Bareksa.com - Kebijakan pemerintah mengenai adanya relaksasi pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diperoleh wajib pajak reksadana 5 persen segera berakhir. Kebijakan relaksasi PPh 5 persen sendiri terbit berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.100/2013 yang mengubah PP No.16/2009, yang menyebutkan pemerintah memberikan relaksasi terkait PPh final atas bunga obligasi yang diperoleh wajib pajak reksadana yakni 5 persen.

Kemudian, muncul PP No. 55/2019 yang merupakan perubahan kedua PP No.16/2009, di mana dalam PP dimaksud disebutkan bahwa tarif PPh bunga obligasi naik dari 5 persen, menjadi 10 persen untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Terkait hal tersebut, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Supranoto Prajogo menilai perubahan besaran pajak yang dikenakan terhadap bunga obligasi yang dibeli reksadana tidak akan terlalu memengaruhi pertumbuhan industri. KSEI mencatat pertumbuhan investor reksadana sangat pesat pada 2020. Sampai dengan 30 November 2020, jumlah investor reksadana mencapai 2,9 juta investor, meningkat 63,75 persen dari posisi akhir 2019 yang sebanyak 1,77 juta investor.

Sementara itu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan total dana kelolaan industri reksadana juga terpantau terus tumbuh. Dana kelolaan reksadana senilai Rp547,86 triliun sampai dengan akhir November 2020, atau sudah di atas posisi Rp542,17 triliun pada akhir Desember 2019.

Supranoto menuturkan awalnya insentif PPh tersebut diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri reksadana. "Sudah diundur-undur juga beberapa tahun [kenaikannya]. Dulu, minta diundur supaya industri reksadana itu lebih mature dan jumlah investornya jauh lebih banyak," tuturnya dalam sesi daring bersama awak media, baru-baru ini seperti dilansir Bisnis.

Lebih lanjut Supranoto menilai saat ini pertumbuhan industri reksadana sudah cukup baik bahkan melebihi ekspektasi sebelumnya. Dengan demikian, kenaikan pajak ini pun dinilai tidak akan menyurutkan minat investor apalagi porsinya tak signifikan.

"Memang naik 5 persen, tetapi itu hanya terbatas kepada kupon obligasinya saja, jadi tidak terpengaruh keseluruhan reksadana juga karena memang dari jumlah reksadana yang memiliki fixed income itu kurang dari 50 persen," tuturnya.

Program Strategis KSEI​

Direktur KSEI Syafruddin mengatakan saat ini KSEI telah menyusun 30 program kerja untuk tahun 2021, sembilan di antaranya merupakan program strategis. Salah satunya adalah rencana pengembangan alternatif penyimpanan Dana Nasabah pada Sub Rekening Efek (SRE) untuk instrumen Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang. Serta Investor Fund Unit Account (IFUA) untuk instrumen Reksa Dana.

"Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif tempat penyimpanan dana dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar modal," jelas Syafruddin, Rabu (23/12) dilansir Kontan.

Program strategis KSEI lainnya adalah Information Hub yang meliputi pengembangan validasi data investor, baik dengan Ditjen Dukcapil terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) untuk investor diaspora serta pengembangan SRE Syariah dalam rangka mendukung Roadmap Pengembangan Pasar Modal Syariah.

Terdapat juga tiga rencana strategis yang baru dari KSEI yaitu Optimaliasi Sub Registry KSEI, Securities Crowd Funding dan Pengembangan Layanan SRE Syariah. Program strategis lainnya adalah peningkatan proses pengawasan, digital reporting untuk aksi korporasi, dan peningkatan efisiensi pelaporan efek bersifat ekuitas dalam bentuk sentralisasi informasi kepemilikan dan peningkatan fitur pelaporan.

KSEI juga berencana melakukan peningkatan efisiensi proses KYC dalam pembukaan SRE/IFUA yang telah dilaporkan di satu perusahaan jasa keuangan (PJK) dapat digunakan PJK lainnya berdasarkan persetujuan investor tersebut. Sembilan program strategis 2021 tersebut dijelaskan sebagai lanjutan program di tahun 2021 untuk terus memperkuat dukungan infrastruktur digital.

Lebih lanjut, Direktur KSEI Supranoto Prajogo menyampaikan data demografi investor saat ini semakin didominasi oleh investor milenial dengan jumlah total 73,83 persen investor berusia di bawah 30 tahun sampai dengan 40 tahun.

Per tanggal 30 November 2020, investor pasar modal didominasi oleh 61,11 persen laki-laki, 50,24 persen usia di bawah 30 tahun, 53,69 persen pegawai swasta, 44,09 persen lulusan sarjana, 58,16 persen berpenghasilan Rp10 juta-Rp100 juta/tahun dan 72,12 persen berdomisili di Pulau Jawa. Supranoto juga mengatakan, 52,09 persen SID melakukan pembukaan rekening melalui Selling Agent Fintech (Financial Technology).

Sehingga, platform digital memang menjadi sarana yang banyak dimanfaatkan oleh investor untuk berinvestasi pasar modal. Dari sisi jumlah investor, dari akhir tahun 2019 hingga 23 Desember 2020, jumlah Single Investor Identification (SID) tumbuh 45,51 persen menjadi 3.615.019 SID. Jumlah tersebut merupakan jumlah SID terkonsolidasi yang terdiri dari investor Saham, Surat Utang, Reksa Dana, SBN dan efek lain yang tercatat di KSEI.Adapun komposisinya sebanyak 1,55 juta SID memiliki aset saham, 2,9 juta SID memiliki aset Reksadana dan 452.635 SID memiliki aset Surat Berharga Negara.

(Martina Priyanti/AM)

***

Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS

​DISCLAIMER​
Semua data kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini adalah kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.