Bareksa.com – Investor global menanggapi isu radikalisme menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal, kondisi ekonomi Indonesia masih terbilang sangat potensial di tengah ketidakpastian global.

Liky Sutikno, Chairman Indonesia Chamber of Commerce in China (INACHAM), mengatakan isu radikalisme menjadi sentimen yang negatif bagi investasi di Indonesia. Padahal, China memiliki potensi dana investasi yang besar, baik dari pemerintah dan badan usaha milik negara, sektor swasta, dan institusi keuangan. Bahkan, Indonesia menjadi negara top listed bagi investor China, dan di bawahnya ada Malaysia dan Vietnam untuk skala ASEAN.

“Ada US$50 miliar yang akan dikeluarkan pemerintah China, belum lagi dana dari private sector dan financial institution. Namun, dana itu tidak bisa direalisasikan mengingat keadaan Indonesia masih rawan akan radikalisme dalam jangka pendek, meski masih mempunyai outlook positif bagi investor dalam jangka panjang," ujarnya dalam Diskusi Panel SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta Senin 23 Januari 2017.

Liky menjelaskan dari potensi US$50 miliar itu, hanya sekitar 10 persen yang masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, isu radikalisme saat ini masih membuat para investor China "wait and see" hingga perkembangan kondisi lebih lanjut.

Sofjan Wanandi, Koordinator Staf Ahli Wapres yang juga berlatarbelakang pengusaha, turut membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, sejumlah pengusaha Indonesia yang ingin berinvestasi masih dalam posisi menunggu karena enggan menerima risiko dari isu radikalisme yang merebak.

"Uang pengusaha Indonesia masih banyak di perbankan, belum bisa memberi kontribusi terhadap sektor riil," kata Sofjan yang juga menjadi narasumber dalam Diskusi Panel tersebut.

Menurut Sofjan, para pengusaha awalnya optimis terhadap perekonomian Indonesia di 2017 didorong oleh suksesnya tax amnesty. Namun, pelaku pasar asing tiba-tiba wait and see terutama di Tiongkok mengingat munculnya isu radikalisme yang mulai mencuat di akhir tahun 2016.

Selain masalah ekonomi, baik Liky maupun Sofjan sepakat untuk menyuarakan penegakan hukum yang keras, dan menghentikan berita tidak jelas (hoax).

Di akhir sesi, Liky mengatakan untuk tetap menjaga keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia. “Jadikan keberagaman Indonesia sebagai power diversity untuk menjual.”

Sementara itu, Sofjan mengatakan bahwa hukum harus tetap menjadi landasan dalam menghadapi isu yang memecah belah bangsa ini.

“Penegakan hukum nomor satu. Mengeluh itu gampang sekali tapi apa solusinya? Bangsa kita terlalu luas dan terlalu kaya untuk dirusak oleh bangsa sendiri dan dibodohi oleh diri sendiri,” tutupnya. (hm)