Bareksa.com - Pemerintah Indonesia masih mencatatkan nilai utang yang cukup besar dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja negara. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk tetap menjaga kondisi fiskal ke depannya.

Sampai dengan akhir April 2017, utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Utang sebenarnya bukan barang baru, artinya tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Utang sudah ada sejak masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Utang yang terus meningkat disebabkan perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang yang mau tidak mau harus menerapkan kebijakan defisit, yang artinya pengeluaran akan lebih banyak dibanding pemasukan negara guna. Maka dari itu, wajar bila laju pertumbuhan perekonomian Indonesia melebihi pertumbuhan ekonomi global.

Grafik : Total Utang Indonesia dan Perbandingan terhadap PDB

Sumber : Kementerian Keuangan

Besaran utang ini biasa dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) sehingga bisa diperbandingkan dengan negara lain. Per 2017, rasio utang terhadap PDB Indonesia mencapai 28,2 persen, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Rasio utang yang melebihi 25 persen dari PDB ini mulai terjadi sejak tahun 2015.

Tambahan utang pada 2015 memang sangat besar. Penyebabnya adalah target pajak yang dipasang terlalu tinggi dibandingkan 2014, sementara pada saat itu ekonomi melambat. Belanja yang sudah dikucurkan sangat besar pun harus ditutup dengan penerbitan utang.

Pada periode 2016, hal yang sama hampir saja terulang. Untung saja pada pertengahan tahun, pemerintah memangkas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sehingga utang tidak bertambah terlalu banyak.

Sementara itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan penarikan utang sepanjang 10 tahun lamanya, walapun tambahan setiap tahunnya tidak terlalu besar. Kondisi fiskal pada pemerintahan SBY dibebani oleh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Ketika pemerintah menahan harga agar tidak naik, maka risikonya adalah subsidi BBM membengkak. Kondisi tersebut harus ditutupi oleh penarikan utang.

Menjaga Keberlanjutan Fiskal

Guna menjaga kepercayaan para investor baik dalam dan luar negeri, pemerintah perlu menjaga defisit dan rasio utang dalam batas aman. Seperti yang diketahui, pemerintah menetapkan kebijakan tingkat defisit anggaran terbesar adalah 3 persen, yang juga sudah ditegaskan dalam undang-undang.

Grafik : Defisit dan Perbandingan Terhadap PDB

Sumber : Kementerian Keuangan

Menurut paparan Kementerian Keuangan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018, langkah yang akan diambil pemerintah untuk merealisasikan dan menjaga batas aman ialah dengan cara menjaga defisit keseimbangan primer mulai 2018 di bawah Rp100 triliun. Tak hanya itu, pemerintah akan berupaya menekan defisit dan rasio utang serta keseimbangan primer menuju positif melalui peningkatan tax ratio dan efisiensi belanja non prioritas. (hm)