Bareksa.com - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR semalam sampai dini hari tadi (Jumat, 30 Oktober 2015) akhirnya memberi titik terang bagi pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dari 10 Fraksi, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak RAPBN 2016. Salah satu alasan penolakan Fraksi Gerindra adalah anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang mencapai Rp39 triliun.

Sebenarnya bukan hanya Gerindra, PDIP walaupun setuju dengan RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah, tetap memberi catatan bahwa dana PMN seharusnya direalokasikan untuk program kerakyatan. Begitu juga dengan Fraksi Partai Golkar. Partai berlambang beringin ini memberi catatan bahwa pemerintah tidak perlu memaksakan dana PMN untuk BUMN. Perlu diingat, pada 2015 pemerintah sudah meningkatkan anggaran PMN berkali-kali lipat menjadi Rp41 triliun dari semula Rp2 triliun pada 2014.

Pertanyaannya, bagaimana impak peningkatan alokasi PMN tersebut terhadap perekonomian Indonesia dan pembangunan infrastruktur?

Beberapa BUMN yang sudah dipastikan mendapat PMN--- Peraturan Pemerintah (PP) PMN-nya sudah diterbitkan-- di antaranya PT Hutama Karya Rp3,6 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp2,74 triliun, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp3,5 triliun dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) Rp3,5 triliun.

Kucuran dana PMN kepada Hutama Karya akan digunakan untuk membangun empat ruas tol Trans Sumatera, yakni ruas Bakauheni -Terbanggi Besar, Palembang - Indralaya, Pekan Baru - Dumai, dan Medan -Binjai.

Sementara ADHI pasca mendapat PMN langsung bergerak untuk memulai pembangunan transportasi massal light rail transit (LRT). Transportasi publik berbasis kereta ringan ini rencananya akan menghubungkan Bekasi, Cibubur, bahkan sampai dengan Bogor. Hal ini tentunya bermanfaat untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta yang 64 persen disumbang oleh kendaraan dari Bekasi & Cibubur.

Tidak hanya itu, transportasi publik juga diyakini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak seiring dengan beralihnya sebagian pengguna kendaraan pribadi ke LRT.

Sementara suntikan dana PMN kepada Waskita Karya langsung digunakan untuk mendanai proyek - proyek yang terbengkalai, seperti tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Ruas Tol Becakayu 17 tahun mangkrak (pembangunannya baru terealisasi kurang dari 5 persen) karena PT Kresna Kusuma Dyandra, pemegang konsesi lama, tak bisa membangun karena tak punya modal.

Namun, setelah Tol Becakayu diambil alih oleh Waskita, pembangunan jalan tol sepanjang 21,04 km tersebut sudah bisa terbangun. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah diambil alih Waskita, realisasi proyek pembangunan Tol Becakayu sudah mencapai 33,9 persen (data per 10 Oktober 2015).

Waskita juga mengambil alih tol Trans Jawa yang lama mangkrak, yakni ruas Pejagan-Pemalang, serta Pemalang-Batang. Dengan beralihnya dua ruas tol trans jawa ke BUMN itu, maka pemerintah menargetkan pembangunan akan selesai pada 2018. Saat ini, tol Trans Jawa tinggal menyisakan satu ruas yang terbengkalai, yakni Batang-Semarang. Waskita dengan modal mumpuni—setelah mendapat suntikan PMN-- sudah mengambil ancang-ancang untuk mengambil alih ruas tol sepanjang 75 Km ini.

Adapun PT Aneka Tambang Tbk rencananya akan menggunakan dana PMN senilai Rp3,5 triliun untuk membangun pabrik feronikel di Halmahera, Maluku Utara. Pembangunan ini seturut dengan aturan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dalam rangka mendorong industri pemurnian mineral di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan McKinsey (lembaga konsultan global), hasil PMN 2015 bisa memberi efek berantai (multiplier) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 3,6 kali jika mampu terealisir sepenuhnya. Dengan kata lain, PMN bisa berdampak positif terhadap melonjaknya PDB, sekaligus perekonomian nasional. Sektor yang mendapat efek positif paling besar juga merupakan sektor-sektor terkait dengan ekonomi kerakyatan, seperti pengadaan air, gas & listrik, jasa keuangan, konstruksi, serta pertanian, kehutanan & perikanan.

Grafik: Proyeksi Impak PMN Ke PDB

sumber: Mckinsey

Grafik: Efek Multiplier PMN Per Sektor

sumber: Mckinsey