Bareksa.com - Indonesia akan mendapat bantuan dana sekitar $1 miliar untuk program ketahanan pangan ramah lingkungan yang akan ditandatangani pada bulan Oktober. Program ini akan fokus pada peningkatan output minyak kelapa sawit Indonesia, tanpa harus menambah luas lahan perkebunan.

Hampir setengah total lahan kelapa sawit di Indonesia dikelola petani-petani kecil yang produktivitasnya rendah karena mereka menggunakan bibit yang tidak bagus dan kualitas pupuk yang tidak memadai. Akan dilakukan program penanaman ulang atau replanting untuk lahan-lahan ini dengan bantuan pembiayaan, ujar Luhut B. Pandjaitan, Kepala Kantor Kepresidenan.

"Sekitar 44 persen lahan kelapa sawit Indonesia dikelola oleh petani plasma yang menghasilkan 1.5-2 ton per hektar, sementara dengan bibit dan pupuk yang bagus bisa meningkat menjadi 5-6 ton," ujar Luhut dalam diskusi kelompok kecil dengan pengamat, yang juga dihadiri analis Bareksa.

Petani plasma adalah bagian dari sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Dalam sistim ini, pengembangan perkebunan rakyat (petani plasma) di wilayah lahan bukaan baru dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar (inti) dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan, dimana plasma dapat menjual hasil panen kepada pihak inti yang secara rutin memberikan bimbingan kepada plasma.

Dalam satu tahun PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara 20 ton sampai 22 ton per hektar. Sementara PT Sinarmas Agro Resources And Technology Tbk (SMAR) menghasilkan 23 ton sampai 31 ton per hektar.

Menurut analis perkebunan, TBS milik Sinarmas tersebut bisa menghasilkan minyak kelapa sawit sekitar 5 ton per hektar. Lahan perkebunan milik Wilmar Group juga hanya berkisar 4,5 sampai 5 ton per hektar. Artinya jika lahan petani plasma bisa menghasilkan jumlah minyak yang sama dengan perusahaan perkebunan maka petani berhasil dalam melakukan efisiensi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang tinggi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah terus aktif mendorong pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang ramah lingkungan, antara lain mensyaratkan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Dalam hari Lingkungan Hidup bulan Juni lalu, Jokowi menyampaikan keinginannya agar setiap daerah memiliki hutan kota yang besar seperti Kebun Raya Bogor.

Melalui program replanting yang didukung oleh bantuan asing sebesar $1 miliar ini, diharapkan Indonesia dapat mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 150 ribu barel per hari, karena sebagian hasil dari peningkatan produktifitas minyak kelapa sawit akan disalurkan ke program pengadaan biofuel.

Pada tahun 2014, Indonesia mengimpor BBM sebesar sekitar 880 ribu barel per hari, sementara produksi minyak mentah dalam negeri sebesar 660 ribu barel per hari berdasar laporan tahunan Pertamina 2014.

Langkah penyaluran hasil peningkatan produktifitas ke program pengadaan biofuel dapat membantu menjaga tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit konsumsi di pasar global agar tidak melonjak, yang apabila terjadi, pada gilirannya akan dapat menekan harga jual.

"Kita ingin mengulang keberhasilan Brazil dengan progran biofuel mereka yang menggunakan tebu," ujar Luhut.