Bareksa.com - Dua reksa dana indeks SRI-KEHATI yakni RHB SRI KEHATI Index Fund dan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati membukukan kinerja moncer beberapa waktu terakhir. Tercatat dua reksa dana tersebut mampu mencatatkan imbal hasil tertinggi dibandingkan reksadana indeks lainnya di marketplace investasi, Bareksa.

RHB SRI KEHATI Index Fund mencatatkan imbal hasil 9,23 persen sebulan dan 16,161 persen dalam 3 bulan terakhir (per 3 November 2021). Adapun Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati membukukan return 9,11 persen sebulan dan 16,67 persen dalam 3 bulan.

Sumber : Bareksa​

Dalam periode 1 bulan dan 3 bulan terakhir tersebut, dua reksadana yang berfokus pada indeks saham-saham berwawasan lingkungan dan keuangan berkelanjutan tersebut berada di jajaran top 3 imbalan tertinggi dibandingkan reksadana jenis lainnya di Bareksa.

Kondisi itu menunjukkan berinvestasi di instrumen yang memegang prinsip tata kelola yang baik pun mampu mendapatkan cuan menggiurkan. Ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui, tidak hanya dapat cuan, kita juga sekaligus ikut menjaga pelestarian lingkungan.

Indeks saham Sustainable and Responsible Investment-KEHATI (SRI-KEHATI) merupakan salah satu indeks yang menjadi indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Diluncurkan pada 8 Juni 2009, indeks ini memilih saham perusahaan yang menerapkan prinsip Sustainable Responsible Investment (SRI), serta prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental, social and good governance/ESG).

Saat ini Indeks SRI-KEHATI menjadi satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang menitikberatkan pada isu ESG di pasar modal Indonesia. Tercatat ada 25 saham menghuni indeks ini.

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Makin Diminati Investor

Berinvestasi di instrumen yang memegang prinsip berkelanjutan kian diminati investor. Hal ini terungkap dari hasil survei Schroders dalam laporan Studi Investor Global 2020.

Laporan itu mengungkapkan minat investasi pada produk yang berorientasi pada keberlanjutan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu sebagai cara investor dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sumber : Schroders

Riset ini juga menemukan investor di Indonesia berminat tidak hanya pada imbal hasil investasi yang tinggi, namun juga memiliki dampak lingkungan yang positif. Studi Schroders mengungkapkan para responden yang merupakan investor berpendapat bahwa menyelesaikan masalah perubahan iklim adalah tanggung jawab semua orang.

Sumber : Schroders

Strategi OJK Dorong Keuangan Berkelanjutan

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

“OJK memegang komitmen jangka panjang terhadap Sustainable Finance untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK terus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta langkah negara untuk mencapai tujuan Net Zero Emission,” kata Wimboh dalam Ministerial Talks on “Achieving Ambitious Target on GHG Emission Reduction” yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Paviliun Indonesia sebagai bagian dari COP 26, Glasgow, awal pekan ini.

COP 26 adalah Conference of the Parties ke-26 yaitu forum tingkat tinggi “Para Pihak” yang melibatkan 197 negara untuk membicarakan dan menanggulangi isu perubahan iklim global.

Menurut Wimboh, OJK telah memantau risiko terkait perubahan iklim serta krisis energi yang menambah tekanan pada ekonomi global. Tingginya biaya transisi ke ekonomi rendah karbon membawa tantangan dalam mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang. Risiko perubahan iklim tersebut harus diperlakukan sebagai prioritas tinggi dan perlu dikurangi dengan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.

Wimboh menyampaikan komitmen OJK dalam mengakselerasi keuangan berkelanjutan telah diwujudkan dalam penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada 2015 - 2019 dan dilanjutkan pada tahap kedua pada 2020 hingga 2024.

Sasaran strategis Roadmap Keuangan Berkelanjutan meliputi terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan, peningkatan pasokan dan permintaan dana dan instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

"Mengubah pola pikir bisnis konvensional menjadi bisnis berkelanjutan harus didasari oleh kepemimpinan dan semangat untuk segera bersiap menghadapi perubahan arah pengembangan sektor jasa keuangan ke depan, yaitu perkembangan teknologi dan bisnis berkelanjuta," ungkap Wimboh dalam sambutannya pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025).

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, pada Roadmap Tahap II, OJK mengembangkan sebuah ekosistem yang terdiri dari 7 komponen. Yakni meliputi kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/lembaga, dukungan non-pemerintah, sumberdaya manusia, dan awareness.

Pembentukan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan juga merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan,membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, dan meningkatkan kapabilitas industrikeuangan.Ekosistem yang dibentuk akan mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan.

Di sis ipenawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur pendukung berupa produk pendanaan investasi, teknologi dan informasi, kapasitas sumber daya manusia industri keuangan serta insentif.

Di sisi permintaan, OJK menyatakan diperlukan transformasi pasar untuk meningkatkan permintaan produk/layanan keuangan serta dukungan program riil, pengembangan industri pendukung, dan sertifikasi “green”. Berbagai program juga akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan berkelanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Sumber : Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)

OJK telah menyiapkan empat langkah strategis penerapan prinsip keuangan berkelanjutan, yakni :

1. Penyelesaian penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia yang akan diluncurkan awal tahun depan

2. Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim

3. Mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan

4. Meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan

Kemudian untuk mengakselerasi dan mengefektifkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari berbagai institusi keuangan, baik dari perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB).

OJK juga telah mengeluarkan kebijakan dalam mendukung inisiatif sektoral melalui obligasi hijau dan kendaraan listrikserta pembentukan carbon exchange dengan menurunkan bobot risiko kredit untuk produsen kendaraan listrik berbasis baterai dari 75 persen menjadi 50 persen.

"OJK tengah menyusun Taksonomi Hijau sebagai panduanpengembangan produk keuangan yang inovatif dan berkelanjutan, dan telah membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan untuk memastikan bahwa percepatan dan efektivitas penerapan prinsipkeuangan berkelanjutan di sektor keuangan berjalan dengan baik," ungkap Wimboh.

Perkembangan Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan data terkini, nilai pembiayaan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai US$55,9 miliar (Rp809,75 triliun), penerbitan green bond di pasar domestik tercatat US$35,12 juta (Rp500 miliar) atau 0,01 persen dari total outstanding bond. Sementara global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari US$2,22 miliar (Rp31,6 triliun) dan portofolio blended finance telah mendapatkan komitmen US$2,46 miliar (Rp35,6 Triliun).

Menurut Wimboh, Indeks SRI-Kehati ESG telah membuktikan ketangguhannya selama pandemi dan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Di sektor perbankan, total pinjaman terkait keuangan berkelanjutan tercatat US$55,9 miliar (Rp809,75 triliun). Hampir 50 persen bank di Indonesia yang mewakili 91 persen dari total aset pasar perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang meningkat dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, yang diukur dari Laporan Keberlanjutan mereka.

Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) pada 2021 memasukkan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok dan Kolombia sebagai negara-negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan, selangkah lebih maju dari tahapannya.

(AM)