Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 15 Mei 2019 :

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pendiri Al Falah Investments Pte Limited, Ilham Habibie kini tengah menunggu restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar Al Falah dapat menuntaskan akuisisi PT Bank Muamalat Tbk.

“Proses perizinannya masih berjalan. Kami masih komunikasi dengan OJK. Sementara pemegang saham existing juga diberi kesempatan untuk eksekusi right issue, meski nanti pemegang saham pengendali masih akan dipegang Al Falah,” katanya di Kantor Muamalat, Selasa (14/5).

Ilham yang juga merupakan Komisaris Utama Muamalat menambahkan, saat ini Al Falah dan Muamalat masih fokus untuk melaksanakan rights issue yang ditargetkan pada Juni mendatang dengan menerbitkan 65,22 persen saham baru senilai Rp2,2 triliun.

Dari nilai tersebut Al Falah akan menyertakan modal Rp1,7 triliun, kemudian ada Lynx Asia, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa yang akan menyertakan Rp300 miliar. Sedangkan sisa Rp 200 miliar merupakan kesempatan yang diberikan kepada pemegang saham existing untuk mengeksekusi rights issue.

"Saat ini kami masih akan fokus terhadap rights issue tersebut, untuk selanjutnya baru akan diputuskan nanti setelah rights issue rampung," sambung ilham.

Ekonomi Syariah

Presiden Joko Widodo meluncurkan masterplan ekonomi syariah Indonesia. Hal itu untuk mengerek ekonomi syariah Indonesia. Pasalnya berdasarkan Global Islamic Economic (GIE) Indonesia masih berada di peringkat 10 sebagai negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah.

"Masih jauh, kita masih di belakang Malaysia, inilah pekerjaan besar kita bersama-sama," ujar Jokowi saat meluncurkan masterplan ekonomi syariah, Selasa (14/5).

Sejumlah sektor industri akan menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi syariah. Antara lain adalah makanan dan minuman (mamin), fashion, pariwisata, media dan rekreasi serta farmasi dan kosmetika.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah juga akan menyasar pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemanfaatan e-commerce juga dilakukan untuk menggenjot penjualan produk halal di Indonesia.

"Kita kuatkan UMKM kita dan ekonomi digital kita, saya sangat senang sekali dengar saat ini sudah ada marketplace yang tawarkan produk halal," terang Jokowi.

Penggunaan ekonomi digital akan semakin membuat produk halal Indonesia kompetitif dan berdaya saing. Tidak hanya dalam negeri, penggunaan ekonomi digital juga membuat produk halal Indonesia dapat dipasarkan ke pasar global.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan hingga kini pihaknya masih menggodok desain restrukturisasi perbankan, dalam rangka memenuhi ketentuan UU 9 tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

“Masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemkeu), draft-nya sudah ada namun masih ada beberapa masukan, dan perlu diskusi lebih lanjut,” katanya kepada Kontan.co.id di Jakarta, Selasa (14/5).

Halim menuturkan, saat ini LPS juga telah membentuk tim yang dipimpin direktur eksekutif untuk merangsang program restrukturisasi perbankan (PRP) tersebut. Desain itu dibutuhkan termasuk untuk merancang besaran premi yang mesti ditanggung perbankan dalam rangka menanggulangi krisis sistem keuangan.

Dalam Pasal 39 ayat (3) dinyatakan bahwa penetapan kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan dilakukan sebelum Program Restrukturisasi Perbankan diselenggarakan.

PT Fintek Karya Nusantara

Mendorong industri keuangan syariah, pemerintah menerbitkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Salah satu targetnya agar industri keuangan syariah juga dapat masuk ke sistem pembayaran.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah Ventje Rahardjo bilang realisasi target tersebut akan dilakukan dengan bekerjasama dengan platform pembayaran digital pelat merah, yaitu LinkAja yang dikelola PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).

Nanti empat bank BUMN akan menandatangani MoU dengan Finarya untuk membentuk LinkAja syariah,” katanya dalam jumpa pers di peluncuran Masterplan di Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5).

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar dalam kesempatan yang sama menyatakan pembentukan LinkAja Syariah ini kelak akan dilakukan dengan mengelola uang elektronik dengan prinsip syariah.

Kementerian Keuangan

Pemerintah telah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada perdagangan Selasa (14/5) siang tadi. Dalam lelang kali ini, pemerintah berhasil menyerap dana senilai Rp20,46 triliun dari total penawaran yang masuk Rp5,15 triliun.

Berdasarkan keterangan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, seri SPNS01112019 menjadi seri yang paling banyak diburu oleh investor pada lelang hari ini. Seri yang jatuh tempo pada 1 November 2019 tersebut memperoleh penawaran masuk Rp6,44 triliun dengan nominal yang dimenangkan Rp2 triliun. Seri ini memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,47 persen.

Berikutnya, seri SPNS15052020 memperoleh nilai penawaran masuk Rp5,81 triliun dan nominal yang dimenangkan Rp1,2 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2020 tersebut memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,72 persen.

Seri PBS014 memperoleh nilai penawaran masuk Rp4,43 triliun dan nominal yang dimenangkan Rp0,55 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 15 Mei 2021 tersebut memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,35 persen.

Seri PBS015 memperoleh nilai penawaran masuk Rp1,48 triliun. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana dari seri tersebut.

Seri PBS022 memperoleh nilai penawaran masuk Rp1,22 triliun dan nominal yang dimenangkan Rp1,04 triliun. Seri yang jatuh tempo pada 15 April 2034 tersebut memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 8,84 persen.

Terakhir, seri PBS019 memperoleh nilai penawaran masuk Rp1,07 triliun dan nominal yang dimenangkan Rp0,36 triliun. Seri yang jatuh tempo pada tersebut memiliki yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,67 persen.

(AM)