*Update Paragraf 3: Angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua

Bareksa.com - Pilihan waktu yang paling baik dan 'cantik' untuk mengumumkan reshuffle kabinet adalah minggu ini. Gejala dan ancang-ancang perombakan kabinet -- kebijakan yang dengan mudah disalah-tafsirkan sebagai langkah politis -- sudah semakin terasa beberapa minggu belakangan.

Pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal 2 awal Agustus ini merupakan waktu yang cocok untuk menegaskan pesan bahwa reshuffle kabinet dimaksudkan untuk membantu pembenahan ekonomi, bukan konsolidasi politik seperti kecurigaan beberapa kalangan.

Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Indonesia juga kembali melemah menjadi 4,67 persen. Walaupun keadaan ekonomi global sedang tidak baik, angka di bawah 5 persen tetap merupakan angka yang rendah bagi Indonesia -- yang selain sebagai negara berkembang, juga memiliki potensi sumber daya yang sangat besar.

Menteri-menteri portfolio ekonomi akan paling banyak terdampak reshuffle. Titik terlemah pemerintahan Jokowi ada pada sektor ekonomi. Pada kuartal pertama tahun ini, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71 persen. Ini angka pertumbuhan di bawah 5 persen pertama kali sejak 2009.

Pertumbuhan ekonomi kuartal keduapun sesuai dengan prediksi ekonom yang semakin melemah, dan ini justifikasi yang kuat bagi Jokowi untuk 'mengobok-obok' posisi menteri portofolio ekonomi.

Setiap reshuffle kabinet, tidak selalu berjalan mulus. Yang terkena belum tentu selalu dapat menerima, dan yang terkena ini kadang orang yang memiliki pengaruh politik tidak kecil, dan orang yang mungkin sangat dekat dan berjasa dalam kampanye pilpres tahun lalu. Oleh karena itu justifikasi yang kuat diperlukan oleh Jokowi, mengingat tekanan politik yang ada.

Menurut sumber Bareksa, sekitar seminggu sebelum Lebaran Megawati bertemu empat mata dengan Jokowi selama sekitar 2 jam, antara lain membahas soal reshuffle kabinet.

Dua minggu lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga membicarakan reshuffle kabinet.

Jokowi pernah meminta laporan kinerja kementerian dan lembaga selama enam bulan antara November 2014 hingga April 2015. Laporan ini menjadi salah satu dasar penilaian kinerja menteri dan kepala lembaga pemerintahan oleh Presiden.

Dari daftar laporan kinerja kementerian, menurut sumber Bareksa, ada 14 menteri yang mendapat tinta merah. Setengah dari 14 ini berasal dari kalangan profesional, dan sisanya usulan partai politik Koalisi Indonesia Hebat. Walaupun titik berat penilaian pada kinerja, persepsi publik juga akan menjadi pertimbangan. (kd)