Bareksa.com – Kegiatan investasi bodong memang tidak ada habisnya. Satu mati tumbuh seribu. Dengan skema investasi bermacam variasi, korban pun berjatuhan. Nilai kerugian tentu saja sangat besar.

Akhir tahun 2016, menyeruak nama Pandawa Grup. Sebuah kegiatan penghimpunan dana yang dinahkodai Salman Nuryanto ini berada di Beji, Depok. Yang terbaru, Salman akhirnya mendekam di jeruji besi setelah menghilang saat proses pengembalian dana nasabahnya.

Saat itu, Salman yang sempat memenuhi panggilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat untuk menghentikan kegiatan Pandawa Grup dan mengembalikan dana nasabah hingga batas waktu 1 Februari 2017. Namun Salman menghilang. Nasabah gigit jari dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Untungnya, Salman tertangkap. Bahkan pihak kepolisian mengungkapkan, total aset bos Pandawa Grup ini mencapai Rp1,5 triliun dari laporan korban sebanyak 5.000 orang. Termasuk Salman, sebanyak 22 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan ini.

Terlepas dari kasus Pandawa Grup, sebenarnya masih banyak kegiatan investasi bodong yang luput dari pantauan OJK. Terakhir, OJK pun merilis nama-nama perusahaan yang diduga melakukan kegiatan investasi bodong.

Pada 23 Februari 2017, OJK merilis 7 perusahaan yang dinyatakan ilegal. Perusahaan tersebut antara lain PT Crown Indonesia Makmur, Number One Community, PT Royal Sugar Company, PT Konvesindo, PT Fincex Gold Berjangka, PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia), dan Talk Fusion.

Daftar itu hanya sedikit dari ratusan perusahaan yang berhasil terdeteksi OJK. Artinya, pekerjaan rumah OJK sebagai regulator untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan, masih panjang. Namun OJK pun tidak bisa bergerak sendiri.

Pelaku industri keuangan dan pasar modal pun ikut berpartisipasi. Salah satunya PT Reliance Manajer Investasi (RMI). Selama ini, RMI cukup rutin menggelar literasi keuangan, khususnya untuk memperkenalkan produk-produk resmi yang terdaftar di OJK.

Direktur Utama RMI Retno Dewi Hendrastuti bercerita, beberapa temannya yang memiliki uang hingga Rp1 miliar lebih memilih investasi bodong ketimbang menempatkan dananya di reksa dana. Dari cerita itu, Retno menilai, banyak masyarakat mudah tergiur tawaran return tinggi tanpa bersikap kritis.

“Seharusnya setiap akan investasi, tanya apakah investasi itu dapat izin OJK atau tidak,” ucap Retno, Selasa, 14 Maret 2017. Retno bilang, sebuah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat tidak bisa beroperasi tanpa izin OJK.

Lain cerita, ada perusahaan investasi yang sering mengaku sedang memproses izin dari OJK saat ditanyakan legalitasnya. Padahal, perusahaan tersebut sudah mulai melakukan penjualan produknya. “Kalau ada yang bilang lagi proses (izin OJK), jangan beli produk itu. Karena tanpa izin OJK, perusahaan tidak bisa mengeluarkan produk,” tambah dia.

Pada intinya, Retno berharap, masyarakat bisa lebih kritis terhadap tawaran-tawan investasi, apalagi yang menjanjikan return pasti tinggi. Bahkan dia mencontohkan, produk reksa dana pendapatan tetap yang bisa dikatakan minim risiko, hanya berpotensi memberikan return sekitar 10 persen per tahun.

Artinya, dalam berinvestasi jangan hanya mengharapkan return semata, tapi juga paham akan risiko yang ada. Untuk tahun ini, Retno melihat, produk reksa dana yang kemungkinan paling banyak diminati adalah pendapatan tetap.

“Reksa dana itu investasi jangka panjang sekitar 5-10 tahun tergantung tujuannya. Untuk reksa dana saham, kita harus bisa melihat fundamental dan teknikal saham-saham pilihannya,” ungkapnya.

Perlu diingat, manfaat atau imbal hasil setiap produk investasi umumnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, hasil investasi pun akan sebanding dengan risikonya. Semakin besar tingkat keuntungan yang ditawarkan, maka akan semakin besar pula risiko yang harus dihadapi (high risk high return). (hm)