Bareksa.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, akan mendukung integrasi antar badan usaha milik negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dalam industri minyak dan gas. Hal ini termasuk meneruskan rencana penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN ke dalam tubuh Pertamina.

Elia, yang baru diangkat resmi menahkodai perusahaan migas nasional itu, mengatakan bahwa BUMN energi butuh integrasi sehingga holding bisa meningkatkan produktivitas industri.

"Holding ini memang keputusannya ada di pemegang saham yaitu Kementerian BUMN, tapi pandangan saya energi ini harus integrasi," jelas Elia pada saat konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (16 Maret 2017).

Dia menjelaskan bahwa rantai bisnis energi ini cukup panjang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Misalnya dalam hal eksplorasi, distribusi hingga penjualan migas ke industri.

"Yang tadinya kita bangun pipa 10 buah mungkin bisa lebih banyak, kita bisa buat jadi satu komando sehingga bisa jauh lebih efisien dari segi investasi," katanya.

Dia pun menambahkan bahwa holding BUMN energi tentu didukung karena ini adalah penugasan dari pemegang saham (shareholder), meskipun sebagai dirut keputusan itu tidak masuk di akal.

"Artinya gini, kalau ditugaskan membentuk holding secara logika saya sebagai dirut enggak masuk akal, saya yang sulit, pilihan saya kan A atau B. Tapi kalau anda bicara energi, tanpa integrasi kan susah," tuturnya.

Bagi Elia, holding BUMN bukan barang baru. Sebelum menjadi bos Pertamina, sejak 2016 dia memimpin perusahaan perkebunan BUMN, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang merupakan induk holding BUMN Perkebunan.

Holding BUMN di sektor perkebunan dibentuk sejak Agustus 2014. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Peraturan Pemerintah pembentukan holding BUMN perkebunan, Di dalam holding ini, terdapat 14 BUMN kebun yakni PTPN I sampai PTPN XIV.

Mengelola 14 perusahaan perkebunan negara dengan jumlah karyawan ratusan ribu orang, bukanlah pekerjaan mudah. Elia Massa Manik ditugaskan untuk bisa menyehatkan kembali laporan keuangan perseroan.

Untuk diketahui, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) holding, PGN akan secara otomatis menjadi anak perusahaan Pertamina. Maka dari itu, hak PGN sebagai perusahaan BUMN akan dicabut dan dialihkan menjadi perusahaan swasta. Dengan begitu, baru kemudian Pertamina bisa melakukan akuisisi PGN. (Baca juga: Lebih Baik PGN Ambil Pertagas Atau Sebaliknya? Ini Penilaian Pakar Investasi)

Isu penggabungan PGN dalam tubuh Pertamina ini sudah muncul sejak lama tetapi belum dapat direalisasikan juga. Pasalnya, selain menyangkut industri yang besar, PGN adalah perusahaan yang sebagian dimiliki publik dan masih tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai catatan, saat ini Pemerintah memegang 57 persen kepemilikan PGN dan sisa 43 persen beredar di publik. Jadi, bila aksi ini selesai, nantinya Pertamina akan memiliki 57 persen saham PGN. (Baca juga: Holding BUMN Migas Tidak Ada Tender Offer, Akuisisi Pertamina Positif Bagi PGN?)

(K12)