Bareksa.com - Pemerintah menyampaikan sejumlah asumsi ekonomi makro untuk tahun depan, yang menggambarkan keadaan Indonesia paling optimis selama Presiden Joko Widodo menjabat. Angka-angka perkiraan ekonomi ini biasanya dijadikan acuan bagi pelaku usaha nasional karena sebagai dasar pandangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pada Rapat Paripurna DPR-RI pada Jumat (19 Mei 2017). Dalam pidatonya, Menkeu menyampaikan bahwa meskipun kondisi perekonomian global penuh ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terjaga dan tumbuh dalam tingkat yang cukup baik.

Grafik : Target Pertumbuhan Ekonomi dalam Kerangka Ekonomi (%yoy)

Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa

Dari segi pertumbuhan ekonomi, Menkeu menargetkan pertumbuhan perekonomian dalam kisaran 5,4 sampai 6,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ekonomi akan disasarkan pada pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Apabila target tersebut terealisasi di angka 5,4 persen saja, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan tertinggi sejak 2016. Maka dari itu, seperti terlihat pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan.

"Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (19 Mei 2017).

Grafik : Target Pertumbuhan Inflasi dalam Kerangka Ekonomi (%yoy)

Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa

Senada dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pemerintah optimis dalam menyambut tahun 2018, Menkeu juga yakin bahwa laju inflasi dapat kembali ditekan di tahun mendatang. Sebelumnya di tahun 2017, pemerintah mematok target inflasi 4 persen plus minus 1 persen. Dengan kata lain, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku pemangku kepentingan di sektor moneter harus menjaga inflasi di range 3 – 5 persen pada tahun ini.

Namun, di kerangka ekonomi tahun 2018, pemerintah berani untuk menurunkan target pertumbuhan inflasi menjadi 3,5 persen plus minus 1 persen. Artinya, pemerintah akan menjaga kestabilan inflasi (daya beli) di area 2,5 – 4,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2017.

Grafik : Target Nilai Tukar dalam Kerangka Ekonomi (Rp/US$)

Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa

Seiring adanya tekanan terhadap laju inflasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan terdepresiasi di area Rp13.500 – Rp13.900 per dolar AS. Hal tersebut berpeluang terjadi seiring adanya pengetatan tingkat suku bunga guna mencapai tujuan angka inflasi dan akan berdampak terhadap penurunan jumlah uang beredar.

Sri Mulyani menambahkan bahwa depresiasi rupiah tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik.

Grafik : Target Suku Bunga SPN 3 Bulan dalam Kerangka Ekonomi (%)

Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah surat utang yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh Negara RI sesuai dengan masa berlakunya.

Dalam hal ini, suku bunga cenderung terus turun disebabkan oleh dua hal, yakni: pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan laju inflasi yang terus menurun. Di tahun 2018, pemerintah menargetkan bunga SPN 3 bulan di area 4,8 – 5,6 persen. Angka target tersebut merupakan yang terendah dalam tiga tahun sehingga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi semakin membaik.

Grafik : Perkiraan Harga Minyak Mentah dalam Kerangka Ekonomi (US$/barel)

Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa

Adapun harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran US$45 - US$60 per barel. Angka ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan target 2017.

Akan tetapi, semua variabel kerangka ekonomi di atas harus disertai dengan kekhawatiran tantangan ekonomi dan sosial, antara lain kemiskinan, kesenjangan antar kelompok pendapatan hingga antar-wilayah, serta berbagai permasalahan sosial lainnya seperti isu kesetaraan gender dan isu pelestarian lingkungan. Selain itu, ada juga faktor dari ekonomi global.

"APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting harus terus dirancang dan diarahkan untuk membangun fondasi perekonomian yang kokoh, kuat, berdaya saing tinggi, mampu menciptakan kesempatan kerja serta mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," jelas Menkeu.

Dalam keseharian usaha, baik para pelaku di lapangan maupun stakeholder yang terkait akan menyusun strategi guna mencapai keuntungan yang optimal disertai dengan adanya beberapa perencanaan mitigasi risiko. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan selalu mempublikasi pandangannya terhadap asumsi variabel ekonomi makro dan berupaya untuk menjaga kestabilan perekonomian di level-level tertentu.

Oleh sebab itu, para pelaku usaha sudah seharusnya mengikuti arah dari kerangka ekonomi. Sebab, setiap regulasi yang nantinya akan dibuat atau diputuskan bertujuan untuk mencapai target-target yang telah disampaikan dalam kerangka ekonomi sebelumnya. (hm)