dengan target himpunan dana mencapai sekitar Rp 5.500 triliun dalam 5 tahun masa jabatannya.

Defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, karena budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah untuk memenuhi tujuan bernegara. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya terjadi pada negara berkembang.

Grafik : Perbandingan Pertumbuhan Utang dan GDP Indonesia 2001 – Jun 2017 (%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah Bareksa.com

Berdasarkan analisis Bareksa, kebijakan defisit tidak selamanya buruk. Hal ini dapat dilihat di mana pertumbuhan GDP Indonesia selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan utang. Padahal, utang menjadi salah satu senjata pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Mengacu pada grafik tersebut, suksesnya Utang menopang pertumbuhan GDP dapat dilihat dalam kurun waktu 16 tahun terakhir di mana hanya Tahun 2013, 2015, dan 2016 pertumbuhan GDP berada di bawah pertumbuhan utang.

Apakah Defisit Anggaran Menolong atau Membahayakan?

Kebijakan defisit selama ini terlihat sebagai sesuatu yang sifatnya negatif atau defisit merupakan kebijakan yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan. Alasan utamanya terjadi gap atau jarak antara penerimaan dan pengeluaran.

Di satu sisi penerimaan tumbuh lebih rendah daripada tingkat pengeluaran dan mengharuskan pemerintah melakukan kebijakan kontraktif dengan memperbesar pengeluaran yang ditujukan untuk menggenjot sisi produksi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jadi, tidak ada jawaban yang mudah untuk menentukan apakah defisit anggaran itu menolong atau membahayakan karena tergantung pada beberapa faktor:

1. Tujuan Negara Meminjam

Jika pemerintah meminjam untuk investasi dalam meningkatkan infrastruktur, itu mungkin saja akan mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Tapi jika pemerintah meminjam untuk transfer pembayaran, akan ada ruang yang terbatas dalam kapasitas produksi.

Itu juga tergantung dari biaya pinjaman. Perlu dilihat proporsi antara utang dan bunga utang, di mana jika bunga utang yang tinggi bisa mempengaruhi keseimbangan makro ekonomi suatu negara. Juga perlu diperhatikan apakah pembayaran bunga utang suatu negara justru lebih besar dari utang baru (Negative net flow)

Sumber : Kementerian Keuangan

2. Prospek ekonomi di masa depan

Jika diestimasi ekonomi stagnan, rasio utang terhadap GDP akan terus meningkat. Kalau perencanaan pertumbuhan ekonomi naik misal 2 persen atau 3 persen, otomatis ini akan meningkatkan penghasilan pajak sehingga pendapatan negara juga tumbuh di tengah peningkatan utang. Pasar akan khawatir pada defisit anggaran jika mereka merasa ekonomi stagnan dan sulit berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah salah satu fokus utama negara yang harus diantisipasi.