Bareksa.com – Masyarakat Indonesia dihimbau agar tidak berlebihan dalam menghadapi isu radikal yang saat ini tengah memuncak. Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, menghimbau agar hati-hati terhadap provokasi dan mengingatkan isu-isu ini agar tidak dijadikan kompor untuk memecah belah bangsa.

Mengutip angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang turun serta membaik, Hanif mengatakan sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia mengalami perbaikan. Akan tetapi, fakta dan data tersebut sering tertutup isu yang tidak jelas asal muasalnya seperti isu tentang tenaga asing yang masuk secara ilegal, dan lain-lain.

"Secara logika saja, investor asing yang berinvestasi di Indonesia tidak akan membawa 5.000 orang tenaga asing dari negaranya. Itu kan pemborosan biaya," ujarnya dalam Diskusi Panel SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta Senin 23 Januari 2017.

Terkait data tenaga kerja asing ilegal, beliau memperingatkan masyarakat agar membaca data yang akurat dan dari sumber yang terpercaya . Beliau tidak menampik bahwa masih ada tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Namun, angka tenaga kerja asing ilegal tidak sebanyak yang diberitakan di media sosial.

Saat ini berdasarkan data statistik ada 74.000 TKA di Indonesia, dan itu menurun dibandingkan beberapa tahun lalu sebanyak 77.000 orang. Dengan menyebarnya isu radikalisme ini, jumlah tenaga asing tampak dibesar-besarkan. "Dulu saja tidak pernah ribut sekarang sudah berkurang kok malah ribut," katanya.

Sementara itu, secara spesifik Pak Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian mengatakan dampak dari radikalisme yang kini tersorot pada Indonesia membuat pasar keuangan berpeluang mendapatkan dampak.

Secara spesifik, dampak di pasar modal dan pasar keuangan seperti Credit Default Swap (CDS) dan keluarnya investasi asing di pasar modal. Bahkan, jumlah dana repatriasi dalam tahap kedua tax amnesty terbilang kecil dibandingkan nilai yang disebutkan dalam tahap pertama. Namun, sejauh ini Bobby mengatakan isu radikalisme belum memberikan dampak negatif pada perekonomian secara umum.

Bobby mengakui bahwa pelaku pasar global menjadikan isu radikal berdampak pada keputusan investor dalam melakukan suatu keputusan seperti investor global di Jerman dan Singapura memberi perhatian khusus terhadap radikalisme di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah pun berupaya untuk menekan dampak negatif tersebut.

"Pemerintah berupaya untuk menekan isu tersebut dan optimistis terkait tax amnesty untuk masuk lebih banyak di periode berikutnya. Dari sisi domestik ada ancaman terkait radikalisme, lebih khawatir terhadap penurunan daya beli masyarakat, dan pemerintah menggiatkan program agar daya beli tersebut tidak menurun," tambahnya.

Menanggapi hal ini, Hanif kembali lagi menegaskan pentingnya persatuan bangsa sebagai satu negara. “Semua masalah ekonomi bergantung pada solid tidaknya suatu bangsa, tinggal kita memilih untuk menjaga kebhinekaan secara ekonomi atau sebaliknya,” ujarnya dalam closing statement pada diskusi panel yang diadakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bekerjasama dengan Bareksa.com itu.

Sementara itu, Bobby menambahkan ada anggaran sebanyak Rp500 triliun untuk infrastruktur sehingga diharapkan ada dukungan semua pihak. Kami harapkan isu radikalisme hanya jangka pendek," tutupnya. (hm)