Bareksa.com- Pemerintah berencana untuk memulai program pembangunan satu juta rumah per tahun pada bulan April ini, dengan menggunakan sebagian sumber pendanaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diperkirakan akan mengucurkan dana investasi hingga Rp60 triliun, ungkap Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Tahun ini akan diperoleh dana dari BPJS Ketenagkerjaan sebesar Rp30 triliun. Tahun kedua diperkirakan pemerintah akan menerima Rp50 triliun.” Kata Sofjan.

BPJS Ketenagakerjaan akan menyisihkan 30 persen pendapatannya untuk mendukung program tersebut. Sebagai gambaran, total pendapatan BPJS Ketenagakerjaan menurut Sofjan mencapai Rp187 triliun.

Menanggapi pendanaan satu juta rumah dari BPJS Ketenaga kerjaan, Mahendra Siregar, Komisaris Utama Semen Indonesia mengatakan: “Bisa dikatakan saya mendukung pendanaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena comersial bank dikhawatirkan tidak dapat membiayai secara keseluruhan selama 10-12 tahun.”

Dalam program ini akan dilakukan dua sistem yaitu sewa dan cicil. Seperti daerah buruh yang berada di dekat pabrik dapat menggunakan sistem sewa, sedangkan untuk program yang cicil akan diberi waktu 20-25 tahun jangka waktu kredit. Namun utnuk biaya sewa dan cicil ini masih belum ditetapkan nominalnya, ungkap Sofjan.

Dalam proyek ini pemerintah juga akan bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sebagai salah satu bank penyalur perkreditan perumahan.

Sofjan menjelaskan bahwa dari sisi perbankan BBTN memiliki resiko yang kecil karena harga properti setiap tahun semakin naik, tidak seperti mobil yang setiap tahun semakin turun nilainya.

Jika program ini terealisasi tentunya pertumbuhan kredit BBTN akan semakin tinggi, apalagi dari satu juta rumah tersebut sebanyak 650 ribu diantaranya merupakan rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), ujar Maryono, Direktur Utama BBTN. (qs)