IQPlus - Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap untuk melakukan efisiensi ekonomi melalui sektor kelautan. Padahal, Indonesia adalah negara maritim yang mayoritas wilayahnya merupakan laut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Natsir Mansyur mengatakan, untuk pengadaan kapal saja, pemerintah masih setengah hati. Pemerintah belum maksimal mengembangkan sarana penunjang seperti pelabuhan.

"Transportasi laut kita siap, tapi pemerintah tidak siap Efisiensi ekonomi melalui laut. Masalah sekarang ini sarana penunjangnya tidak ada. Program maritim based ini jangan nunggu kebijakan pemerintah, harus di short cut, menunggu kebijakan pemerintah itu susah," ucap Natsir dalam diskusi di kantor Kadin, Jakarta, Jumat.

Melihat kinerja pemerintah seperti ini, akhirnya Natsir mengimpor 500 kapal dari luar negeri. Keputusannya ini sempat di protes karena tidak memberdayakan pengusaha dalam negeri. Namun, menurut Natsir perusahaan kapal dalam negeri hanya besar omong.

"Saya investasi Rp 30 triliun saya investasi pengadaan kapal, kapal angkut pangan, kimia, perikanan yang besar. Jadi persoalan kalau nunggu produsen kapal dalam negeri selalu merasa hebat tapi tidak ada hasil," tegasnya.

Menurut Natsir, saat ini produsen kapal dunia sudah banyak tertarik dengan keputusannya ini. "Dunia yang datang ke saya, sesuatu yang harus ada perubahan. Ini sudah jalan walaupun di komplain. Kita mau jalankan, kira kira 500 unit," tutupnya.