Bareksa.com – Agenda prioritas ke-3 pemerintahan Jokowi-JK, Nawa Cita, berbunyi: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Untuk mengejawantahkan janji pemilu itulah, sekaligus menjalankan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kini mengegas pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes ini ditujukan untuk mentransformasikan desa--yang telah sekian lama tertinggal--menjadi unit-unit ekonomi modern berbasiskan desa. Lantas bagaimanakah keterkaitannya dengan peningkatan laju ekonomi desa, Bareksa mewawancarai secara khusus Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program ambisius ini. Berikut petikan wawancara Hanum Kusuma Dewi dari Bareksa dengan doktor ekonomi lulusan Georg-August-Universität Göttingen, Jerman ini.

Bagaimana pembentukan BUMDes dapat mendorong laju ekonomi di pedesaan?

Yang paling penting adalah mengoptimalkan sumber daya untuk kepentingan warga desa. Untuk itu dibutuhkan instrumen, wadah ekonomi. Ada beberapa pilihan yang bisa diambil warga desa, misalnya koperasi, usaha kecil, dan yang terbaru adalah BUMDes. Hal ini tercantum di UU No. 6/2014.

Kenapa BUMDes ini penting?

Ada beberapa argumen. Pertama, BUMDes memiliki potensi cukup besar karena ada peran pemerintah yang direpresentasikan oleh desa. Jadi, bukan hanya individu atau komunitas, tapi ada keterlibatan negara. Karena itu daya yang dimiliki lebih besar.

Kedua, BUMDes penting karena dalam konstitusi pasal 33 ada amanat bahwa wilayah produksi penting, sumber daya kekayaan alam, dikuasai oleh negara. BUMDes itu representasi negara. Maka itu, sebaiknya dalam jangka panjang perlu dipikirkan sejauh mana desa memiiliki kesempatan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah desa.

Yang ketiga, BUMDes penting karena keberadaannya tidak lantas meninggalkan peran warga desa. Mereka bisa bekerja sama, bahkan juga dengan koperasi. Oleh karena itu, dengan adanya BUMDes tidak lantas negara atau desa memonopoli kegiatan ekonomi, tetapi berbagi kegiatan ekonomi dengan masyarakat desa setempat.

Bagaimana BUMDes bisa mendorong kesejahteraan masyarakat desa?

Ada tiga hal kunci yang kami rekomendasikan agar BUMDes memiliki ruang gerak di desa. Pertama, BUMDes masuk ke wilayah produksi penting atau sumber daya alam. Harapannya, sumber daya alam itu digunakan untuk kemakmuran bersama, tidak dikuasai lapisan masyarakat tertentu atau orang dari luar desa. Kalau ini berhasil, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua, BUMDes masuk ke area yang selama ini menjadi hambatan peningkatan kesejahteraan, karena desa umumnya hanya sekadar menjual bahan mentah. Sudah saatnya desa masuk ke komoditas olahan. Dengan kapitalisasi lebih besar, ada bantuan Dana Desa dari anggaran pemerintah pusat, maka potensi masuk ke area itu jadi mungkin dilakukan. Alhasil, akan ada industri skala kecil yang mengolah bahan baku menjadi komoditas olahan yang punya nilai tambah. Itu akan menciptakan lapangan kerja dan tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan warga.

Yang ketiga, kami berharap BUMDes bisa memangkas rantai distribusi komoditas yang selama ini sangat panjang dari produsen di desa sampai ke tangan konsumen. Setiap komoditas butuh 5-7 rantai untuk sampai ke konsumen akhir. Akan tetapi, dengan adanya BUMDes yang berperan sebagai jalur distribusi baru, maka ia bisa memangkas beberapa rantai itu. Kalau ini dilakukan, maka apa yang dijual oleh warga desa bisa lebih mahal dan ketika sampai ke konsumen harganya lebih murah karena pemontongan rantai distribusi tersebut. Itu semua bisa dipilih oleh BUMDes dan saya kira prospeknya bagus.

Sebelumnya, pemerintah sempat memberikan fasilitas untuk BUMDes pertanian, contohnya berupa bantuan traktor. Bantuan apa lagi yang akan diberikan pemerintah?

Kami merasa sebetulnya bantuan teknologi modal itu penting, tapi itu bukan hal yang utama. Yang kami ingin garap adalah: pertama, memberikan pengetahuan kepada mereka tentang potensi dan prospek pasar. Potensi apa yang bisa dioptimalkan dari desa dan pasar itu. Apa yang dimiliki desa, bisa dijual di pasar. Kalau ini bisa dipahami oleh para BUMDes, maka mereka akan memiliki inspirasi untuk mengembangkan komoditas itu.

Yang kedua, menata manajemen usaha mulai dari perencanaan, sistem produksi, pembukuan, sampai pemasaran. Kewirausahaan mencakup banyak dimensi itu, dan mesti dikuasai. Maka dari itu, kami akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terutama pengusaha, termasuk KADIN, LIPI dan HIPMI untuk melakukan mentoring atau pendampingan, sehingga mereka sewaktu menjalani proses bisnis itu selalu dalam kondisi terpantau dan terlindungi oleh pengalaman pihak lain.

Ketiga, kami berusaha ada inovasi terus menerus, dan itu butuh pengetahuan serta teknologi. Kami akan kerja samakan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pihak lain yang memungkinkan proses inovasi itu terus bergulir dari waktu ke waktu.

Ditargetkan tahun ini akan didirikan sekitar 15.000 BUMDes. Bagaimana bisa dibangun BUMDes sebanyak itu dalam waktu setahun?

Sebenarnya target yang dibebankan kepada kami dalam RPJMN itu sebanyak 2.000 BUMDes selama lima tahun. Berarti hanya sekitar 400-500 setiap tahunnya. Meskipun begitu, ada animo besar dari desa. Tahun lalu kami lakukan pelatihan dan sosialisasi BUMDes, tercatat setahun terakhir ada penambahan 8.000 BUMDes. Kami juga terkejut dengan antusiasme desa mendirikan BUMDes. Namun, sebetulnya orientasi kami sekarang bagaimana menghidupi dan memperdalam yang sudah berdiri. Jadi, BUMDes jangan cuma berdiri di atas akta saja, tapi ada aktivitas ekonomi riil yang berjalan dan hasilnya bisa dinikmati warga desa baik dalam bentuk peningkatan produksi, bertambahnya lapangan pekerjaan, maupun berkurangnya angka kemiskinan. Ini yang kami dorong terus-menerus.

BUMDes dan Usaha Bersama Komunitas (UBK) memiliki kemiripan. Apa perbedaan dan bagaimana bentuk kerja sama di antara keduanya?

Sebelum kita bicara BUMDes, sudah banyak kegiatan ekonomi berjalan di desa. Ada lembaga keuangan mikro, koperasi, usaha mikro, kecil dan seterusnya, termasuk UBK itu. Saya kira ini keragaman kegiatan ekonomi desa. Mereka hendaknya memasuki wilayah yang tidak bersinggungan satu dengan yang lain. Jika satu aktivitas ekonomi tertentu sudah dilakukan oleh warga, dalam bentuk koperasi atau lainnya, BUMDes jangan terlibat di sana. Mereka harus masuk ke wilayah yang masih kosong dan cukup banyak ruang untuk melakukan pilihan itu.

Yang kedua, kerja sama bisa dilakukan dengan berbagi informasi, pengetahuan, maupun pasar yang ada. UBK itu bisa memiliki saham di BUMDes, koperasi juga bisa memiliki saham BUMDes. Kalau bisa ada kerja sama yang intensif, bagaimana mereka sama-sama berjalan tanpa mengurangi porsi pelaku ekonomi yang lain. Yang penting, semua warga bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di desa tersebut.

Bagaimana mendorong desa-desa untuk mulai mendirikan BUMDes?

Yang paling penting adalah kesadaran untuk bergerak bersama. Jadi antara perangkat dan warga desa mau dengan serius mengkaptalisasi potensi desa. Ekonomi tidak bisa digerakkan 1-2 orang tapi harus semua orang--warga, perwakilan masyarakat, relawan, yang nanti dibantu pemerintah daerah. Tanpa kerja sama, susah. Yang pokok itu bukan kita punya uang, tapi kesadaran untuk menggali potensi bersama. Kalau mereka punya impian bersama, pasti bisa terwujud. (kd)