Bareksa.com – Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) serta sejumlah bank penerbit kartu uang elektronik saat ini sedang mengkaji jumlah ideal untuk biaya (fee) isi ulang (top-up). Untuk penerapannya, perbankan masih menunggu keputusan Bank Indonesia (BI).

Sementara menunggu kajian bank sentral, Bareksa mengajak masyarakat untuk memberikan suara dalam kebijakan yang sedang dikaji ini. Melalui survei yang dilakukan via jejaring sosial Twitter itu, pembaca diberikan tiga pilihan, yaitu setuju, tidak setuju, dan setuju dengan besaran progresif (tergantung nilai top up).

Apakah para netizen setuju dengan besaran biaya top up uang elektronik di kisaran Rp1.000-2.500 per transaksi?

Gambar : Hasil Polling via Twitter

Sumber : Twitter.com

Ada 87 partisipan dalam survey ini. Sebanyak 74 persen responden menyatakan tidak setuju atas penerapan fee isi ulang e-money. Sementara 13 persen menyatakan setuju dengan besaran progresif, dan hanya 13 persen yang menyatakan setuju.

***

Sebelumnya, kami mengambil range harga perkiraan di kisaran Rp1.000 – Rp2.500 setelah para petinggi tiga bank BUMN membuka suara akan mengenai besarannya apabila kebijakan ini diterapkan. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengungkapkan idealnya pengenaan fee adalah Rp 1.500 hingga Rp 2.000 sekali isi ulang.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sis Apik Wijayanto mengatakan saat ini BRI melalui kartu Brizzi memang belum mengenakan fee untuk isi ulang uang elektronik. "Kalau fee yang biasanya untuk payment di kisaran Rp 1.500 -2.500," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Digital Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans, menyebutkan kisaran serupa dengan biaya top up di halte TransJakarta yang dipatok Rp2.000, saat ditanyakan mengenai besaran ideal fee tersebut. (Baca juga: Isi Ulang E-Money Kena Fee Rp2.000, Berapa Potensi Dana Terkumpul?)